Proyeksi Ekonomi Indonesia 2026:‘’Menata Ulang Arah Ekonomi Berkeadilan”

Jakarta, 21 November 2025

Tahun 2025 akan segera berakhir ,lalu bagaimana proyeksi ekonomi Indonesia pada tahun 2026 ?.

Institute for Development of Economics & Finance (INDEF) mengelar diskusi yang bertajuk Proyeksi Ekonomi Indonesia 2026
‘’Menata Ulang Arah Ekonomi Berkeadilan’’. Dalam diskusi tersebut hadir sebagai narasumber yakni, Abdul Muhaimin Iskandar (Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat), Esther Sri Astuti (Direktur Eksekutif INDEF), Didin S Damanhuri (Ekonom Senior INDEF),Aviliani (Ekonom Senior INDEF), Eisha M Rachbini (Direktur Program INDEF), pada Kamis (20/11/2025) di Jakarta.

Pada paparannya Muhamin Iskandar mengatakan ,Cara baru pemberdayaan Masyarakat bukanlah menjadi proyek sampingan negara atau pekerjaan tambahan Ketika anggaran longgar apalagi bentuk lain dari CSR pemerintah. Bentuk lain pemberdayaan adalah mandat konstitusi yang menjadi inti dari janji republik ini kepada seluruh warga negara.

Dirinya melanjutkan, Dalam pemberdayaan Masyarakat, terdapat strategi bagaimaana pertumbuhan harus dapat dinikmati dan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Itulah yang disebut oleh para fouding father sebagai ekonomi konstitusi.

Pasal 33 terdapat 2 prinsip besar yang menjadi pondasi pemikiran dari ekonomi kerakyatan. Pertama, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara, dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Memastikan bahwa kekayaan alam, sumber daya strategis, asset republic benar-benar menjadi mesin kesejahteraan.

Itulah menurut Presiden Prabowo pentingnya pelaksanaan pasal 33 dan 34 UUD 1945 untuk diimplementasikan, agar tidak menjadi referensi umum belaka, tegas Muhaimin.

Dia mengnungkap, Tiga bulan pertama Kementerian pemberdayaan Masyarakat mengupayakan terwujudnya data tunggal sosioal ekonomi nasional (DTSEN). Sebagai keep changer mengurai kemacetan structural pemerataan Pembanguan.

DTSEN telah berhasil disusun sebagai data Tunggal yang menjadikan semua Kementerian Lembaga dan pemda tidak boleh menggunakan data masing-masing yang berbeda selama puluhan tahun belakangan.

DTSEN memastikan negara bisa melihat dengan jelas kondisi ekonomi Masyarakat, siapa yang butuh intervensi, yang hamper jatuh miskin, yang perlu dilatih dan didorong untuk mandiri secara sustainable.

Dengan demikian data menjadi realitas yang dapat kita ukur dan tepat sasaran, katanya.

Muhaiman menjelaskan, Data Adalah pondasi untuk merancang strategi dan kebijakan yang benar untuk mendorong produktivitas Masyarakat. Maka dari itu jalan ekonomi pemberdayaan yang sedang kami upayakan Adalah contoh nyata kebijakan berdasarkan data.

Bentuknya salah satunya Adalah menumbuhkan UMKM dan ekonomi kreatif, mis. menciptakan pasar 1001 malam. Menumbuhkan MKM dan ekonomi kreatif yg selama ini telah menjadi tulang punggung mesin besar pertumbuhan ekonomi nasional yang harus diberi kesempatan untuk tumbuh secara sungguh-sungguh, pungkasnya.

Pasar 1001 malam bertujuan untuk meningkatkan kinerja UMKM dan ekonomi kreatif dengan memanfaatkan asset asset tidur pemerintah. Sekaligus sebagai laboratorium untuk membentuk ekosistem baru terpadu yang mampu menciptakan pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif untuk naik kelas, tutup Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat tersebut.

Sementara itu, Aviliani selaku Ekonom Senior INDEF, mengungkap Salah satu aspek pembiayaan Adalah kontribusi dari PDB untuk mendukung sektor riil. Di antaranya Adalah sektor perbankan. Namun saat ini pertumbuhan pembiayaan tidak hanya perbankan, tapi juga sektor multi finance dan pasar modal.

Meski pasar modal domestic pertumbuhan emitennya cenderung tidak cukup besar, namun kontribusi pasar modal juga cukup besar terutama Perusahaan konglomerasi saat ini cenderung via pembiayaan pasar modal.

Kontribusi perbankan masih besar meskipun kontribusi sektor lain sudah bertambah. Sejak adanya kucuran 200 triliun ke perbankan ada manfaat positif di mana suku bunga langsung turun., sebelumnya karena bunga mahal, pertumbuhan kredit hanya 7 persen.

