Jakarta, 18 November 2026
Dalam Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan 2026.
Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 digelar di MLS, Rabu (18/11/2026). Hadir Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera dan Anggota KPU Kota Jakarta Timur Carlos Kartika Yudha Paath, dengan moderator Wijaya.

Dalam paparannya, Mardani Ali Sera menekankan perlunya pencerahan pemilih. Menurutnya, selama ini pemilih selalu diperlakukan sebagai objek dalam pemilu.
“Selama ini pemilih diperlakukan sebagai objek. Yang harus kita bangun adalah pemilih sebagai subjek. Pencerahan pemilih itu artinya pemilih yang sadar, yang berdaulat,” kata Mardani.

Untuk mewujudkan itu, Mardani menawarkan gagasan pembentukan Majelis Publik. Majelis ini menjadi ruang deliberasi warga, tempat masyarakat berdiskusi, menguji gagasan calon, dan menyampaikan aspirasi sebelum pemilu, bukan hanya setelah pemilu.
“Demokrasi tidak boleh berhenti di bilik suara. Harus ada Majelis Publik tempat rakyat berdaulat, berdiskusi, dan mengawasi,” tegasnya.
Majelis Publik, lanjut Mardani, juga menjadi benteng melawan politik uang. Selama pemilih masih bisa dibeli, maka demokrasi masih murah. Melalui Majelis Publik, rakyat belajar menolak politik uang dan memilih secara rasional.

Sementara itu, Anggota KPU Kota Jakarta Timur Carlos Kartika Yudha Paath menekankan empat ciri pemilih cerdas menuju Pemilu 2029: cerdas, rasional, kritis, dan berintegritas. Ia juga menyoroti isu gender/perempuan yang sering menjadi sasaran politik uang dan hoaks, sehingga literasi kepemiluan bagi perempuan harus diperkuat.
Sesi tanya jawab berlangsung cukup hangat. Peserta mempertanyakan KPU sebagai lembaga, masalah ijazah palsu calon, hingga maraknya money politik.
Menanggapi hal tersebut, pihak KPU menegaskan posisinya sesuai aturan. KPU adalah pelaksana, bukan pembuat aturan.
“KPU bekerja sesuai dengan aturan. Kami melaksanakan undang-undang dan PKPU yang ada,” ujar Carlos.

Mardani menanggapi dengan perspektif legislasi. Menurutnya, banyak persoalan tidak bisa diselesaikan hanya di level pelaksana, tapi harus di level aturan. Karena itu perlu partisipasi masyarakat dan revisi Undang-Undang Pemilu (UU Pemilu) yang harus dikawal sesuai dengan keinginan rakyat.
“Jangan sampai revisi UU Pemilu hanya menguntungkan elit, tapi melupakan rakyat sebagai pemilih,” kata Mardani.
Kegiatan ini menjadi bagian dari program nasional KPU RI untuk memastikan pendidikan pemilih berjalan berkelanjutan menuju Pemilu 2029.




