Bahlil Lahadalia Menteri Terburuk Versi Celios: Kredibilitas Politik Partai Golkar Tercederai ?
Jakarta, 29 Oktober 2025
.
Rilis penilaian publik Celios yang menempatkan Bahlil Lahadalia (BL) sebagai “menteri terburuk” dengan skor minus 151 dan bahkan menyentuh minus 1.300 dalam dimensi tertentu.
Menanggapi itu, Azis Narang kader muda Partai Golkar yang juga Wasekjen SOKSI organisasi pendiri Partai Golkar ,menyatakan penilaian publik oleh lembaga survey dan kajian publik yang kredibel itu sontak menjadi goncangan reputasi bukan hanya personal, tetapi jauh lebih berat : reputasi Partai Golkar.
Ini karena BL hari ini tidak semata Menteri ESDM, tetapi juga Ketua Umum Partai Golkar. Jabatan Ketum dalam tradisi Golkar bukan sekadar administratif ia adalah simbol moral, wajah politik, dan proyeksi kredibilitas institusi partai di mata rakyat, katanya kepada wartawan di Jakarta pada Selasa malam (28/10/2025).
Ia melanjutkan, penilaian yang merupakan “market signal” dari rakyat itu memicu munculnya pertanyaan publik yang tidak bisa dihindari: ketika Ketua Umum partai melorot ke titik citra terendah dalam kabinet, apakah Partai Golkar telah kehilangan standar meritokrasi ?, apakah itu berarti ideologi dan marwah partai ikut merosot ?, Apakah doktrin “karya kekaryaan” dan “build the nation” yang menjadi DNA Golkar sejak lahir tahun 1964 kini berubah menjadi ironi ? Apakah kredibilitas politik Partai Golkat di hati rakyat telah tercederai ?,
Bila pertanyaan ini dibiarkan hidup di ruang publik tanpa respons strategis, maka efek elektoral Golkar terutama menghadapi Pileg dan Pilkada serentak mendatang bukan lagi potensi, tapi ancaman. Karena itu, diam bukan pilihan netral bagi para kader diam adalah risiko. Bukan hanya beban elektabilitas, tapi potensi delegitimasi moral jangka panjang, pungkasnya.
Azis menambahkan, bagi kader-kader yang memahami sejarah dan jatidiri Golkar, fakta ini pahit. Sebab Golkar lahir untuk membangun, bukan menjadi beban. Golkar lahir untuk memecahkan masalah, bukan membuat masalah-masalah yang justru memperlemah kepercayaan publik. Jika figur di posisi tertinggi partai kini dengan minus besar begitu, apakah itu telah menjadi simbol kegagalan tata kelola publik ?, Apa ini sekadar anomali atau ini alarm keras ?,
Dalam kultur politik Indonesia kata Azis, Ketum partai adalah barometer moral dan kapabilitas. Apalagi Golkar, yang sejak Orde Baru hingga era reformasi selalu menempatkan dirinya sebagai partai negara-bangsa yang menganut politik negara, bukan penganut politik kekuasaan sekadar partai elektoral. Maka jika sang Ketum bukan kader lapis dua, melainkan pucuk tertinggi yang memperoleh label Menteri dengan kinerja paling buruk, pesan yang sampai ke rakyat sederhana: “Apakah Golkar kini kehilangan kualitas dan kompas moral dan ideologisnya?”.
Golkar yang sejarahnya 61 tahun lampau dilahirkan dari rahim TNI AD oleh SOKSI, KOSGORO, MKGR dan elemen masyarakat lainnya adalah sebagai problem solver bangsa. Jika hari ini simbol tertingginya justru menjadi problem bagi partai itu sendiri, maka keberanian untuk melakukan reset atau evaluasi total bukan hanya opsi melainkan keniscayaan moral dan ideologis
.
Celios memang bukan lembaga politik. Namun angka minus 151 bukan sekadar skor ia adalah persepsi. Dan Azis ingatkan dalam politik modern, persepsi adalah realitas.
Maka masalah ini tidak bisa ditanggapi dengan defensif semata. Jika Golkar hanya bermain di tataran klarifikasi, membela personal, atau menyebut survei sebagai bias, maka Partai Golkar sesungguhnya sedang memperdalam jurang delegitimasi di mata generasi yang lebih kritis, tegas mantan Ketua Bakornas Fokusmaker dan Wakil Sekjend DPP KNPI itu.
Menjawab pertanyaan apa yang harus dilakukan, Azis mengatakan demi penyelamatan Partai Golkar sekaligus guna mendukung secara efektif kepemimpinan nasional Presiden Prabowo Subianto dalam membawa visi besar untuk menjawab Paradoks Indonesia menuju Indonesia Emas 2045, ada tiga langkah simultan strategis, dan Partai Golkar tidak sedang diberi banyak waktu :
Pertama, Rekonstruksi Citra, Bukan Pembelaan Instan. Golkar harus kembali ke paradigma politik negara dengan narasi pembangunan, inovasi gagasan dan kebijakan, kaderisasi teritorial dan fungsional berbasis PDLT (Prestasi,Dedikasi,Loyalitas,Tidak Tercela) hingga tingkat basis serta meritokrasi. Bukan politik kekuasaan yang pragmatisme transaksional dan bukan reaktif, bukan naif dan emosional. Kalangan profesional muda Golkar harus diberi panggung.
Kedua, Evaluasi Internal berbasis PDLT yang nyata, bukan seremonial. Survei Celios harus dibaca serius sebagai bentuk market warning. Transparansi evaluasi kinerja kader di pemerintahan wajib dilakukan terbuka, terukur, berbasis data, bukan sekadar rapat tertutup penuh basa-basi.
Ketiga, Kembali ke jatidiri atau khittah Partai Golkar dengan mengevaluasi total kepemimpinan berdasarkan AD/ART Partai Golkar.
Ia menjelaskan bahwa BL selaku Ketua Umum bisa mengambil langkah besar dan terhormat dengan jiwa besar mengutamakan marwah partai Golkar sebagai legacy saving move.
Terkait sumber rekrutmen untuk kepemimpinan yang kuat dan efektif, Azis berkeyakinan Partai Golkar punya stok kader ideologis yang berintegritas dan berkapasitas dari kalangan teknokrat, akademisi, birokrat, purnawirawan, hingga grassroots leader yang memahami bahwa kepemimpinan politik bukan soal bertahan pada jabatan, melainkan bagaimana karya kekaryaan membangun negara untuk menjamin kepercayaan rakyat tidak runtuh – siap mengembalikan kredibilitas partai ke jalur aslinya Golkar kembali ke khittahnya.
Mengakhiri perbincangan ini, Azis menilai kasus ini bukan sekadar isu individu. Ini ujian arah sejarah Partai Golkar kedepan yang berkorelasi kuat terhadap masa depan bangsa negara. Momentum kasus ini harus direspons dengan sikap negarawan, agar Partai Golkar bisa bangkit menjadi partai yang kembali dipercaya dan dihormati publik lintas generasi. Sebaliknya jika justru direspons dengan sikap defensif-feodalistik, ancaman kehilangan relevansi bukan lagi wacana, tetapi konsekuensi.