Saat ini permintaan dari sisi perbankan sudah bertambah. Dampak dari suku bunga turun memang investasi akan meningkat. Orang juga cenderung cari alternatif, ditandai indeks harga saham yang langsung naik, kata Aviliani

Namun memang belum optimal, karena kontribusi dari kementerian2 sektoral kurang memberikan policy yang membuat demand dari sectoral meningkat. Yang paling cepat dinaikkan kontribusinya sebenarnya sektor pariwisata. Kontribusi terhadap UMKM besar, ujarnya.

Jika Masyarakat masih bermasalah dengan daya beli, maka government harusnya concern pada kecepatan pertumbuhan ekonomi dari pariwisata yang paling cepat tumbuh. Itu harus diupayakan ekosistemnya. Saat ini dimulai dari diskon harga tiket pesawat. Ekosistem pariwisata juga harus dibuat oleh pemda-pemda agar tidak hanya menarik minat turis domestic, tapi terutama turis mancanegara, yang bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dari sektor pariwisata, bisa menumbuhkan 5-6 sektor lain yang bisa berdampak tumbuh jika pariwisata dinaikkan sungguh-sungguh, pungkas dia.

Dirinya melanjutkan, Kedua, bisa dilakukan juga sektor yang berbasis hilirisasi/manufaktur. Yang diminati investor rupanya dalah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Wilayah Batang, sedang top oleh investor karena ada KEK Jawa Tengah di Kendal-Batang. Wilayah Jawa Tengah diminati karena upah buruh masih murah. Kebijakan government harusnya memperhatikan itu. UMKM dan Hilirisasi juga paling banyak menyerap tenaga kerja di kelas menengah bawah yang sedang bermasalah dengan pendapatan.
Banyak sekali pikiran Presiden Prabowo yang bagus, tapi masih terhambat pada implementasi. Misalnya masalah Perizinan, meski sudah ada OSS tapi sekarang jadi SOS, tidak mempermudah. Harus dibentuk misalnya Satgas Regulasi agar cepat diselesaikan jika ada masalah. Terutama bagi investor asing yang punya masalah tpi tidak bisa diselesaikan di Tingkat implementasi dan harus lewat top eksekutif.

Setiap kebijakan juga tidak bisa disamaratakan satu untuk semua, tapi harus berbasiskan kebijakan sectoral khas masing-masing daerah.

Hasil penelitian INDEF untuk perkembangan ekonomi terakhir dan yang bisa diusulkan untuk 2026. Ada beberapa factor yang perlu dianalisis, Pertama, Daya beli Masyarakat, Kedua, asumsi dasar makro ekonomi yang selama ini disusun pemerintah setiap tahun, ketiga, angka-angka indicator ekonomi secara statistic, namun tidak seperti apa yang dirasakan Masyarakat. Keempat, Fiskal domestic, juga dinamika global, hal tersebut disampaikan oleh Direktur Program INDEF Eisha M Rachbini.

Konsumi pengeluaran rumah tangga (RT) ternyata belum juga membaik. Daya beli tidak kunjung menguat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Biasanya konsumsi RT selalu di atas pertumbuhan ekonomi, namun telah 8 triwulan terakhir pertumbuhan konsumsi RT masih di bawah pertumbuhan ekonomi,ungkapnya.

Dari indeks keyakinan konsumen, cenderung tren menurun. Indeks keyakinan masih tipis di angka 100. Artinya Masyarakat masih pesimistis terhadap pendapatan mereka, dan terhadap ekonomi ke depan, tambahnya.

Dirinya memaparkan, Pada APBN 2025 Economic growth ditargetkan 5,2% tapi di kwartal 3/25 hanya 5,04%. Dari awal tahun sampai kwartal 3 terhitung hanya tumbuh 5.01% dibandingkan periode yang sama di 2024 . Indikator lain di 2025 yang agak missed Adalah nilai tukar rupiah. Dari target 16.000 ternyata masih lebih dari 16.000/USD. Banyak dipengaruhi oleh factor global yang berimbas ke domestic. Ada juga capital outflow sekira April 2025. Pelemahan sektor riil juga dipengaruhi oleh harga bahan baku impor yang masih tinggi.

Dia melanjutkan, Indikator Pembangunan Indonesia 2025, dari Tingkat kemiskinan yang ditargetkan 7-8 %. Di tahun 2024 ada 11 persen. Namun di Maret 2025 angka kemiskinan masih 8,47%. Target kemiskinan ekstrim, ditargetkan 2025 = 0 persen, namun ternyata masih mencapai 0,85%.

Secara wilayah, kemiskinan di perkotaan masih terdapat tingginya angka tingkat kemiskinan dibandingkan pedesaan. 52 % penduduk miskin ada di Pulau Jawa.
Rasio gini, target 2025 adalah0,379 – 0,382 – saat ini masih ada di rangenya yakni 0,375. Secara angka bagus, namun ketimpangan di perkotaan masih lebih tinggi dibandingkan ketimpangan di pedesaan, katanya lagi.

