Azam Khan Protes Keras Terkait Status Hukum Almarhum M Rizal Fadillah
Bandung, 14 November 2026
Kabar duka datang dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA). Wakil Ketua TPUA, M. Rizal Fadillah, meninggal dunia pada Jumat, 13 November 2026, di RS Muhammadiyah Bandung. Di tengah suasana duka, pihak kuasa hukum melayangkan protes keras,dan bahkan akan melakukan somasi/ proses hukum terhadap sejumlah pemberitaan media dan atau mereka yang menghina almarhum yang masih menyematkan status “tersangka bahkan menghinanya kepada almarhum.
Azam Khan, selaku bagian dari tim kuasa hukum yang mendampingi para aktivis dan tokoh dalam perkara hukum terkait, menegaskan bahwa secara hukum acara pidana, status hukum seorang tersangka otomatis gugur ketika yang bersangkutan meninggal dunia baik di kuhap maupun KUHP.
”Kami menyayangkan masih adanya pemberitaan yang terus melabeli almarhum sebagai tersangka. Berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia, status tersebut sudah gugur demi hukum,” ujar Azam Khan dalam keterangan tertulisnya yang diterima oleh redaksi persuasi-news.com pada hari ini Sabtu (14/11/2026).
Secara yuridis, aturan ini diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP):
Gugurnya Kewenangan Menuntut: Berdasarkan ketentuan yang berlaku, kewenangan negara untuk melakukan penuntutan pidana hapus seketika apabila tertuduh atau tersangka meninggal dunia.
Penerbitan SP3: Mengacu pada Pasal 109 ayat (2) KUHAP, penyidik kepolisian memiliki kewajiban hukum untuk menghentikan proses penyidikan dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) demi hukum bagi tersangka yang telah wafat.
Oleh karena itu, pihak kuasa hukum mendesak pihak kepolisian untuk segera menerbitkan administrasi penghentian penyidikan secara resmi. Selain Sp3 pihak Polda wajib meminta maaf atas dugaan kriminalisasi yg setiap Minggu dan atau lebih Wira Wiri bandung ke JKT Polda dki bukan hanya biaya tapi fisik yg tersiksa dan sengaja itu dilakukan oleh penyidik Polda untuk tetap Wajib lapor,(WL) Tanpa kejelasan waktu yg sudah berjalan hampir setahun lamanya,Hal ini penting tidak hanya untuk kepatuhan administrasi hukum, tetapi juga demi menghormati harkat, martabat, serta pemulihan nama baik almarhum M. Rizal Fadillah di mata publik dan keluarga yang ditinggalkan.
Gugurnya Kewenangan Menuntut: Berdasarkan Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kewenangan menuntut pidana hapus apabila tertuduh meninggal dunia.
Penerbitan SP3: Mengacu pada Pasal 109 ayat (2) KUHAP, apabila penyidikan sedang berjalan dan tersangka meninggal dunia, penyidik wajib menghentikan penyidikan demi hukum dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).
