WALK OUT DEMI DEMOKRASI”
Oleh : M Rizal Fadillah (Pemerhati Politik Dan Kebangsaan)
Bandung, 10 Januari 2026
Saat beberapa partai politik bersikeras agar Pilkada diubah dari pemilihan Gubernur/Wakil dan Walikota/Wakil, Bupati/Wakil langsung menjadi pemilihan oleh DPRD, teringat di masa reformasi saat berjuang agar Pilkada dilakukan secara langsung dalam rangka pemenuhan hak-hak rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Dahulu sewaktu DPRD Jawa Barat siap melakukan pemilihan dan setelah membacakan pernyataan minderheidsnota, maka sebagai anggota Fraksi PPP seorang diri walk out, keluar tinggalkan Sidang.
Protes ini bukan tanpa usulan jalan keluar. Solusinya adalah adanya status Gubernur Transisi dimana Gubernur/Wakil Gubernur terpilih bersifat sementara hingga UU Pilkada langsung ditetapkan. Lalu “sudden death” dan dilakukan pemilihan ulang langsung dengan mekanisme sesuai ketentuan baru yang lebih demokratis yaitu Pilkada langsung.
Kini dengan alasan pemborosan keuangan, money politics, atau rentan konflik diotak-atiklah agar hanya anggota DPRD yang memiliki hak untuk memilih. Rakyat pun curiga bahwa politik uang akan dilokalisasi semata di ruang Dewan. Penggendutan dapat berjalan intensif. Alasan rasional adalah demokrasi perwakilam. Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PKB, dan Nasdem setuju dan mendukung Pilkada oleh DPRD.
Kita berharap tetap ada partai politik yang menolak Pilkada oleh anggota DPRD dan tetap mempertahankan Pilkada langsung untuk menghormati asas kedaulatan rakyat. Bahwa ada kekurangan dalam mekanisme baik KPUD yang ikut bermain atau Panwaslu yang mandul disadari perlu perbaikan signigikan. Akan tetapi hak rakyat tidak boleh dikebiri apalagi dirampok kembali oleh anggota Dewan.
Kita rindu model perjuangan maksimal partai politik atau anggota Dewan untuk mengartikulasikan suara rakyat. Wakil rakyat bukan pembunuh rakyat. Mereka dipilih dengan beban amanah. Tidak membuat jurang kesenjangan yang dalam antara rakyat dan wakilnya. Penonton dengan akting para pemain sandiwara.
Hayo dua partai di DPR PDIP dan PKS tunjukkan perlawanan gigih membela hak dan kedaulatan rakyat. Jikapun tinggal satu PDIP, sebagaimana diberitakan, tetaplah berjuang maksimal melalui berbagai manuver politik kerakyatan. Bila perlu fraksi ini mengambil jalan “walk out” sebagai bukti pertanggungjawaban publik. Rakyat senang jika masih terdengar suara kebenaran dan Kejujuran dari ruang parlemen. Idealisme belum benar-benar punah.
Koalisi Indonesia Maju (KIM) menjadi Konspirasi Indonesia Mundur (KIM) karena partai politik berstatus tidak berguna bahkan merusak tatanan politik sehat. Kini konspirasi itu berperan dalam menginjak-injak demokrasi. Partai politik menjadi racun demokrasi. Membunuh rakyat dan bangsa Indonesia yang bagai sedang berada di ladang pembantaian (killing field).
Pilkada di ruang DPRD adalah simbol dari kembalinya pembantaian atas demokrasi tersebut. Saatnya rakyat “walk out” dari sistem yang membungkam dan menjajah.
Teriakkan keras yang membangunkan dan menggetarkan dari seorang “brave heart” adalah “freedoooom….!!”. Sebelum nyawa itu keluar dari tubuh yang disiksa oleh pemaksaan lingkungan mayoritas.
“Walk out” untuk menjaga martabat dan kemuliaan.
