Mundur Saja Tidak Cukup: Gibran Harus Diuji Lewat Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 (Pemakzulan)

Oleh: Farid Fathur F. (PRAKTISI & Pengamat Hukum)

Jakarta, 10 November 2026

Polemik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki titik krusial pada Selasa (10/11/2026) hari ini.

Di tengah Rapat Paripurna DPR, muncul dua kabar bersamaan. Ketua DPR Puan Maharani membenarkan DPR telah menerima laporan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) soal ijazah Gibran. Di saat yang sama, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan Gibran telah menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto.

Sampai Selasa siang, belum ada pengumuman resmi pengunduran diri diterima. Gibran masih menjabat sebagai Wakil Presiden.

Polemik ini berpangkal pada dua putusan. Pada 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah luar negeri setara SMA. Pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung lewat Putusan Kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 menyatakan Surat Keterangan Penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tidak sah dan batal demi hukum.

Dua putusan itu tidak otomatis memberhentikan Wakil Presiden. Pemberhentian hanya bisa lewat Pasal 7A dan 7B UUD 1945.

Mundur vs Dimakzulkan, Beda Konsekuensi

Jika Gibran mundur, jalannya diatur Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. MPR bersidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Mundur adalah tindakan sukarela. Tidak ada pembuktian di Mahkamah Konstitusi. Tidak ada putusan lembaga negara yang menyatakan apakah Gibran terbukti melanggar konstitusi atau tidak.

Beda dengan pemakzulan. Pasal 7A UUD 1945 menyatakan Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR apabila terbukti melakukan pengkhianatan, korupsi, suap, tindak pidana berat, perbuatan tercela, atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat.

Dalam kasus Gibran, yang diperdebatkan adalah klausul terakhir: tidak lagi memenuhi syarat. Syarat pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat diatur dalam Pasal 169 huruf r UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Pemakzulan Tidak Bisa Loncat

Prosedurnya berlapis dan tidak bisa dilompati.

Pertama, Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR. Usulan harus diajukan minimal 25 anggota DPR, disertai materi dan bukti. Hari ini, PKS menyebut sudah lebih dari 25 anggota menandatangani.

Kedua, Paripurna DPR. Usul menjadi pendapat DPR jika disetujui dalam sidang yang dihadiri minimal 2/3 anggota DPR dan disetujui 2/3 yang hadir. Rapat hari ini dihadiri 403 anggota, kuorum terpenuhi, tapi usul HMP belum dibacakan.

Ketiga, Mahkamah Konstitusi (MK). DPR mengajukan permintaan ke MK untuk memeriksa dan memutus paling lama 90 hari. MK tidak bisa menerima gugatan pemakzulan langsung dari warga. Pintu masuknya mutlak lewat DPR.

Keempat, MPR. Jika MK membenarkan pendapat DPR, MPR bersidang paling lambat 30 hari dan hanya bisa memberhentikan dalam paripurna yang dihadiri minimal 3/4 anggota MPR dan disetujui 2/3 yang hadir.

Soal Uang Negara Yang Sering Dilupakan

Inilah yang sering luput. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 Pasal 6 ayat (1) menyatakan Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat berhak memperoleh pensiun 100% dari gaji pokok terakhir.

Pasal 7 dan 8 menambahkan tunjangan pensiun, biaya rumah tangga air-listrik-telepon, seluruh biaya perawatan kesehatan keluarga, rumah kediaman yang layak, dan kendaraan negara dengan pengemudi.

UU ini tidak mengatur frasa “berhenti tidak dengan hormat” secara eksplisit. Artinya, status pemberhentian ditentukan oleh isi Ketetapan MPR.

Jika MPR menyatakan pemberhentian karena terbukti melanggar konstitusi, maka klaim atas pensiun dan fasilitas itu tidak bisa dipertahankan. Jika hanya mundur tanpa diuji di MK dan tanpa Tap MPR, status “berhenti dengan hormat” secara administratif lebih mudah melekat.

Itulah mengapa jalur pemakzulan penting. Bukan sekadar soal jabatan, tapi soal kepastian status hukum yang berimplikasi pada uang rakyat.

Penentang pemakzulan beralasan prosesnya lama dan berpotensi menimbulkan ketidakstabilan. Mereka juga mempersoalkan apakah syarat pendidikan adalah syarat saat pencalonan atau saat menjabat. Perdebatan itu sah, tapi hanya bisa dijawab lewat mekanisme Pasal 7B.

Indonesia adalah negara hukum. Jika persoalan ini selesai hanya dengan mundur, pertanyaan konstitusional soal ijazah akan tetap menggantung tanpa jawaban lembaga negara.

Biarkan DPR menyusun pendapat lewat HMP, MK menguji bukti dalam 90 hari, dan MPR memutuskan. Apapun hasilnya, rakyat akan melihat pejabat tertinggi negara dipertanggungjawabkan sesuai UUD 1945, bukan lewat kesepakatan politik di balik layar.