#Seri 5; Krisis Ekonomi, Persatuan Tanpa Usaha Konkret Menjadi Slogan Teriakan Tanpa Makna

Oleh : Syafril Sjofyan ( Koord Tim Kajian Forum Tanah Air ( FTA )

Jakarta, 18 September 2025

Forum Tanah Air (FTA) diundang Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR-RI (27/8). Sebanyak 20 orang delegasi FTA hadir untuk menyampaikan hasil kajian FTA yang dihimpun dari aspirasi masyarakat. Lebih awal dari tuntutan 18+7 dari Mahasiswa.

RDPU dipimpin/ dibuka oleh Ketua BAM DPR-RI Dr. Ahmad Heryawan, Lc., M.Si, didampingi oleh Wakil Ketua Adian Napitupulu dan beberapa anggota BAM mengikuti secara daring.

Delegasi FTA terdiri dari Ketua Harian Donny Handricahyono, Sekjen Ida NKusdianti, Kabid Organisasi Iskundiarti, Koord. Tim Kajian Syafril Sjofyan, dan beberapa Dewan Pakar; Dr. Refly Harun, Dr. Chusnul Mariyah, Tim Ahli; Dr. Anthony Budiawan, Dr. Marwan Batubara, HM. Rizal Fadillah, SH dan Edy Mulyadi, disertai perwakilan FTA Jatim, Jabar, Yogya, Karina Joedo (FTA diaspora Timteng), Jhon Masli (FTA diaspora USA). Berikut tentang Kasus Ekonomi :

Pemerintahan Prabowo, menghadapi tantangan yang berat dalam bidang ekonomi. Warisan pemerintahan Joko Widodo dengan beban utang yang sangat besar dengan proyek-proyek mercu suar tanpa kelayakan yang menjadikan beban APBN sangat besar. Tantangan yang dihadapi seperti penerimaan negara yang mengalami penurunan, melemahnya nilai tukar rupiah, daya beli masyarakat juga terus menurun, besarnya beban pembayaran bunga dan pokok utang yang jatuh tempo langsung akan berpengaruh pada APBN.

Kebijakan dalam bidang fiskal menjadi isu utama. Pemerintah belum memperlihatkan upaya dan kebijakan yang akan diambil agar bisa mengembalikan kerugiana kibat penurunan pendapatan dari pajak. Sementara itu beban hutang dan bunga yang tinggi akan semakin memberatkan keuangan negara.

Kebijakan moneter belum memperlihatkan membaiknya transaksi luar negeri serta penguatan nilai tukar Rupiah. Fakta bahwa Rupiah terdepresiasi dihampir seluruh mata uang dunia, tidak bisa dianggap remeh. Belum lagi masalah menarik investasi asing (capital inflow) menjadi lebih sulit dengan situasi ekonomi seperti ini, dimana yang terjadi justru larinya modal dari dalam ke luar negeri (capital outflow).

Menurut Bank Dunia 5,4% penduduk Indonesia hidup dalam kemiskinan ekstrim dengan pendapatan hanya Rp.546.000 perbulan, 19,9% miskin dalam kategori menengah kebawah dengan penghasilan Rp.765.000per bulan, 63,8 % miskin pada kategori menengah keatas dengan pendapatanRp.1.512.000perbulan, data ini lebih dipercaya masyarakat ketimbang data Badan Pusat Statistik (BPS), karena kesulitan ekonomi riil yang dirasakan oleh masyarakat saat ini.

Ironisnya, ada respon anggota DPR yang menjawab soal kenaikan fasilitas tunjangan anggota dengan menyatakan bahwa tunjangan yang mereka terima sebenarnya tidak mencukupi. Pernyataan seperti ini kontra produktif disaat situasi ekonomi mayoritas rakyat sangat prihatin.

Tingginya angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan rendahnya daya beli masyarakat berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi. Perlu untuk segera mengevaluasi proyek/ program yang memberatkan neraca keuangan di APBN dan mengalokasikan ke proyek/ program ekonomi riil yang dapat langsung meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga bisa menghasilkan percepatan pemulihan ekonomi.

