Jakarta, 10 November 2026
Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jakarta Barat menerima kunjungan silaturahmi jajaran komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jakarta Barat bersama perwakilan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jakarta Barat, Senin (9/11/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Gedung DPD PKS Jakarta Barat tersebut menjadi momentum silaturahmi sekaligus koordinasi terkait pemutakhiran data partai politik dan persiapan menghadapi tahapan Pemilu 2029. Kunjungan itu dihadiri Ketua dan jajaran anggota KPU Jakarta Barat, perwakilan Bawaslu, serta Kesbangpol Jakarta Barat. Kehadiran rombongan disambut hangat oleh jajaran pengurus DPD PKS Jakarta Barat.
Ketua DPD PKS Jakarta Barat, H. Narman Syah, S.H., menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan inisiatif koordinasi yang dilakukan jajaran penyelenggara pemilu tersebut.
“Kami mengucapkan Ahlan wa Sahlan, selamat datang di Kantor DPD PKS Jakarta Barat. Kami sangat mengapresiasi dan menyambut baik kunjungan silaturahmi serta agenda koordinasi ini,” kata Ketua DPD PKS Jakarta Barat, H.Narman Syah, S.H.
Menurut Narman, silaturahmi antarpimpinan lembaga memiliki arti penting dalam membangun komunikasi dan sinergi untuk menjaga kualitas demokrasi. Ia menegaskan bahwa bagi PKS, politik bukan sekadar kontestasi atau perebutan suara, melainkan instrumen pelayanan kepada masyarakat, pendidikan politik, serta ikhtiar bersama dalam mewujudkan kedaulatan rakyat yang jujur, adil, dan berintegritas.
“KPU sebagai penyelenggara pemilu memegang peran sentral dan mulia dalam menjaga marwah demokrasi di wilayah Jakarta Barat,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Narman juga menegaskan komitmen PKS Jakarta Barat untuk mendukung penyelenggaraan seluruh tahapan pemilu dan pilkada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Pertama Kami siap mendukung seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu/pilkada yang transparan, profesional, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.
Selain itu, PKS Jakarta Barat berkomitmen membangun komunikasi yang aktif, konstruktif, dan kooperatif dengan KPU Jakarta Barat. Komitmen tersebut mencakup koordinasi terkait pemutakhiran data pemilih, edukasi politik masyarakat, hingga kepatuhan terhadap regulasi kepemiluan.
“Baik dalam hal pemutakhiran data pemilih, edukasi politik masyarakat, maupun kepatuhan terhadap regulasi kepemiluan,” ungkapnya.
Narman meyakini, kualitas demokrasi yang baik akan melahirkan kepemimpinan dan kebijakan yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Jakarta Barat. Karena itu, PKS Jakarta Barat membuka ruang komunikasi dan koordinasi seluas-luasnya dengan penyelenggara pemilu.
“Kami juga membuka pintu seluas-luasnya untuk masukan, arahan, serta koordinasi teknis dari KPU Jakarta Barat agar setiap proses demokrasi di wilayah kita berjalan damai, partisipatif, dan bermartabat,” pungkasnya.
KPU Jakarta Barat Temukan 43 Data Anggota PKS Perlu Diperbarui
Sementara itu, Ketua KPU Jakarta Barat, Endang Istianti, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari koordinasi terkait pemutakhiran data partai politik berkelanjutan tahun 2026.
“Kami menyampaikan beberapa updating hasil sinkronisasi data anggota partai politik PKS Jakarta Barat dengan data pemilih di Jakarta Barat,” kata Endang.
Berdasarkan hasil sinkronisasi tersebut, terdapat 43 data anggota PKS Jakarta Barat yang perlu dilakukan pemeriksaan dan pembaruan. Dari jumlah itu, sebanyak 23 orang tercatat telah meninggal dunia, sedangkan 20 orang lainnya telah pindah domisili dan tidak lagi tinggal di wilayah Jakarta Barat.
“Karena 23-nya sudah meninggal, kemudian 20-nya sudah pindah domisili tidak lagi tinggal di Jakarta Barat,” ungkapnya.
Meski demikian, Endang menegaskan bahwa secara keseluruhan jumlah keanggotaan PKS Jakarta Barat yang tercatat di KPU masih memenuhi ketentuan dan lebih dari cukup.
“secara keseluruhan PKS Jakarta Barat memiliki keanggotaan yang sudah lebih dari cukup,” tandasnya.
Endang juga mengimbau masyarakat agar mulai meningkatkan kepedulian dan mengikuti perkembangan informasi terkait kepemiluan, meskipun Pemilu 2029 masih beberapa tahun mendatang.
“meskipun pemilu masih lama, masih 2029, tapi mulai tahun depan tahapannya akan dimulai, kami menghimbau seluruh masyarakat DKI Jakarta untuk selalu aware dan mengikuti updating terkait dengan demokrasi dan pemilu di DKI Jakarta dan Indonesia,” tandasnya.
Bawaslu Soroti Kebutuhan SDM Pengawas Pemilu 2029
Dalam pertemuan tersebut, Koordinator Divisi Organisasi, SDM, dan Diklat Bawaslu Jakarta Barat, Fitriani, turut menyampaikan gambaran tantangan pengawasan pemilu mendatang. Ia mengungkapkan bahwa pada Pemilu 2024 terdapat 7.169 tempat pemungutan suara (TPS) di Jakarta Barat.
“ini terbesar kedua di Provinsi DKI Jakarta dan se-Indonesia,” ungkapnya.
Menurut Fitriani, jumlah TPS yang besar tersebut menjadi perhatian penting dalam mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) pengawas pemilu untuk menghadapi Pemilu 2029.
Ia juga menekankan pentingnya peran partai politik dalam mendukung pengawasan di tingkat TPS melalui kaderisasi, pembinaan, serta peningkatan kapasitas kader.
“Partai Politik sebagai bagian dari pengawasan di tingkat TPS untuk melakukan kaderisasi dan melalui proses pembinaan dan persiapan di bimbingan teknik Partai Politik ke depan,” ungkapnya.
Pertemuan silaturahmi dan koordinasi ini diharapkan semakin memperkuat komunikasi antara partai politik dan penyelenggara pemilu di Jakarta Barat. Sinergi tersebut menjadi bagian penting dalam mendorong terwujudnya proses demokrasi yang transparan, partisipatif, dan berintegritas menuju Pemilu 2029.
