DIBAYANGI REZIM JOKOWI, RAPOR PRABOWO MASIH MERAH
Jakarta, 1 Nopember 2025
Kembali Forum Tanah Air (FTA) melakukan kajian dengan menyebarkan angket untuk evaluasi satu tahun Pemerintahan Prabowo Subianto. Pemaparan diselenggarakan di satu Rumah Makan di jalan Dr. Kusuma Atmaja, Menteng Jakarta (1/11/2025).
FTA (Forum Tanah Air) merupakan Forum Diskusi & Kajian dengan jaringan Diaspora 22 Negara dan Tokoh serta Aktivis dari 38 Provinsi di Indonesia. FTA tidak berafiliasi atau menjadi “underbow” dari partai, organisasi massa atau lembaga formal maupun non formal atau menjadi pendukung sosok dan figur tertentu. Forum Tanah Air adalah komunitas yang sangat majemuk. Anggota ataupun jaringan FTA bisa mempunyai berbagai latar belakang berbeda, baik dalam pilihan politiknya, basis organisasinya maupun ideologinya.
Sebelumnya pada bulan Mei 2025 FTA melakukan Evaluasi Satu Semester Pemerintah Prabowo dan telah disampaikan kebeberapa pihak termasuk kepada Pemerintah, DPR RI, Lembaga lainnya serta media. Selanjutnya FTA kembali melakukan evaluasi satu tahun kinerja pemerintahan Prabowo Subianto dengan kabinet Merah Putihnya sejak dilantik 20 Oktober 2024, melalui angket dan pendalaman diskusi tentang tantangan dan hambatan yang dihadapi bersama dewan pakar FTA, sebagai lanjutan evaluasi satu semester sebelumnya.
Hasil angket dan diskusi evaluasi ini bisa memberi gambaran yang objektif mengenai kinerja satu tahun kabinet Merah Putih. Keberhasilan suatu pemerintahan tidak hanya dinilai dari retorika politiknya tetapi sejauh mana implementasi konkrit dari kebijakan kebijakan yang diambilnya dan dampaknya bagi masyarakat luas.
Pemaparan Hasil angket disampaikan oleh Syafril Sjofyan selaku Koordinator Tim Evaluasi dan Radhar Tribaskoro selaku Pengarah. Acara dibuka dengan sambutan oleh Donny Handricahyono selaku Ketua Harian FTA dan melalui Zoom Tata Kesantra selaku Ketua Umum yang berdomisili di New York.
Syafril menjelaskan tujuan angket satu tahun Pemerintahan Prabowo, menyajikan data dan analisis dari hasil angket, serta kajian dan diskusi evaluasi FTA membahas pencapaian dan tantangan yang dihadapi serta potensi yang ada untuk memperbaiki kinerja kabinet Merah Putih. Secara khusus FTA menyusun pertanyaan secara konprehensif pada berbagai bidang yang dianggap sangat krusial dalam menentukan keadaan dan keberadaan bangsa dan negara kedepannya.
