JANGAN TUNDA : ADILI JOKOWI MAKZULKAN GIBRAN
Oleh : M Rizal Fadillah ( Pemerhati Politik Dan Kebangsaan )
Bandung, 18 September 2025
Benar bahwa Prabowo sebagai Presiden tidak dapat ikut campur dalam sebuah proses hukum, akan tetapi tidak benar jika Presiden masa bodoh terhadap penegakan hukum. Perlu kepastian dari apa yang dimasalahkan atau dipertanyakan oleh rakyat dan bangsa termasuk mengenai ijazah Joko Widodo.
Masalah keraguan pada keaslian ijazah Joko Widodo harus diselesaikan dengan dorongan Presiden kepada aparat penegak hukum. Penegak hukum yang bermain-main dalam
urusan ini patut diberi sanksi. Presiden memiliki otoritas untuk memberhentikan Kapolri jika aparat Kepolisian ikut dalam pelanggaran hukum secara sistematis.
Ketika dunia menilai Joko Widodo sebagai pemimpin korup, Presiden harus peduli. Perintahkan Kejaksaan Agung atau KPK untuk meneliti dan mengusut. Indikasi keterlibatan Joko Widodo dari kasus-kasus korupsi yang ada layak untuk didalami. Tom Lembong menyebut Joko Widodo, Noel mengungkap aliran ke Joko Widodo. Begitu juga dengan Nadiem dan Yaqut.
Ironi jika Joko Widodo sama sekali tidak tersentuh.
Gibran Rakabuming Raka menjadi Wapres kontroversial. Tidak berkualitas dan memiliki kecacatan sempurna, baik konstitusi, demokrasi, maupun administrasi. Ia tidak memenuhi syarat dan bagian dari politik dinasti yang dibangun Joko Widodo. Kini Gibran digugat pula atas ijazah yang diduga palsu. Lucu juga pemimpin negeri ini. Like father like son. Setali tiga uang.
Prabowo memimpin koalisi partai pendukung pemerintah. Sebagian dari Ketum partai menjadi Menteri atau pembantunya. Prabowo mampu mengendalikan partai politik di parlemen. Karenanya ketika rakyat menyoal status Gibran sebagai Wapres, sesungguhnya mudah bagi Prabowo untuk mengkonsolidasikan kebersamaan partai politik di DPR dan MPR untuk memakzulkannya.
Tuntutan rakyat yang wajib untuk didengar dan ditindaklanjuti adalah adili Jokowi dan makzulkan Gibran. Prabowo dapat berbuat banyak untuk realisasi tuntutan ini. Melindungi keduanya adalah keputusan salah dan berisiko tinggi. Jika itu dilakukan, maka cepat atau lambat nantinya dapat bertambah tuntutan rakyat dengan makzulkan Gibran dan Prabowo.
Prabowo harus sigap dalam mengambil sikap untuk menyelamatkan bangsa dan negara. Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka adalah sampah politik yang harus segera dibuang ke tempatnya. Jika tidak, maka aroma tidak sedap dapat membuat perut mual, sesak nafas, serta mencemarkan lingkungan.
Tuntutan adili Jokowi dan makzulkan Gibran merupakan kulminasi dan kristalisasi dari brrbagai problema strategis bangsa. Dari sini mulai meretas jalan kebenaran. Saatnya menyatukan kekuatan agar tuntutan ini dapat terwujud.
Jika ini berhasil, Indonesia batal menjadi gelap.
