120 Anggota DPR Melangkah, Konstitusi Yang Bicara: Mengapa Pemakzulan Gibran Tidak Boleh Diganti Pengunduran Diri

Oleh: Farid Fathur

Jakarta, 11 November 2026

Undangan Paripurna Nomor B/15796/LG.01.01/11/2026 telah terbit. Pada 12 November 2026, DPR mengumumkan usul Hak Menyatakan Pendapat. Jalan konstitusi telah dibuka, jangan ditutup dengan jalan pintas.

Sejarah ketatanegaraan Indonesia mencatat babak baru pada Rabu, 11 November 2026. Sekretariat Jenderal DPR RI menerbitkan Undangan Rapat Paripurna Nomor B/15796/LG.01.01/11/2026. Isinya singkat, tapi maknanya dalam: Pada Kamis, 12 November 2026 pukul 10.00 WIB di Gedung Nusantara II, DPR akan melaksanakan agenda pertama, yakni Pengumuman Usul Penggunaan Hak Anggota DPR RI.

Pengumuman itu bukanlah agenda rutin. Ia adalah pintu masuk konstitusional atas usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dari 120 anggota DPR dari 8 fraksi terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Usulan itu telah diterima Pimpinan DPR, Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurizal, dan telah diputuskan masuk agenda melalui Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah pada 11 November 2026.

Untuk pertama kalinya sejak amendemen UUD 1945, mekanisme pemakzulan tidak lagi sekadar wacana di ruang publik. Ia telah menjadi agenda resmi lembaga perwakilan rakyat.

120 BUKAN ANGKA BIASA

Secara hukum, syarat untuk mengajukan HMP sangatlah ringan. Pasal 211 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 mensyaratkan usulan dari sekurang-kurangnya 25 anggota DPR. Hari ini, jumlahnya 120 orang, atau 4,8 kali lipat syarat minimal.

Rinciannya menunjukkan ini bukan gerakan satu fraksi:
Fraksi Jumlah Pengusul
PKS 28
NasDem 19
PKB 18
Demokrat 18
PDIP 14
Golkar 11
Gerindra 11
PAN 1
Total 120
Secara politik, komposisi ini jauh lebih penting dari angkanya. Gerindra adalah partai Presiden Prabowo Subianto. Golkar, Demokrat, dan PAN adalah partai koalisi pemerintah. Ketika 11 anggota Gerindra, 11 anggota Golkar, 18 anggota Demokrat, dan 1 anggota PAN ikut menandatangani, maka tembok koalisi telah retak dari dalam. Ini bukan lagi oposisi versus pemerintah. Ini adalah DPR sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana diamanatkan Pasal 20A UUD 1945.

Dasar yang digunakan pengusul adalah Pasal 79 ayat (4) huruf c UU MD3 jo Pasal 7A UUD 1945, yakni dugaan Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden.

DUA PUTUSAN YANG TIDAK BOLEH DIABAIKAN

Polemik ini tidak lahir dari rumor. Ia berpangkal pada dua putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum.

Pertama, Putusan Mahkamah Konstitusi pada 6 Oktober 2026 yang menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah luar negeri yang setara tamat SMA.

Kedua, Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026 yang menyatakan Surat Keterangan Penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tidak sah dan batal demi hukum.

Kedua putusan itu tidak otomatis memberhentikan Wakil Presiden. Dan di sinilah letak pentingnya mekanisme konstitusi. UUD 1945 tidak memberi kewenangan kepada Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan Wakil Presiden secara langsung dalam perkara pengujian administrasi atau pengujian hasil pemilu. Kewenangan itu hanya ada pada MPR, atas usul DPR, setelah diuji MK melalui Pasal 7B.

Artinya, satu-satunya jalan yang sah untuk menjawab dua putusan itu adalah melalui HMP yang kini sedang bergulir.

MUNDUR BUKAN JAWABAN HUKUM

Di tengah bergulirnya HMP, muncul kabar bahwa Gibran telah menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan 2,5 jam pada Selasa, 10 November 2026.

Niat itu harus dihormati sebagai sikap pribadi. Namun secara hukum, niat itu belum berkekuatan apapun. Sebagaimana ditegaskan Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra, pengunduran diri Wakil Presiden harus disampaikan melalui surat resmi kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, bukan hanya disampaikan secara lisan kepada Presiden.

Mengapa harus ke MPR? Karena Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. MPR-lah yang berwenang menyatakan kekosongan dan memilih pengganti. Selama surat itu belum sampai ke MPR, Gibran masih sah menjabat sebagai Wakil Presiden.

Lebih dari itu, pengunduran diri dan pemakzulan memiliki konsekuensi hukum yang sangat berbeda.

Pengunduran diri adalah tindakan sukarela. Ia tidak melalui pembuktian di Mahkamah Konstitusi. Tidak ada putusan lembaga negara yang menyatakan apakah pejabat tersebut terbukti melanggar Pasal 7A atau tidak lagi memenuhi syarat jabatan.

