TAK ADA PERINTAH ADILI JOKOWI, PRABOWO MEMANG PAYAH
Oleh : M Rizal Fadillah ( Pemerhati Politik Dan Kebangsaan )
Bandung, 16 September 2025
Tangkap, adili Jokowi dan makzulkan Gibran merupakan suatu keniscayaan. Berputar-putar tentang program perbaikan negeri tanpa membongkar akar masalah itu adalah halusinasi tingkat tinggi. Aspirasi rakyat yang ingin dilihat dan didengar oleh pemerintahan Prabowo, ya ini. Tidak yakin ? Ayo buat referendum sebagai mekanisme budaya politik baru untuk menakar suara rakyat.
Siapapun yang memimpin negara harus bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Tidak boleh seenaknya berbuat, setelah selesai enak-enak. Dahulu pertanggungjawaban politik atau hukum tata negara itu kepada MPR, kini telah hilang. Seorang Presiden setelah masa jabatan habis, bablas angine. MPR bukan lembaga tertinggi lagi. Pertanggungjawaban menjadi bergeser ke ranah hukum yang lain.
Korupsi, nepotisme, ijazah palsu, pengkhianatan negara atau tindak kriminal lain menjadi domein hukum pidana baik pidana khusus maupun umum. Artinya seorang mantan Presiden terbuka untuk berbagai tuntutan hukum. Era penyalahgunaan wewenang kemudian bebas hukum atas seorang mantan Persiden harus segera diakhiri.
Jokowi sangat mencolok perbuatan buruknya. Dibalik tampilan sederhana, ia merusak dan mengacak-acak nilai moral bangsa. Ia dipandang rakyat sebagai Presiden pemalsu, penipu, dan pendusta. Akibatnya Presiden lanjutannya menerima warisan busuk. Reformasi bidang-bidang hukum, ekonomi, moral, dan politik bukan hal yang mudah.
Jokowi tidak bisa begitu saja dimaafkan apalagi dilewatkan.
Obyektivitas dan keadilan suatu kebijakan bukan dengan cara mengubur dosa, tetapi memaksa agar ada pengakuan dosa lebih dahulu. Berikutnya hukum yang berbicara. Apakah ada alasan pemaaf atau pembenar yang bisa meringankan, maka putusan pengadilan sebagai penentunya.
Prabowo harus membuka jalan bagi penegakan hukum, tidak boleh mengabaikan apalagi menghalangi. Hal itu bukan saja baik untuk pelajaran ke depan, tetapi juga memperoleh manfaat dari sisa-sisa aset yang mungkin dapat diselamatkan.
Kekayaan Jokowi hasil perkeliruan diduga masih melimpah.
Tangkap dan adili adalah tuntutan rakyat. Rasa keadilan masyarakat harus dihargai. Perintah Prabowo sangat ditunggu dan aparat akan menjalankan sebagai kewajiban hukum.
Jika tidak ada perintah tangkap dan adili, maka bukan hal yang mustahil rakyat yang akan bertindak. Mengikuti insting sebagai mayoritas yang dipinggirkan.
Prabowo dinilai sebagai Presiden yang memang parah dan payah.
