Hasil Bareskrim SP 2 HP Terkait SP 3 Ijazah Jokowi Gugur
Oleh : Damai Hari Lubis ( Pengamat KUHP ) (Kebijakan Umum Hukum Dan Politik)
Jakartar, 28 Juni 2025
Selain pendapat 2 orang pakar IT Dr. Roy dan Dr. Rismon bahwa Ijazah Jokowi 100 % adalah palsu ditambah temuan Para Penggugat Ijazah SMA Jokowi di PN. Surakarta bahwa Jokowi saat mendaftar menurut keterangan mantan anggota KPU D Surakarta, bahwa gelar kesarjanaan Jokowi saat mendaftar sebagai peserta Pilkada Surakarta dibekali dua gelar kesarjanaan, yakni Drs (Dokterandus) dan Ir (Insinyur Kehutanan.
Selanjutnya seperti info yang beredar saat mendaftar di KPU D DKI sebagai peserta Pilkada Gubernur DKI dan KPU RI jelang Pilpres 2014 bahwasanya di KPU D Surakarta pun saat mendaftar Jokowi tidak pernah menunjukan ijazah aslinya melainkan hanya berupa foto copi yang dilegalisir.
Ditambah lagi kabar yang booming dari beberapa info bahwasanya ijazah Jokowi di cetak di Pasar Pramuka Pojok Matraman, Jakarta Timur. Sehingga oleh karenanya selain kasus dugaan publik terkait ijazah palsu ini merupakan delik biasa (bukan delik aduan) maka tentu Penyidik sesuai fungsi tugasnya membutuhkan investigasi (penyelidikan) khusus.
Oleh karenanya SP 2 HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) terkait SP 2.Lidik atas Pengaduan TPUA (Tim Pembela Ulama dan Aktivis) pada tanggal 22 Mai 2025 yang isinya berupa Penetapan Penghentian Penyelidikan bahwa ijazah Jokowi adalah identik adalah asli akan menjadi gugur, setidak-tidaknya bareskrim wajib mengulang kembali hasil investigasinya oleh sebab info Jokowi sebelumnya dihadapan publik “belum pernah mengakui dirinya juga adalah sarjana S 1 yang bergelar Dokterandus”, termasuk biografi Jokowi sendiri sesuai Gogel Map yang beralaskan data yang bersumber dari KPU D Surakarta, KPU DKI dan KPU RI belum pernah tertera Jokowi adalah Drs.
Setidak-tidaknya, laporan dari Jokowi dan “beberapa kelompok dari para pecinta mati Jokowi”, segera mesti dihentikan untuk sementara waktu atau tidak dilanjutkan, melainkan Penyidik Polri cukup kembali fokus melakukan pengembangan kembali terhadap pengaduan TPUA melalui SP 2 HP yang isinya tentang Keterangan menganulir SP 2Lid a quo yang isinya berhubungan dengan (SP3) Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan.
Demi kepastian dan manfaat hukum untuk selanjutnya Bareskrim transparansi menyampaikan kepada publik bahwa Penyelidikan terhadap pengaduan TPUA di DUMAS Mabes Polri terkait ‘dugaan Ijazah Jokowi palsu dinyatakan dibuka kembali’.
Dan tentu saja secara perspektif dan logika hukum, hal dianulir atau tidak dianulir terhadap SP2HP yang isinya sekedar SP 2Lidik belum memenuhi atau belum memiliki kualitas dan kepastian hukum.
