PRABOWO BUNGKAM SOAL IJAZAH JOKOWI
Oleh : M Rizal Fadillah ( Pemerhati Politik Dan Kebangsaan)
Bandung, 24 Januari 2026
Presiden Prabowo seperti tidak peduli atau membiarkan gonjang ganjing dahsyat soal ijazah Jokowi. Bahkan pernah ia mengecam mereka yang tengah berjuang mencari kepastian atas status ijazah tersebut “nanti ijazah saya juga ditanya-tanya” entah berseroh atau serius. Selembar ijazah mantan Presiden Indonesia begitu bergemuruh akibat phobia atas transparansi, tanggungjawab, dan kejujuran.
Negeri ini seperti panggung sandiwara dalam kegilaan orang sakit. Tidak mampu menyelesaikan masalah penting dan mendasar dengan cepat dan tepat. Pemimpin gamang untuk mengambil keputusan populis dan terjebak dalam konspirasi jahat untuk saling melindungi. Akibatnya urusan sederhana berjalan berlarut-larut dan berputar-putar. Alih-alih menyelesaikan, justru semakin banyak saja kambing yang diberi warna hitam.
Ijazah Jokowi telah dua bahkan empat tahun menjadi misteri dan menimbulkan pertanyaan publik akan keasliannya. Jokowi tidak pernah mau memperlihatkan pada publik. Konon akan ditunjukan di Pengadilan namun tidak ada realisasi, hingga akhirnya ijazah itu disita oleh Polda Metro Jaya. Diperlihatkan pada Gelar Perkara Khusus dengan aturan ketat tanpa foto, rekam dan sentuh. Tiada kejelasan pembanding apalagi hasil uji forensik.
Kini uji laboratorium forensik yang menentukan dan ditunggu. Polda Metro Jaya harus beritikad baik dengan bersedia untuk melepas atau meminjamkan dokumen agar dapat diuji oleh lembaga penguji indepenpen baik dalam maupun luar negeri. Atau uji forensik Labfor Mabes Polri dengan mengikut sertakan ahli forensik independen yang kredibel. Pengujian bersifat menyeluruh termasuk usia kertas dan tinta, bukan sekedar membandingkan dengan ijazah lain yang mungkin menjadi bagian dari paket pemalsuan.
Meskipun demiikian faktor Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara memiliki posisi strategis dan menentukan dalam penyelesaian kontroversi. Tanpa harus mencampuri proses hukum yang berjalan Presiden ikut bertanggungjawab atas obyektivitas penanganan hukum. Menjaga asas equality before the law, menjamin penghormatan HAM, serta memberi sanksi politik atas petinggi aparat yang curang atau bermain.
Rakyat mampu membaca bahwa kasus ijazah palsu mantan Presiden RI Jokowi ini mulai menyengat bau politik sehingga masalah “kecil” ijazah dapat diproteksi oleh kekuasaan “besar”. Ada operasi politik penyelamatan nampaknya.
Bungkamnya Prabowo menjadi indikasi dari misi tidak suci ini. Kejahatan masa lalu Jokowi dilindungi dan diupayakan agar tereliminasi. Ijazah pun dibuat seperti asli. Wuih ngeri sekali.
Andai Prabowo perintahkan Kapolri untuk bekerja profesional dan presisi dengan mengedepankan pelayanan masyarakat, pulihkan wibawa, serta kasus ijazah palsu Jokowi dibuka seluas-luasnya dan seterang-terangnya, demikian juga jika Prabowo meminta UGM melalui Menterinya agar pimpinan UGM jujur dan nenjelaskan dengan lampiran bukti-bukti yang dimiliki mengenai status akademik Jokowi, tentu keadaan tidak serumit ini. Arah pembuktian menjadi gamblang dan rakyat pun puas.
Sayang itu tidak terjadi bahkan seperti hanya halusinasi. Prabowo bungkam membisu. Akibatnya polisi bermain sendiri dan UGM bernarasi normatif. Semua berdalih hukum, padahal rakyat faham bahwa hukum itu sedang dijadikan pisau politik. Jokowi sang mantan Presiden yang masih berkuasa sedang menggunakan pisau itu untuk menyembelih siapa saja termasuk polisi dan UGM.
KPU dan DPR ikut pula terpotong.
Bungkamnya Prabowo menyebabkan penilaian absolut bahwa Prabowo dan Jokowi sebenarnya sama saja. Sama-sama bencana bagi bangsa.
