Gerakan Aliansi Ummat Melawan Ketidakadilan & Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat Jawa Barat Gelar Aksi Penolakan Safari Politik Jokowi Bekedok Safari Budaya Di Jawa Barat

Bandung, 14 Juli 2026

Rencana safari politik Jokowi berkedok safari budaya di Indonesia diantaranya Jawa Barat mendapat reaksi keras dari masyarakat Jawa Barat. Mereka melakukan aksi demontrasi penolakan masyarakat di depan DPRD Jawa Barat hari ini Selasa (14/7/2026) aksi yang diselenggarakan oleh Gerakan Aliansi Ummat Melawan Ketidakadilan (GAUM-K) & Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat Jawa Barat (GMKR Jawa Barat) diikuti bersama 40 lintas ormas, paguyupan, haroqah & komunitas di Jawa Barat, diantaranya ada perwakilan beberapa daerah seperti Garut, Tasikmalaya, Karawang, Purwakarta, Cirebon, KBB dan Cimahi.

Pada aksi yang berawal dari Mesjid Pusdai peserta disertai mobil komando jalan kaki menuju gedung DPRD Jabar di Jalan Diponeogoro Bandung, mereka membawa spanduk “Tangkap dan Adili Jokowi” dan “Makzulkan Gibran”dan berbagai poster yang berbunyi “Usir Jokowi si Tukang Wadul” “Can Waktunya Kampanye, Usir Jokowi dari Tatar Sunda” “Adili Jokowi Raja Palsu” “ Lawan Politik Dinasti Jokowi, Penuh Kebohongan” dan lain-lain.

Dilokasi aksi, peserta dari berbagai perwakilan ormas dan daerah diberi kesempatan untuk berorasi. Menurut Korlap Hari Nugraha, “ini aksi awal jika Jokowi masih tetap nekad datang ke Jabar kami akan kerahkan masyarakat utuk menghadang, karena agenda safari itu benar- benar bersifat manipulatif dan mencuri start kampanye, sangat tidak beretika melanggar aturan UU.

Pimpinan DPRD Jabar menerima 30 orang tokoh masyarakat untuk menampung aspirasi di ruang rapat Banggar. Diantaranya dihadiri oleh tokoh Sunda H. Dindin S Maolani dari Akademisi Prof. Dr. Anton Minardi dan dr. Danial Malik Hadibrata Ketua SPSI Farkes dari unsur ormas Purnawirawan Brigjen TNI Purn. Purnomo, Kolonel TNI Purn. Sugeng Waras Ketua FPPI.

Unsur ulama terlihat KH. Yayat Ruhayat dari Pesantren di Pengalengan, Ustadz Dicky Akhmad, SH/ BARKIN, Ustadz Margono/ MMP dan Ustadz Sholihin HS/ FORKOMI, dari Aktivis M. Rizal Fadilah. SH adari GMKR Pusat dan Syafril Sjofyan, Sekjen APP-Bangsa dan beberapa tokoh daerah lainnya. Juga diikut aktivis emak-emak Jawa Barat, Ida Farida/ Komite Peduli Indonesia, Melani, SH.,MH Advokat, ibu Noor Alam, APIB Jabar, Siti Marifah/Umi Iffa peserta berusia 82 tahun dari Gema Jabar dan Lusiana Mulya, Ketua FTA Jabar

Dr. Memet Hakim pimpinan delegasi dan juga presedium GMKR Jabar menyampaikan pada perkenalan delegasi di depan pimpinan DPRD Jabar bahwa “safari politik Jokowi dibaca publik Jabar memiliki motif yang terselubung yaitu kepalsuan Jokowi masih dicintai rakyat, Gibran bersiap merebut kepemimpinan negara, serta PSI pimpinan Kaesang dapat dibesarkan secara instan. Safari itu untuk membangun politik dinasti” tegasnya

“Jokowi menarik dukungan dengan cara bagi-bagi amplop dan sembako bukan hanya tidak mendidik tetapi juga bagian dari suatu pengkhianatan politik. Menghalalkan segala cara dan pamer dari kekayaan. Ini penghinaan pada masyarakat susah dan lemah. Perlu diusut pembiayaan safari dan pola bagi-bagi Jokowi tersebut” lanjut Dr. Memet

Ustad Amin Bukhaery menyampaikan ”Jawa Barat bukan wilayah Jokowi karenanya menjadi target penguasaan serius Jokowi. Namun Jawa Barat adalah daerah budaya mandiri, relijius, dan masyarakat merdeka. Tidak sudi diinjak oleh kepentingan politik murahan dan tidak beradab Jokowi”.

