Rakornas AP3KI 2025 Dibuka Mardani Ali Sera: Tata Kelola PPPK Menuju Birokrasi Profesional
Jakarta, 6 Juli 2025
Asosiasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Indonesia (AP3KI) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Gedung Abdul Muis, Komplek DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta pada Minggu, 6 Juli 2025.
Dengan mengusung tema “Penguatan Tata Kelola Kepegawaian PPPK untuk Birokrasi yang Profesional dan Adaptif ASN PPPK di Masa Mendatang”, Rakornas ini menjadi forum penting bagi konsolidasi nasional dan penguatan strategi organisasi dalam mendorong sistem kepegawaian PPPK yang lebih baik di masa depan.
Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Dr. Mardani Ali Sera M.Eng, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS. Dalam sambutannya, Mardani menyampaikan apresiasi terhadap semangat dan perjuangan para ASN PPPK yang tergabung dalam AP3KI. Ia menekankan pentingnya kesabaran dalam proses panjang perjuangan status dan pengakuan ASN PPPK di sistem birokrasi nasional. Menurutnya, menjadi pejuang PPPK bukan hanya soal menuntut hak, tetapi juga membangun ketangguhan dan komitmen terhadap perubahan birokrasi yang lebih profesional.
Lebih lanjut, Mardani mendorong AP3KI untuk semakin terbuka dalam menjalin kolaborasi dengan berbagai lembaga dan asosiasi lain, baik di dalam maupun di luar pemerintahan. Sikap kooperatif dan terbuka terhadap sinergi diyakini akan memperkuat posisi PPPK dalam kebijakan nasional.
Mardani juga mengingatkan bahwa meskipun dirinya merupakan Pembina AP3KI, organisasi ini tidak boleh bergantung hanya pada satu tokoh atau jalur politik tertentu. “Bangunlah relasi dengan partai lain, politisi lain, dan tokoh-tokoh di luar saya. Perluas jaringan perjuangan, karena kekuatan kolektif akan membuat AP3KI lebih berpengaruh,” ucap Mardani yang lolos dari dapil Jakarta Timur.
Rakornas ini menjadi ajang refleksi dan perumusan langkah strategis dalam penguatan tata kelola kepegawaian PPPK di Indonesia. Dengan berbagai dinamika yang dihadapi PPPK saat ini, AP3KI berkomitmen untuk terus memperjuangkan kebijakan yang berkeadilan dan memastikan peran PPPK semakin diakui dalam struktur birokrasi negara yang profesional, adaptif, dan melayani masyarakat.
