Kajian PolitikOpiniPolitik

Oligarki, Politik Uang, Dan korupsi Kepemimpinan Melemahkan Kedaulatan Rakyat

Jakarta, 21 November 2026

Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Busyro Muqoddas menilai, pemilu yang seharusnya menjadi instrumen kedaulatan rakyat justru berisiko berubah menjadi sarana reproduksi kekuasaan elite politik dan kepentingan pemodal.

Dirinya juga mengingatkan bahwa demokrasi Indonesia tengah menghadapi persoalan serius akibat menguatnya oligarki, budaya feodalisme, politik uang, dan korupsi kepemimpinan.

Hal tersebut disampaikan oleh Busyro dalam Seminar Nasional bertajuk “Demokrasi, Pemilu dan Kepemimpinan Nasional” yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Kamis (19/11), di Amphiteater Pascasarjana UMY, sebagaimana dikutip dari laman resmi Muhammadiyah pada hari ini Sabtu (21/11/2026).

menurutnya, salah satu persoalan mendasar demokrasi Indonesia adalah menguatnya budaya feodalisme yang berjalan beriringan dengan krisis meritokrasi dan lemahnya kaderisasi partai politik.

Kondisi tersebut turut melemahkan demokrasi di lembaga legislatif, termasuk melalui menguatnya kultus individu di DPR. Pada saat yang sama, praktik politik uang dalam pemilihan kepala daerah semakin memperkuat budaya patronase dan sikap permisif masyarakat terhadap suap, ungkapnya.

Dirinya menuturkan, Demokrasi kita sedang menghadapi persoalan serius. Budaya feodalisme semakin menguat, meritokrasi mengalami krisis, dan kaderisasi partai politik tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dalam situasi seperti ini, demokrasi kehilangan substansinya karena kekuasaan lebih banyak ditentukan oleh patronase dan kultus individu

Selain itu, dia juga turut menyoroti munculnya korupsi kepemimpinan sebagai persoalan yang lebih luas daripada sekadar penyalahgunaan kewenangan atau korupsi keuangan negara. Korupsi kepemimpinan terjadi ketika rakyat kehilangan hak substantif untuk memperoleh pemimpin yang jujur, cerdas, serta memiliki rekam jejak moral yang jelas.

Korupsi tidak hanya terjadi ketika seseorang mengambil uang negara. Ada pula korupsi kepemimpinan, yaitu ketika hak rakyat untuk mendapatkan pemimpin yang jujur, cerdas, dan memiliki rekam jejak moral yang baik justru dirampas. Ini merupakan persoalan mendasar dalam kehidupan demokrasi kita, pungkasnya.

Tidak sampai disitu, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah tersebut, juga mengkritik praktik korupsi konstitusional yang tercermin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai syarat usia calon wakil presiden. Ia menempatkan peristiwa tersebut sebagai salah satu contoh persoalan serius dalam integritas lembaga negara dan penyelenggaraan demokrasi konstitusional.

Dirinya menghubungkan persoalan demokrasi dan kualitas kepemimpinan nasional dengan praktik state capture corruption, yakni situasi ketika proses dan institusi negara berada dalam pengaruh kepentingan kekuatan ekonomi-politik tertentu.

Busyro memandang, partai politik dan DPR seharusnya menjadi pranata demokratisasi dan saluran kedaulatan rakyat. Namun, ketika keduanya berada dalam kendali oligarki dan kepentingan pemodal, demokrasi justru berubah menjadi alat untuk melanggengkan kekuasaan segelintir elite.

Dia mengingatkan bahwa berbagai konflik dan tragedi kemanusiaan di sejumlah wilayah Indonesia perlu dibaca dalam kaitannya dengan persoalan tata kelola kekuasaan dan kebijakan pembangunan.

Dalam paparannya, Dirinya menyinggung sejumlah wilayah yang mengalami konflik, termasuk kawasan yang berkaitan dengan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Salah satu agenda yang ia tekankan adalah revisi fundamental Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah.

Dia juga merekomendasikan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk mengembalikan pengaturan pemberantasan korupsi pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, serta penghentian Proyek Strategis Nasional.

Busyro menegaskan, Pembenahan demokrasi tidak bisa hanya berhenti pada pergantian kekuasaan melalui pemilu. Kita membutuhkan perubahan mendasar dalam sistem politik, terutama melalui pembenahan partai politik dan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Masyarakat sipil harus mengambil peran untuk mendesak perubahan tersebut.

Bagi Pria kelahiran Yogyakarta, 17 Juli 1952 tersebut, pembenahan demokrasi tidak cukup dilakukan melalui penyelenggaraan pemilu secara prosedural. Demokrasi harus memastikan kedaulatan rakyat benar-benar hadir dalam proses pengambilan keputusan, rekrutmen kepemimpinan, dan penyelenggaraan pemerintahan.

Penguatan integritas partai politik, lembaga negara, dan kepemimpinan nasional menjadi prasyarat penting untuk mengembalikan demokrasi pada tujuan konstitusionalnya: melindungi rakyat, menjamin keadilan, dan mencegah kekuasaan dikuasai oleh segelintir elite, pungkasnya.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button