Pemakzulan adalah prosedur pembuktian. DPR mengajukan pendapat, MK memeriksa dan memutus dalam 90 hari, MPR memutuskan dalam sidang paripurna yang dihadiri minimal 3/4 anggota dan disetujui minimal 2/3 yang hadir. Hasilnya adalah kepastian hukum.

Jika persoalan ini selesai hanya dengan mundur, maka pertanyaan konstitusional yang diajukan oleh Putusan MK dan Putusan MA — apakah Wakil Presiden memenuhi syarat pendidikan paling rendah tamat SMA sebagaimana Pasal 169 huruf r UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu — akan tetap menggantung tanpa jawaban lembaga negara. Ke depan, setiap pejabat yang terjerat dugaan pelanggaran syarat jabatan cukup mundur untuk menutup kasus, tanpa harus melewati pengujian konstitusi.

Itulah preseden buruk yang harus dihindari.

SOAL UANG RAKYAT YANG SERING DILUPAKAN

Ada satu aspek yang jarang dibahas dalam polemik ini, padahal menyangkut keuangan negara: hak pensiun dan fasilitas mantan Wakil Presiden.

UU Nomor 7 Tahun 1978 Pasal 6 ayat (1) menyatakan, Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat berhak memperoleh pensiun 100% dari gaji pokok terakhir. Pasal 7 dan Pasal 8 menambahkan tunjangan pensiun, biaya rumah tangga air-listrik-telepon, seluruh biaya perawatan kesehatan keluarga, rumah kediaman yang layak, dan kendaraan negara dengan pengemudinya.

UU ini tidak mengatur frasa “berhenti tidak dengan hormat” secara eksplisit. Artinya, status pemberhentian ditentukan oleh isi Ketetapan MPR.

Jika MPR menyatakan pemberhentian karena terbukti melanggar konstitusi, maka klaim atas pensiun dan fasilitas itu tidak dapat dipertahankan. Jika hanya mundur tanpa diuji di MK dan tanpa Ketetapan MPR yang menyatakan pelanggaran, maka status “berhenti dengan hormat” secara administratif lebih mudah melekat, dan uang rakyat tetap dipakai untuk membiayai fasilitas pejabat yang seharusnya diuji secara mendalam.

Inilah mengapa jalur pemakzulan bukan sekadar soal jabatan. Ini soal kepastian status hukum yang berimplikasi pada keuangan negara.

APA YANG TERJADI BESOK, 12 NOVEMBER?

Perlu diluruskan kepada publik: Rapat Paripurna 12 November 2026 bukanlah voting pemakzulan.

Sesuai Daftar Acara yang terlampir dalam Undangan Nomor B/15796/LG.01.01/11/2026, agenda pertama adalah Pengumuman Usul Penggunaan Hak Anggota DPR RI. Tahap ini adalah pengumuman resmi di depan Paripurna bahwa usulan HMP telah diterima.

Setelah pengumuman, usulan dibawa ke Rapat Pimpinan dan Badan Musyawarah untuk dijadwalkan pembahasan. Baru setelah itu Paripurna memutuskan apakah HMP diterima menjadi pendapat DPR. Untuk diterima, Paripurna harus dihadiri minimal 2/3 dari 580 anggota DPR, yakni 387 orang, dan disetujui minimal 2/3 dari yang hadir.

Jika pendapat DPR terbentuk, maka perkara berlanjut ke Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa dalam 90 hari. Jika MK membenarkan pendapat DPR, barulah MPR memutuskan pemberhentian.

Proses ini memang panjang. Tetapi panjangnya proses adalah jaminan. Konstitusi sengaja membuat pemakzulan menjadi prosedur yang berat, agar tidak mudah digunakan untuk kepentingan politik sesaat, dan agar tidak mudah dihindari dengan jalan pintas.

PENUTUP: BIARKAN KONSTITUSI BEKERJA

Indonesia adalah negara hukum. Keputusan lembaga negara tidak boleh hanya didasari keinginan meredam keributan sesaat.

120 anggota DPR telah menjalankan tugas konstitusionalnya. Pimpinan DPR telah menjalankan tugasnya dengan menerbitkan undangan Paripurna. Kini giliran konstitusi yang bekerja: DPR menyusun pendapat melalui HMP, MK menguji bukti secara transparan, MPR menjatuhkan keputusan akhir.

Apapun hasil vonisnya nanti, setidaknya masyarakat bisa melihat bahwa pejabat tertinggi negara dipertanggungjawabkan sesuai aturan tertinggi di negeri ini. Bukan melalui kesepakatan politik di balik layar, bukan melalui pengunduran diri yang menutup kasus tanpa jawaban.

Biarkan DPR mengumumkan, biarkan MK memeriksa, biarkan MPR memutuskan. Itulah cara negara hukum menyelesaikan persoalan negara hukum.