Angket/ kuesioner disebar secara random kepada masyarakat luas melalui sosial media ke 5 benua dan 38 provinsi di Indonesia, dari tanggal 12 – 22 Oktober 2025. Data kuantitatif dari hasil angket kemudian dibahas dalam diskusi bersama dewan pakar FTA memakai pendekatan analisa (expert judgement) sesuai bidangnya masing masing, untuk menghasilkan evaluasi kualitatif pemerintahan Prabowo Subianto. Total Jumlah 1086 Responden, Domisili tersebar 38 Provinsi di Indonesia 996 Responden, Diaspora LN 90 Responden dari Australia, Asia Pasifik, Timur Tengah & Afrika, UK & Eropa dan Amerika
Setelah Pemaparan hasil Angket, Diskusi dipandu oleg wartawan senior Hersubeno Arief. Hadir pada diskusi berbagai tokoh nasional dan aktivis seperti Dr. Chusnul Mari’ah, Dr. Refly Harun, Dr. Anthony Budiawan, Dr. Anton Permana, Dr. M. Said Didu, Jenderal Purn. Fachrurazi, Jendral Purn .Gatot Nurmantyo, Mayjen Purn. Sunarko, Dr. Mulyadi,Meidy Juniarto, SH., Dr. Nurhayati Assegaf, H.M. Rizal Fadillah, SH., Edy Mulyadi., H.M. Mursalim
Kesimpulan angket dan diskusi
Indikator utama keberhasilan Prabowo yaitu keberanian Prabowo memutus mata rantai keterlibatan Jokowi, atau menggunakan bahasa Jokowi sendiri yakni cawe-cawe dalam pemerintahan Prabowo. Jika membicarakan cawe-cawe Jokowi dalam pemerintahan Prabowo, maka instrumen paling utama yang mesti digali adalah kepolisian. Tanpa mengenyampingkan lembaga lain, mulai dari lembaga kementerian dan lembaga hukum khususnya Kejaksaan, KPK, dan Kehakiman. Kepolisian merupakan institusi paling powerful karena kepolisian sangat terstruktur mulai dari pusat hingga ke daerah dan pedesaan, jangkauannya luas, dan memiliki “kelebihan” dua alat yang sangat kuat yang bisa menjadi unsur pemaksa, yaitu infrastruktur hukum dan senjata.
Kepolisian merupakan lembaga sipil tetapi menguasai hukum dan sekaligus menguasai senjata. Ketika Presiden Prabowo mengatakan akan mereformasi Polri, seluruh elemen rakyat mendukung dengan baik. Akan tetapi setelah dua bulan berlalu, janji Presiden Prabowo untuk membuat tim reformasi ini tidak terwujud, bahkan ketika Kapolri mendahului membentuk tim internal, tidak ada tindakan apapun terhadap Kapolri, padahal tindakan tersebut merupakan insubordinasi/ perlawanan terhadap Presiden Prabowo. Terlebih terdapat pernyataan-pernyataan Kapolri bahwa sehebat apapun orang-orang yang akan tergabung dalam tim reformasi yang dibentuk oleh Presiden Prabowo tidak akan berpengaruh apabila internal Polri sendiri tidak mau berubah dengan sendirinya.
Presiden Prabowo dapat dinilai tidak berani melakukan reformasi Polri karena sampai saat ini saja pembentukan tim reformasi belum diwujudkan. Apabila nanti dibentuk tim reformasi, kita tidak dapat berharap banyak karena masih harus melihat indikator siapa saja orang-orang yang terpilih didalam tim reformasi yang dibentuk. Dari sini kita bisa melihat bahwa sampai saat ini Presiden Prabowo belum berani melepaskan diri dari kendali Jokowi. Dengan demikian dapat disimpulkan setahun pemerintahan Prabowo bahwa masih menjadi seperti apa yang disampaikan di awal, yaitu melanjutkan pemerintahan Jokowi.
Komunikasi publik dan komunikasi politik dari pemerintahan Prabowo yang buruk harus diperbaiki agar rakyat mendapatkan informasi yang terbuka dan akurat. Tanpa komunikasi yang baik, bukan mustahil dukungan rakyat terhadap Prabowo dan pemerintahannya semakin berkurang karena langkah dan kebijakan yang diambil tidak tersosialisasi dan terinformasi dengan baik kemasyarakat. Untuk hal tersebut perlu melakuka reshuffle lanjutan sesuai rekomendasi responden.
Permasalahan yang kompleks dalam bidang ekonomi membutuhkan terobosan-terobosan besar dalam mengkaji ulang program dan rencana kerja pemerintahan Prabowo. Harus dibuat kebijakan kebijakan yang radikal untuk bisa bertahan dan membalikkan keadaan ekonomi sehingga membangunkan sektor riil yang berdampak langsung dengan hajat hidup orang banyak. Satu tahun pemerintahan Prabowo belum menghasilkan suatu yang signifikan dalam pembangunan ekonomi sehingga masih memberi rapor merah bagi kabinet Merah Putih.
