SOLUSI PRAKTIS PROGRAM MBG AGAR TAK BIKIN MURID KERACUNAN

Oleh : Ahmad Khozinudin(Sastrawan Politik)

Jakarta, 29 September 2025

Maraknya kasus keracunan karena program Makan Gratis Bergizi (MBG), menimbulkan pro kontra. Sebagian ingin program ini dievaluasi dan dialihkan ke program pendidikan. Sebagian yang lain, ingin tetap dijalankan dengan sejumlah catatan, seperti melibatkan Guru untuk mencicipi makanan sebelum dihidangkan ke murid.

Berikut ini, solusi praktis agar program MBG tetap jalan, dengan jaminan tidak ada keracunan murid, tidak merepotkan guru untuk icip-icip, sekaligus memberantas bisnis rente dan korupsi program MBG dengan melibatkan orang tua/wali sebagai pelaksana proyek. Teknisnya sebagai berikut:

1. Tetapkan, nilai kadar gizi dan nilai nominal biaya, sampai detail jenis lauk pauk dan sayuran sebagai menu MBG. Nilai nominal rupiahnya, akan berbeda bergantung pada tempat (misalnya, nilai satu porsi MBG di Papua lebih mahal ketimbang di daerah Jawa).
2. Misalnya, ditetapkan per porsi @15.000/anak, dengan bentuk lauk ayam goreng dan sayuran. Serahkan daftar menu dan uang dalam kurun satu bulan ke orang tua siswa.
3. Salurkan uang tersebut pada orang tua siswa via sekolah. Jadi, uang dulu diberikan untuk satu bulan, baru kontrol program MBG dalam satu bulan untuk siswa.
4. Saat menu MBG disiapkan oleh orang tua, program ini akan memiliki berbagai keuntungan, seperti : hemat peralatan karena alat masak/dapur bisa numpang di perkakas orang tua, hemat sarana penyajian (kotak nasi) karena orang tua tak akan pelit membelikan kotak nasi untuk anaknya yang bisa dipakai berulang kali, jaminan kesegaran bahan karena pesanan terbatas dan terkondisi untuk per murid, dan yang pasti jaminan TIDAK AKAN ADA MURID YANG KERACUNAN, KARENA TIDAK AKAN ADA ORANG TUA YANG MERACUNI ANAKNYA SENDIRI. DAN JIKA TERJADI ANOMALI BERUPA KERACUNAN, HANYA PADA 1 DAN 2 SISWA SAJA YANG ORTUNYA LALAI, TIDAK MENIMPA SECARA MASSAL KE SELURUH SISWA. Kalaupun ortu mengambil opsi beli matang untuk anak mereka, itu lebih praktis dan terjamin karena tahu tempat beli menu MBG untuk anak mereka ketimbang menu yang disediakan oleh para pemenang proyek MBG yang tidak diketahui detailnya.
5. Namun, program ini pasti akan ‘ditolak pemerintah’ karena menimbulkan ‘sejumlah kerugian’, yaitu: hilangnya rente pejabat/mitra untuk mendapatkan fee proyek MBG, hilangnya korupsi pengadaan alat dan perkakas, hilangnya korupsi Mark up belanja bahan, hilangnya korupsi alokasi jumlah porsi, hilangnya korupsi data fiktif MBG, dll. Jadi, saya meyakini progam ini akan ditolak karena tidak menguntungkan koruptor.

Jadi, teruskan saja program MBG seperti biasa, sampai siswa imun terhadap racun, atau terjadi seleksi alam hanya yang lemah yang mati karena racun MBG, atau hingga terjadi koreksi ala NEPAL terhadap kebijakan pemerintah. Di Indonesia ini bukan tak ada solusi, tapi solusi yang diambil hanya yang pro terhadap korupsi.