Semula direncanakan delegasi akan diterima langsung oleh Ketua DPRD Jabar Dr. Buky Wibawa Karya Guna, MSi. dari Partai Gerindra, sehubungan persiapan persiapan Paripurna dan kehadiran Gubernur mewakilkan kepada Pimpinan DPRD Jabar diantaranya H. Rahmat Hidayat Djati, M.Ip, H. Muhamad Sidkon, SH. dari Fraksi PKB, George Edwin Sugiharto, S.Ip dari Fraksi Gerindra, Drs. H. Yod Mintaraga, MPA. dari Fraksi Partai Golkar, Memo Hermawan dari Fraksi PDI-P serta Zulkifli Chaniago dari Fraksi Demokrat.

Beberapa perwakilan ormas menyampaikan aspirasinya, kemudian pernyataan sikap GAUM-K dan GMKR Jabar dibacakan oleh Ust. Amin Bukhaeri sebagai berikut:

Pertama, menolak dan tidak sudi menerima kehadiran Jokowi di Jawa Barat dalam rangka kampanye politik dengan memperalat nilai-nilai budaya Jawa Barat.

Kedua, mendesak PPATK, KPK dan Kejaksaan Agung memeriksa aliran dana penggunaan pembiayaan safari dan kampanye politik Jokowi bersama PSI ke seluruh Indonesia. Karena tercium bau korupsi, pencucian uang, dan penggunaan dana ilegal lainnya.

Ketiga, meminta DPRD Jawa Barat untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat Jawa Barat dalam penolakan kehadiran Jokowi dengan mengeluarkan pernyataan sikap DPRD Jawa Barat. Menentang kampanye dini dan terselubung partai politik dan figur politik di Jawa Barat.

Keempat, mengajak seluruh rakyat Jawa Barat untuk menolak kehadiran Jokowi bersama PSI di seluruh daerah Jawa Barat. Mewaspadai politik uang, pengembangan faham materialisme, dan penunggangan budaya Jawa Barat.

Kelima, seluruh elemen perjuangan masyarakat Jawa Barat mendesak aparat penegak hukum untuk menangkap dan mengadili Jokowi agar yang bersangkutan dapat segera mempertanggungjawabkan dosa-dosa politiknya di depan hukum.

DPRD Provinsi Jabar mengapresiasi pernyataan sikap GAUM-K dan GMKR Jabar karena penyampaian pendapat merupakan hak konstitusional, Jabar akan menyampaikan aspirasi GAUM-K dan GMKR Jabar kepada pimpinan DPRD Prov. Jabar untuk disikapi dan ditindaklanjuti.

Dokumen pernyataan diserahkan kepada Pimpinan DPR oleh Amin Bukhaery didampingi oleh Dr. Memet Hakim. Audeinsi dengan DPRD ditutup oleh Tokoh Sunda Dindin S. Maolani, SH dengan pernyampaian menyindir “seharusnya pernyataan tersebut disuarakan oleh bapak-bapak wakil rakyat di DPRD bukan oleh kami masyarakat, karena bapak- bapak yang terancam oleh ulah kekurangajaranya Jokowi”.

“namun sebagai wujud tanggungjawab kami sebagai warga masyarakat Jawa Barat yang berdaulat, berbudaya, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dalam rangka berupaya menegakkan kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Serta demi anak dan cucu, kami harus turun kelapangan” Tegas Dindin

Menurut Syafril Sjofyan dari FTA yang menjadi pengarah dialog tokoh dengan DPRD Jabar ketika ditanyakan komentarnya “ada respon baik melalui audiensi DPRD Jabar, ini menjadi sinyal bahwa suara masyarakat masih didengar dan dari pertemuan ini DPRD menghasilkan rekomendasi konkret terkait sikap resmi DPRD terhadap rencana safari politik Jokowi tersebut”. “Sinergi antara elemen pergerakan dan legislatif ini diharapkan mampu menjaga integritas institusi daerah agar tidak terpolitisasi oleh agenda personal mantan pejabat yang bernama Jokowi”