FTA sangat mengapresisi pidato kenegaraan presiden Prabowo, 80 Tahun Kemerdekaan Indonesia yang ber keinginan untuk terwujudnya persatuan pada pidato di Gedung MPR RI. Namun persatuan tanpa usaha yang konkret hanya akan menjadi slogan atau teriakan tanpa hasil yang nyata. Salah satu unsur persatuan adalah penegakan hukum yang adil.

Penegakan hukum yang adil dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga hukum, sehingga masyarakat merasa aman dan percaya diri. Penegakan hukum yang adil dapat mengurangi konflik dan ketegangan sosial, karena masyarakat akan merasa bahwa keadilan ditegakkan dan hak-hak mereka dilindungi. Penegakan hukum yang adil dapat membangun kesetaraan diantara masyarakat, karena semua orang diperlakukan sama di mata hukum.

Menegakan hukum yang adil juga dapat meningkatkan kohesivitas sosial dan membangun rasa persatuan diantara masyarakat serta membangun legitimasi pemerintah Prabowo dan lembaga hukum Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan. Masyarakat dipastikan akan lebih percaya dan pasti akan mendukung Pemerintah dan lembaga lainnya.

Mengenai Reshuffle kabinet sudah menjadi keniscayaan sebagai langkah strategis untuk mempertimbangkan peningkatan kinerja pemerintahan, melalui kajian dan angket FTA dalam 6 bulan pertama pemerintahan Prabowo tidak terlihat efisiensi dan koordinasi yang efektif di antara kementerian dan lembaga yang terlalu besar.

Keadaan ini masih terus berlangsung sekalipun Presiden Prabowo Subianto sudah memerintah menjelang satu tahun. Rakyat masih terus sabar dan optimis bahwa Presiden akan melakukan pembenahan dalam pemerintahannya agar kebijakan dan keputusan yang dihasilkan akan adil dan bijak buar rakyat dalam situasi dan kondisi yang semakin sulit saat ini seperti kebijakan tentang perpajakan, perbankan dan pertanahan yang kontroversial.

Selanjutnya FTA mendorong komunikasi, dialog dan diskusi, baik oleh eksekutif (Pemerintahan Prabowo) maupun legislatif (DPR) dengan segala lapisan dan elemen masyarakat, termasuk dengan yang kritis dan berbeda pendapat, tidak terbatas dikalangan koalisi dan pendukung sendiri.

Mari kita terus bahu membahu bekerja sama dan bersinergi untuk mencapai tujuan bangsa dan negara, sehingga kehidupan yang makmur dan berkeadilan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat sampai kepelosok tanah air yang kita cintai. Perekonomian yang kuat, pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, ditunjang dengan infrastruktur yang memadai serta menjadikan Hukum sebagai Panglima Tertinggi dalam menjalankan roda pemerintahan, adalah kata kunci yang sudah digaungkan oleh para pendiri bangsa diawal hadirnya Republik ini.

Sebagai penutup perkenankan kami mengutip surah al lsra’ ayat 16 ; “Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah}, tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepatutnya berlaku keputusan Kami terhadap mereka, kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya.” (QS al­ lsra’:16)

Harapan kami semoga kita bukan bagian kaum yang melupakan peringatan Allah SWT, sehingga lupa diri dan menghabiskan hidup untuk sekedar mencari kesenangan demi kesenangan (hedonisme). Mayoritas rakyat kita masih berada dibawah garis kemiskinan dan memerlukan wakilnya di DPR untuk membela mereka serta membuat kebijakan kebijakan untuk merubah hidup mereka. Semoga diulang tahun kemerdekaan yang ke 80 ini menjadi titik balik bagi kita semua untuk bersama sama memperjuangkan kehidupan rakyat yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur di semua strata sosial. (SELESAI)