KUDETA SEPTEMBER, PECAT LISTYO SIGIT
Oleh: M Rizal Fadillah ( Pemerhati Politik Dan Kebangsaan)
Bandung, 29 September 2025
Jangan harap Kepolisian dapat direformasi apalagi mereformasi diri selama Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo masih bercokol mengendalikan pasukan angkatan keempat tersebut. Tim Reformasi buatan Presiden saja ditandingi oleh Tim Transformasi buatan Listyo Sigit. Gerakan September soft coup d’etat berpola pengepungan istana dengan menodongkan senjata dan mengunci kerja Tim Reformasi.
Meski tidak ada hubungan, tetapi kita dapat bercermin pada Gerakan 30 September PKI dimana dengan isu Dewan Jenderal, PKI mampu menggerakkan Cakrabirawa untuk melakukan manuver prahara. Mendahului gerakan dalam rangka melumpuhkan lawan politik. PKI sangat faham bahwa Soekarno tidak berani membubarkan PKI.
Listyo Sigit mengerahkan pasukan agar dirinya tidak dicopot. Dengan alasan desakan internal Kepolisian Jenderal Kristen ini tidak mau memenuhi tuntutan rakyat untuk mundur. Listyo tahu dan faham kelemahan Prabowo yang takut untuk memecat dirinya. Prabowo bukan pemimpin yang kuat. Ia akan berbasa basi mencari narasi untuk menoleransi Tim Transformasi Listyo.
Kudeta merangkak partai coklat bermula dari Tim Transformasi. Sementara antisipasi merayap Prabowo justru akan membuat terseok-seok kerja Tim Reformasi. Rakyat berhak menakar apakah Prabowo itu sekedar singa penggebrak meja PBB atau tikus cecurut yang berlari-lari ketakutan di kolong meja Joko-Tito-Listyo ? Prahara akhir Agustus menjadi batu uji (touchstone) untuk aksi atau Gerakan September.
Di sisi lain Tim Investigasi kerusuhan yang juga akan dibentuk untuk mengusut motif dan dalang dari prahara akhir Agustus tentu akan menyasar pihak Kepolisian sebagai terperiksa. Hal ini disebabkan adanya insiden tergilasnya Iffan Kurniawan oleh mobil rantis Brimob beserta efek berbagai pembakaran.
10 (sepuluh) orang tewas dan ratusan luka-luka dalam prahara aneh ini.
Dugaan atas ketidakberdayaan Prabowo akan terjawab dengan langkah nyata yang ditunggu rakyat. Kebijakan utama adalah pecat Listyo Sigit dan bubarkan Tim Transformasi bentukan Listyo. Bersihkan Kepolisian dari anasir-anasir pembangkang atau yang mencoba melakukan kudeta merangkak menuju “police state”.
Selanjutnya arahkan pada kajian mendalam dan penugasan Kapolri baru atau mendorong penegak hukum lain seperti KPK agar mulai mengusut pelanggaran hukum Joko Widodo dan puteranya Gibran Rakanuming Raka.
Gebrakan meja Prabowo di mimbar dalam negeri adalah konsistensi dalam menegakkan hukum khususnya ketegasan untuk melakukan pemberantasan korupsi.
Diskusi “Menakar Korupsi Jokowi dan Keluarga” di Bandung 27 September 2025 telah mengultimatum Prabowo sampai batas waktu tanggal 20 Oktober 2025, tepat satu tahun masa jabatannya, untuk segera menggebrak bangsa dengan kebijakan dan bukti-bukti nyata. Stop omon-omon gede.
Kita cegah bersama agar prahara Nepal tidak menggumpal kemana-mana. Khususnya ke Indonesia.
Nepalisasi tidak perlu menjadi opsi atau terapi. Kecuali rakyat memang menghendaki.
