Tantangan Perekonomian Indonesia Pada Tahun 2026 Kian kompleks
Jakarta, 22 Januari 2026
Tantangan Perekonomian Indonesia Pada Tahun 2026 Kian kompleks, mulai dari kerentanan rantai pasok global hingga persoalan ketahanan pangan dan daya beli masyarakat. Ketidakpastian global akibat dinamika geopolitik dan dominasi negara tertentu dalam perdagangan internasional menuntut kebijakan ekonomi yang semakin berbasis data dan berorientasi jangka panjang
terkait hal tersebut,Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengelar diskusi publik yang bertajuk Ekonomi 2026: Perspektif Ekonom Muda INDEF”.
Berdasarkan data International Trade Centre (ITC) analis kinerja ekspor Indonesia menunjukkan hubungan antara pertumbuhan pangsa ekspor Indonesia dan pertumbuhan pasar global. Hasil analisis mengindikasikan bahwa meskipun permintaan global relatif tinggi dan peluang pasar masih
terbuka, daya saing ekspor Indonesia belum berkembang optimal. Struktur ekspor nasional masih bergantung pada komoditas tertentu dan sangat dipengaruhi oleh dinamika ekonomi
global, hal tersebut disamapaikan Ariyo DP Irhamna selaku peneliti INDEF ,pada diskusi yang digelar pada hari Rabu (21/1/2026).
Dirinya menyoroti bahwa lemahnya kinerja ekspor Indonesia bukan disebabkan oleh kecilnya pasar global, melainkan oleh persoalan struktural domestik. Indonesia justru mencatat peningkatan pangsa pasar pada sektor-sektor yang secara global tidak tumbuh signifikan. Kenaikan pangsa pasar tersebut lebih disebabkan oleh menyusutnya impor di negara tujuan, bukan karena peningkatan daya saing. Kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia “menang di sektor yang salah”, sehingga manfaat ekonomi yang diperoleh relatif terbatas.
Ariyo juga menekankan bahwa integrasi Indonesia dalam regional value chain masih belum dimanfaatkan secara maksimal. Pertumbuhan impor Indonesia berlangsung lebih cepat dibandingkan pertumbuhan ekspornya, dengan pemasok yang sangat terkonsentrasi. Untuk merespons kondisi tersebut, ia merekomendasikan penguatan komersialisasi riset dan inovasi
domestik agar hasil penelitian dapat bersaing di pasar, serta reformasi diplomasi ekonomi agar menjadi instrumen strategis dalam memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.
Sementara itu, Peneliti INDEF yang lain Rusli Abdulah, menyoroti ketahanan pangan sebagai hak dasar setiap warga negara sekaligus isu strategis nasional. Pangan memiliki dimensi konstitusional sebagaimana tercermin dalam sila kelima Pancasila, serta berperan penting dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Selain itu, kemampuan negara dalam menyediakan pangan juga memengaruhi ketahanan nasional di tengah ketidakpastian global.
Rusli menjelaskana bahwa sistem pangan mencakup aspek on-farm dan off-farm. Volatilitas harga pangan, seperti pada komoditas cabai, menunjukkan lemahnya pengelolaan pasca panen. Pengolahan berkelanjutan diperlukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga. Di sisi lain, sektor pangan sangat rentan terhadap guncangan eksternal, termasuk perubahan iklim dan ketegangan geopolitik global.
Merujuk pada Food and Agriculture Organization (FAO), ketahanan pangan mencakup empat dimensi utama, yaitu ketersediaan fisik, akses ekonomi, pemanfaatan pangan, dan stabilitas. Produksi padi Indonesia relatif stabil namun cenderung stagnan. Menurut data BPS, produksi padi Indonesia tahun 2018-2024 cenderung menurun. Pada 2018, angka produksi mencapai
59,2 juta ton. Memasuki 2019-2024, angkanya turun berada pada level 53,1 – 54,7 juta ton. Kondisi ini berbalik dimana memasuki 2025, angka produksinya meningkat. Per November 2025, periode September-November 2025 sebagai angka sementara, produksi padi mencapai 57,7 juta ton, melampaui angka 2022 sebesar 54,7 juta ton, ungkapnya
Dirnya melanjutkan, Di tengah estimasi kenaikan produksi padi 2025, harga beras di tingkat penggilingan terus
merangkak naik. Menurut data BPS, rata-rata harga beras medium di penggilingan padi tahun 2025 sebesar Rp12.800,8/kg, naik 1,43%. Sedangkan harga beras premium dan rendah masing-masing naik 0,36% dan 2,67% dari level rata-rata 2024 sebesar Rp13.361,06/kg dan Rp12.491,25/kg. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai berpotensi mendorong perbaikan gizi dan sektor pangan, namun perlu dikelola secara hati-hati agar tidak memicu tekanan harga.
Dari sisi permintaan, tingkat kemiskinan berkorelasi kuat dengan kerawanan pangan. Wilayah
dengan tingkat kemiskinan tinggi cenderung mengalami food insecurity, yang berpotensi menciptakan lingkaran setan kemiskinan melalui stunting dan penurunan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, Rusli menekankan pentingnya pengamanan pasokan oleh pengelola MBG serta peran pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat. Kebijakan impor dapat ditempuh secara terukur dan berbasis data, dengan pendekatan kebijakan yang
disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah pungkasnya.
Direktur Eksekutif INDEF Esther Sri Astuti , menutup diskusi yang digelar secara daring tersebut menegaskan bahwa tantangan ekonomi ke depan menuntut perumusan kebijakan publik yang semakin berbasis data, agar tidak melahirkan asumsi yang keliru dan menyesatkan. Diskusi publik ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi publik dan pengambil kebijakan dalam memahami dinamika ekonomi 2026, sekaligus memperkaya diskursus mengenai arah kebijakan yang diperlukan untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan perekonomian nasional.