Angka pengangguran tren menurun dengan angka di 4,85% masih di dalam range target 2025, namun masih terdapat masalah structural dari pengangguran. Tenaga kerja kita masih low skill labour dengan ketrampilan rendah. 57 % total pekerja masih didominasi oleh pekerja sektor informal. Dari segi ketimpangan Daerah, masih terdapat banyak variasi sangat tinggi antar daerah. Terutama kapasitas fiscal daerah. Ada yang tinggi dan ada daerah yang kapasitas fiscal sangat rendah, tergantung dari seberapa banyak SDA yang dimiliki, asset, dan produktivitas.Terutama Jawa dan Luar Jawa, tutur Eisha.

Dari rasio kapasitas fiscal daerah dengan angka transfer ke daerah, terjadi pengurangan transfer ke daerah secara drastis di 2025. Ada daerah dengan kapasitas fiscal rendah tapi juga dengan transfer ke daerah yang rendah, mis. Kep. Riau, Sulbar, Gorontalo, dan lainnya. Mereka punya keterbatasan fiscal dan TKD yang rendah. Karenanya punya keterbatasan dalam program layanan Masyarakat. Hal itu harus jadi catatan penting agar bisa didorong perekonomiannya ke depan, tutup dia.

Pada kesempatan yang sama Didin S Damanhuri ,menjelaskan Ada 3 model konsep keadilan di negara berkembang yang bisa diterjemahkan. Pertama, Growth Through Equity, Pertumbuhan melalui Pemerataan, Kedua, Growth with Equity, Pertumbuhan Bersama Pemerataan, Ketiga, GDP Oriented mengejar pertumbuhan setinggi2nya at all cost.

Negara yg berhasil dengan Through equity di Asia dan model Eropa Adalah Jepang dan Taiwan. Di Taiwan tidak ada konglomerasi, semua usaha Adalah UMKM. Di Jepang, pertumbuhan melalui pemerataan, dengan design Pembangunan yang sejak awal mementingkan UMKM. Misalnya di industry mobil, hampir 90% produsennya Adalah UMKM. Core industry/permesinan boleh oleh Toyota, Honda dll. Tapi semua industri dilakukan oleh UMKM. Jepang dan swedia Adalah negara yang 40% penduduk paling bawahnya paling Makmur, ungkapnya

Di Indonesia, menurut World Bank, situasinya kelompok 40% penduduk paling bawahnya paling buruk pendapatannya, yakni di bawah 17%, sama seperti Amerika Serikat. Pada rasio gini pendapatan, Indonesia ada di 0,38 – 0,41, itu angka sebenarnya Adalah mendekati 0,5. Jadi memang buruk, kata dia.

Dia melanjutkan, Pada distribusi asset finansial perbankan, 0,02 persen penduduk menguasai 98% lebih asset finansial perbankan. Jadi sangat timpang. Ada juga indeks oligarki yang dalam Bahasa Jeffrey Winters disebut Material power indeks.Oligarki Adalah kelompok kecil tapi mengendalikan keseluruhan dan berusaha mengembangkan dan mempertahankan kekayaannya.

Pada 2014, Indonesia nomor 2 terburuk indeks oligarkinya. Yakni 40% rata-rata orang paling kaya dibanding income per kapita Adalah 1.236.275 kali. Jadi hamper 2 kali lipat Tingkat ketimpangan kekayaannya disbanding 2014. Dan kita Adalah yang terburuk di dunia. Jumlah orang miskin ekstrim di Indonesia saat ini 26 juta jiwa (world bank). Di Indonesia juga, Ada 6,5 juta orang usia 70 an masih mengayuh becak, papar Ekonom Senior INDEF tersebut.

Maka program pemerintah MBG, Koperasi Desa Merah Putih, swasembada pangan dan energi, dan hilirisasi, itu semua dalam konteks Growth Through Equity. Hanya sayangnya di Tingkat implementasi, pada Asta Cita hanya menjadi nomor 6 program membangun dari desa, pungkasnya.

Beda dengan 8 jalur pemerataan era Soeharto yang begitu rinci. Ada pemenuhan kebutuhan pokok, ada KUD, Bimas Inmas, Puskesmas, ada panca usaha tani, dan lain-lain, begitu rinci. Begitu pula keterlibatan petani secara langsung. Begitu pula dengan pendirian SD Inpres era pak Harto yang mendapat hadiah Nobel dianggap sukses membasmi buta huruf, katanya.

Target pertumbuhan ekonomi 8 % tapi tidak dirinci bagaimana growth Through Equity itu, maka akhirnya yang terjadi MBG pelaksananya bukan UMKM. Bahkan pelaksananya umumnya Adalah aparat. Dan catering2 yang sudah mapan. Begitu pula Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang 82.000 unit, di lapangan ternyata tidak siap. Yang siap malah 300 KUD warisan pak Harto. Koperasi juga harus bottom up bukan top down, jelasnya.

Dana KDMP yang akan dikucurkan perbankan 3-5 miliar per koperasi untuk 82 ribu KDMP, jika macet, akan menjadi sumber kredit macet dan akan jadi krisis perbankan.
Program Asta Cita karena tidak dirinci dengan baik, pada akhinya akan menjadi GDP oriented.