HENDRO PIYE DRO, KOK ASBUN ?
HENDRO PIYE DRO, KOK ASBUN ?
Oleh : M Rizal Fadillah ( Pemerhati Politik Dan Kebangsaan )
Bandung, 5 September 2025
Dari dua ungkapan profesor intelijen yang asbun tentang dalang kerusuhan mulai 25 Agustus 2025, maka kita bisa simpulkan akan dugaan keterlibatannya. Pertama, ia mengaitkan adanya dalang asing. Tentu sebagai lemparan agar tak menyentuh dalang lokal. Kedua menyebut mereka yang penyerang Gibran sebagai pihak membuat gaduh dan mengganggu pemerintah Prabowo. Hendropriyono kemana arahmu, Hendro, piye Dro ?
Berbeda dengan tantangan dari founder Malaka Ferry Irwandi bahwa dalang kerusuhan itu dapat dilacak dari analisis data. Ia mengenyampingkan dalang luar negeri. Ia minta pemerintah melacak berbagai akun. Dalang itu akan mudah untuk segera ditemukan. Ia siap dipenjara jika pandangannya keliru. Pakar politik dan Direktur P3S Jerry Massie juga menyatakan dalang itu internal, musuh dalam selimut dari pemerintahan Prabowo sendiri, jadi bukan asing.
Asbun Hendro lain bahwa itu berhubungan dengan kelompok pendesak pemakzulan Gibran. Setelah bertemu Prabowo 28 Agustus 2025 Hendro ngoceh. Ini namanya mencari kambing hitam. Para purnawirawan TNI sekelas Tyasno Sudarto, Hanafi Asnan, atau Slamet Subiyanto apalagi Try Soetrisno jauh dari dugaan sebagai dalang. Mereka hanya mendesak agar Gibran bocah cacat konstitusi itu dimakzulkan.
Bisa jadi dalang sebenarnya justru terhubung dengan AM Hendropriyono sendiri. Pengalihannya terlalu vulgar. Yang jelas kerusuhan itu dioperasikan oleh badan intelijen dan Polisi atau TNI yang sedang menjalankan tugas intelijen. Kerusuhan bukan aspirasi murni, meskipun bagian aspirasi murni ternyata mampu bergerak di tengah ruang kerja klandestin intelijen.
Prabowo ngawur juga dalam hal tudingan makar dan terorisme. Buktinya ia santai saja pergi untuk nonton defile Cina. Makar apa ? Seharusnya ia tegas dan segera menggerakkan semua jaringan untuk menangkap dalang. Misalnya ia mencurigai gerakan PSI, Gibran dan geng Solo Jokowi, maka perintahkan tangkap Kaesang, Gibran, dan Jokowi. Tanpa tindakan termasuk mencopot Kapolri bisa saja kerusuhan itu sebenarnya melibatkan geng Prabowo sendiri.
Ayo usut tuntas ke akarnya. PBB melalui juru bicara Kantor Komisi Tinggi HAM (OHCHR) Ravina Shamdasani telah meminta pemerintahan Prabowo untuk mengusut dugaan terjadinya pelanggaran HAM atas peristiwa yang menewaskan sekurangnya 9 warga sipil tersebut. Perhatian besar PBB atas kasus ini patut mendapat jawaban konkrit.
Semoga konklusi PBB bukan Jokowi, Gibran dan Prabowo yang dinyatakan sebagai tiga tokoh pelanggar HAM yang patut mendapat sanksi dunia. Dunia prihatin atas kejadian buruk bangsa Indonesia beserta pola penanganan yang tidak profesional, tidak independen, dan tidak berkeadilan.
Ocehan A.M Hendropriyono sangat kabur, tendensius, dan menambah ruwet penyelesaian. September bulan hitam, bulan PKI, sekaligus bulan penghalalan segala cara. Intel melayu yang kurang bermutu sedang bermimpi tentang kudeta, politik bumi hangus, dan penguatan kekuasaan palsu.
Rakyat digiring dan terus diperbudak oleh elit penguasa jahat, diombang-ambing perasaannya, serta dirobek-robek rasa keadilannya.
Aksi rakyat murni kelak akan mampu menggulung dalang yang memang berteman dengan ojol buatan dan pasti berijazah palsu.
Nah, Hendro piye Dro, kok asbun ?.
