Opini

BUKAN WAKTU UNTUK MAAF-MAAFAN

Oleh : M Rizal Fadillah (Pemerhati Politik Dan Kebangsaan)

Bandung, 26 Desember 2025

Pak Jokowi “pede” atau “pura-pura pede” dengan memberi sinyal akan memaafkan sebagian penuduh ijazah palsu S-1 nya. Lucu pihak yang benar dan salah saja belum ada kepastian kok bisa-bisanya menyatakan akan memaafkan. Bagi “pemburu” yang kemudian berstatus tersangka justru hingga kini sangat meyakini bahwa ijazah Jokowi memang palsu. Artinya Jokowi adalah pihak yang bersalah.

Jokowi yang bermain dengan Kepolisian membuat manuver seolah-olah ia memiliki ijazah yang asli. Semakin yakin setelah Polda Metro menunjukkan ijazahnya saat gelar perkara khusus. Sebaliknya penampakan itu membuat para tersangka sumringah karena semakin mantap bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Uji forensik Polda diragukan motif dan akurasinya. Dituntut agar uji forensik dilakukan oleh lembaga independen.

Di tengah proses yang belum tuntas tersebut tiba-tiba muncul wacana maaf-maafan. Hal itu pertama dikemukakan oleh Willem Frans Arsanay pengurus Bara JP saat keluar dari bertemu Jokowi di rumahnya. Kedua Jokowi sendiri yang menyinggung maaf-maafann sebagai sikap pribadinya. Kuasa Hukum Ahmad Khozinudin menyebut hal ini sebagai upaya untuk memecah belah.

Permainan khas Jokowi yang selalu merasa tidak pernah salah dan mahir dalam berbohong itu patut untuk diabaikan. Psywar sekaligus upaya untuk membangun citra diri sebagai victim dalam kasus ijazah palsu ini akan berakhir sia-sia. Keyakinan publik atas palsunya ijazah Jokowi sudah terlalu mendalam. Tuntutan utama adalah Jokowi menerima hukuman atas kejahatan politik dan hukum yang telah dilakukannya.

Sulit memaafkan perilaku pengkhianatan jabatan Jokowi. Negara bukan dibuat maju tapi mundur, rakyat todak semakin sejahtera melainkan menderita, konstitusi dilanggar dan hukum dirusak, KKN menjadi habitat serta China yang merajalela.Hutang luar negeri menumpuk “salaput hulu” atau menenggelamkan. Jokowi adalah pemimpin yang merusak.

Saat ini fokus saja pada uji forensik ijazah Jokowi secara independen. Jika benar bahwa Polda Metro Jaya telah menguji dan hasilnya asli, mengapa takut atas uji ulang independen atau komparasi ? Lepaskan dong pada uji publik. Tidak perlu takut apapun hasilnya. Polisi adalah penegak hukum bukan pembela Jokowi untuk berapapun bayarannya. Yang bersalah harus dihukum. Mau Jokowi, Widodo, Joko, Mulyono, atau siapapun.

Lebaran masih lama, karenanya bukan saatnya untuk maap-maapan. Ramadhan saja belum masuk. Sampai saat ini rakyat belum memiliki niat untuk memaafkan Jokowi. Lebaran masih lama, pak.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button