Secara keseluruhan evaluasi pemerintahan Prabowo Subianto, dalam satu tahun pertama nilai rapornya masih merah atau 5,5 dari total 10 angka tertinggi, sedikit naik 0,5% dibanding hasil evaluasi satu semester. Hal ini selain karena memang kebijakan yang diambil oleh Prabowo belum mampu melepaskan gandolan dari rejim Jokowi serta adanya beban terhadap permasalahan Wakil Presiden Gibran bermasalah tidak punya ijazah SMA sederajat dan permasalahan etika sebagai anak haram konstitusi, serta tidak punya kemampuan apa-apa sebagai orang No. 2 dalam membantu Presiden Prabowo, ibaratnya Prabowo berusaha terbang dengan satu sayap dikhawatirkan akan sulit lepas landas, apalagi jika kakinya digandoli oleh Jokowi dan orang-orangnya.
FTA menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kerja keras Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan seluruh anggota Kabinet Merah Putih dalam satu tahun ini. Ada asa dari masyarakat terhadap Presiden Prabowo yang tergambarkan dari harapan responden kepada Pemerintahan Prabowo untuk membawa Indonesia lebih baik, lebih adil, dan lebih berpihak kepada kepentingan rakyat sebagaimana janji-janji Presiden Prabowo pada kampanye Pilpres, pidato kenegaraan pada saat pelantikan Presiden, pada pidato kenegaraan HUT RI ke 80 dan pidato resmi ditempat lainnya. Apresiasi masyarakat dengan penilaian janji pada narasi pidatonya sudah terlaksana sangat baik 6,1%, berjalan baik 45,9% tentu perlu kerja keras lagi untuk bisa memenuhi janji kepada rakyatnya pada tahun mendatang
Begitu juga diplomasi internasional Presiden Prabowo di berbagai forum termasuk di PBB mendapat apresiasi dari masyarakat dengan penilaian sangat baik 23.6% akan memberi dampak positif bagi pembangunan Ekonomi Indonesia yang sedang terpuruk untuk membuka jalan dan kepercayaan bagi investor asing. 55,7% menilai baik jika diplomasi Internasional Presiden Prabowo tersebut harus diimbangi dengan pembenahan korupsi yang lebih serius.
Sekalipun rapor pemerintahan Prabowo masih merah namun harapan masyarakat kepada Pemerintahan Prabowo untuk membawa Indonesia lebih baik, lebih adil, dan lebih berpihak kepada kepentingan rakyat masih cukup besar. 52% responden Sangat Besar Harapannya dan 34,8% Besar Harapan. Namun disisi lain hal ini bisa berdampak negatif jika terjadi gelombang kekecewaan bila berbagai data hasil angket satu tahun ini belum meningkat pada tahun mendatang, serta apabila Presiden Prabowo Subianto belum juga mampu dan lebih tegas memutus hubungannya dengan rejim sebelumnya (Jokowi), yang menurut masyarakat merupakan sumber kerusakan ekonomi, politik dan demokrasi, bukan mustahil tingkat harapan rakyat kepada Prabowo Subianto tersebut akan tergerus.
FTA menghimbau mari terus bahu membahu bekerja sama dan bersinergi untuk mencapai tujuan bangsa dan negara, sehingga kehidupan yang makmur dan berkeadilan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat di semua strata sosial, sampai ke pelosok tanah air yang kita cintai. Perekonomian yang kuat, pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, ditunjang dengan infrastruktur yang memadai serta menjadikan Hukum sebagai Panglima Tertinggi dalam menjalankan roda pemerintahan, adalah kata kunci yang sudah digaungkan oleh para pendiri bangsa.
