PECAT TITO: JANGAN BIARKAN KEGADUHAN BERULANG
PECAT TITO: JANGAN BIARKAN KEGADUHAN BERULANG
Oleh Edy Mulyadi ( Wartawan Senior )
Jakarta, 21 Juni 2025
Tito Karnavian telah terbukti konsisten menciptakan masalah. Dari batas wilayah hingga skandal masa lalu. Jejak hitamnya membentang dari batas wilayah, Satgasus Merah Putih, hingga lelang pulau. Kini, waktunya Prabowo bertindak: pecat Tito, atau kegaduhan akan terus menggerogoti bangsa ini.
Ketidakkonsistenan kebijakan Menteri Dalam Negeri soal batas wilayah adalah ancaman nyata terhadap stabilitas nasional. Yang terbaru, sengketa 13 pulau Trenggalek-Tulungagung. Biang keroknya Kepmendagri Tito Karnavian Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025. Beleid itu memaksa 13 pulau milik Kabupaten Trenggalek ujug-ujug masuk wilayah Kabupaten Tulungagung. Padahal pada rapat 11 Desember 2024 para stakeholder bersama Badan Geospasial menyimpulkan mereka milik Trenggalek.
Kasus serupa yang lebih menggegerkan terjadi sebelumnya. Tito dengan gegabah mengalihkan kepemilikan 4 pulau Aceh Singkil ke Tapanuli Tengah, Sumatra Utara. Ini menunjukkan pola keputusan sepihak yang memicu konflik antardaerah.
Di balik semua ini, figur Tito adalah inti masalah. Dia konsisten menghadirkan keputusan kontradiktif. Tito mengabaikan fakta, sejarah, dan konsensus. Baginya seolah-olah keadilan sosial hanya slogan kosong. Citra pemerintah pusat di era Prabowo terus dia gerus. Polahnya membuat publik meilihat pemerintahan Prabowo sebagai entitas yang lemah, pro elit, dan abai pada rakyat.
Jejak Hitam Tito dari Masa ke Masa
Rekam jejak Tito memperburuk situasi. Saat jadi Kapolri (2016-2019), sederet kontroversi dia torehkan. Antara lain, lambat menangani serangan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Sempat mencuat dugaan, petinggi Polri di balik penyiraman air keras terhadap Novel.
Ada juga skandal Buku Merah KPK yang berisi catatan setoran pengusaha ke sejumlah petinggi Polri. Tito salah satu nama yang muncul. Ironisnya, halaman buku merah yang memuat namanya dirobek. Justru oleh penyidik KPK, yang berasal dari Polri. KPK tak sempat menjatuhkan sanksi kepada para pelaku. Polri buru-buru menarik pulang mereka. Ironisnya, mereka justru dapat hadiah promosi pangkat dan jabatan.
Yang paling mematikan, Tito adalah otak di balik pembentukan Satgasus Merah Putih. Unit non-struktural yang dia bentuk pada 2017 itu melahirkan Ferdy Sambo. Sejumlah media waktu itu menulis Ferdy yang juga Kadiv Propam Mabes Polri jadi “Kaisar” yang membekingi dan mengendalikan bermacam kejahatan. Satgasus Merah Putih menjadi sarang kejahatan.
Berdasarkan banyak laporan, Satgasus Merah Putih diduga backing judi online dengan peredaran dana ratusan triliun. Rp155 triliun di antaranya terdeteksi PPATK. Jejaring bisnisnya juga merambah narkoba, termasuk pengungkapan 821 kg sabu pada 2020.
Kasus pembunuhan Brigadir J dan skandal lain menunjukkan unit ini bukan alat penegakan hukum. Satgasus adalah alat mafia yang menguntungkan elit polisi dan politisi. Dana operasionalnya tak pernah diaudit, menambah dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
Rangkaian langkah seperti ini menimbulkan kecurigaan kuat akan adanya motif penguasaan sumber daya alam. Bukankah contohnya sudah cukup banyak? Sebut saja, misalnya kasus Rempang, Raja Ampat, dan 4 pulau Aceh Singkil.
Pecat Tito, Segera
Pada titik ini, transparansi dan dialog saja tak cukup lagi. Solusi ideologis dan radikal harus diambil: Prabowo harus segera mencopot Tito. Ini bukan soal personal. Ini soal komitmen pada nasionalisme dan keadilan. Jika tidak, citra Prabowo akan hancur total.
Rakyat gemas dengan sikap lamban Prabowo. Mengapa dia ragu? Apa karena Tito bagian dari Geng Solo? Atau, karena jasa Tito saat Pilpres 2024 sangat besar. Sebagai mantan Kapolri, dia dan gerbongnya diduga mengendalikan situasi, memastikan kemenangan melalui kendali struktural atau tekanan.
Tapi, utang budi itu tak bisa membenarkan pelaku kejahatan berulang. Apa lagi kalau taruhannya adalah stabilitas dan keutuhan NKRI. Kalau Prabowo membiarkan, publik akan semakin menilainya lemah, korup, dan anti-rakyat. Langkah konkret: akhiri jabatan Tito. Segera!
Cukup? Tentu saja tidak. Harus ada audit ulang semua keputusan Tito. Bukan cuma di Satgasus. Jangan lupa, dia juga pernah bikin heboh karena melelang 100 pulau di Maluku pada 2022. Lelang akan dilakukan melalui PT Leadership Islands Indonesia (LII), di New York.
“Sebetulnya bagus, menurut saya. Daripada tidak digunakan, kosong begitu saja,” kata Tito enteng kepada wartawan, di Kantornya, Senin (5/12/2022).
Tidak bisa tidak, Prabowo harus segera memecat Tito. Tanpa ini, konflik antardaerah akan terus menggerogoti integrasi nasional. Pemerintahannya hanya akan dikenang sebagai pengkhianat cita-cita kemerdekaan. Prabowo mau begitu?!
