Tersangka Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo , Irjen Eko Hadi Santoso, Belum Melaporkan Harta Kekayaannya Ke KPK
Jakarta , 17 November 2026
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Mabes Polri resmi menggelar sidang Komisi Kode Etik Profesi terhadap manta Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Irjen Eko Hadi Santoso, terkait kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Sidang digelar di ruang Biro Wabprof, lantai 2 Gedung Propam Polri, Selasa (17/11/2026), sejak pukul 09.00 WIB.
Profi Irjen Eko Hadi Santoso
Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol.) Eko Hadi Santoso diketahui merupakan salah satu perwira tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1999.
Dalam perjalanan kariernya, Eko pernah menjabat Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri sebelum dipercaya mengemban jabatan Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri pada Oktober 2026.
Berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2251/X/KEP/2026 tertanggal 10 Oktober 2026, Eko resmi ditempatkan pada jabatan Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri. Posisi tersebut merupakan jabatan fungsional perwira tinggi di lingkungan Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim) Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri.
Sebelum mutasi tersebut, Eko sempat menjabat sebagai Penyidik Tindak Pidana Utama Tingkat I Bareskrim Polri.
Salah satu jabatan strategis yang pernah diembannya adalah Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipidnarkoba) Bareskrim Polri. Dia menduduki posisi tersebut sejak April 2025 hingga Agustus 2026.
Pada 2018, dia menjabat sebagai Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok. Dua tahun kemudian, Eko dipercaya mengisi posisi Kepala Bagian Monitoring dan Analisis (Kabagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri pada 2020.
Kariernya berlanjut ke bidang teknologi informasi kepolisian. Pada 2022, dia menjabat sebagai Pengembang Teknologi Informasi Kepolisian Utama Tingkat II Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Divisi TIK) Polri.
Setelah itu, Eko kembali bertugas di lingkungan Bareskrim Polri dengan menduduki jabatan Dirtipidnarkoba pada April 2025. Jabatan tersebut diembannya hingga Agustus 2026 sebelum kemudian dipindahkan menjadi Penyidik Tindak Pidana Utama Tingkat I.
Belum Melaporkan Harta Kekayaan
Selama menjabat Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol.) Eko Hadi Santoso belum pernah melaporkan harta kekayaan miliknya.
Berdasarkan Penelusuran redaksi persuasi-news.com
Pria Kelahiran Ambon, 5 Mei 1969 tersebut ,belum melaporkan harta kekayaanya ke komisi pemberantasan korupsi (KPK).
Berdasarkan penelusuran redaksi persuasi-news.com , dari laman resmi https://elhkpn.kpk.go.id , saat redaksi memasukan nama Eko Hadi Santoso , pada laman tersebut, hanya terdapat keterangan yang bertuliskan Belum ada data.

Dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara , pasal 1 ayat 4 berbunyi :
Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang
menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ayat 5 berbunyi :
Istri/Suami adalah seseorang yang terikat hubungan perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai peraturan perundang-undangan.
Ayat 6 :
Anak Tanggungan adalah anak kandung, anak tiri, anak angkat, dan/atau anak asuh yang dibiayai atau mendapatkan bantuan finansial dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan lainnya dari Penyelenggara Negara dan/atau Istri/Suami.
Harta Kekayaan yang dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024 adalah , Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta Istri/Suami dan Anak Tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara, Istri/Suami, Anak Tanggungan atau pihak lain, yang diperoleh
sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya, hal itu terdapat dalam pasal 1 ayat 7.
Dalam pasal 1 ayat 8 berbunyi :
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
yang selanjutnya disingkat dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, penerimaan,pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
Penyelenggara Negara Wajib Menyampaikan Laporan Harta Penyengara Negara (LHKPN)
Penyelenggara negara wajib menyampaikan Laporan Harta Penyengara Negara (LHKPN),hal tersebut terdapat dalam pasal 4 1 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016,yang berbunyi :
(1). Penyelenggara Negara wajib menyampaikan
LHKPN
kepada Komisi yakni pada saat:
a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara
pada saat pertama kali menjabat;
b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun
sebagai Penyelenggara Negara;
c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara
Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau
pensiun; atau
d. masih menjabat.
pada ayat selanjutnya
(2). LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a sampai dengan huruf c wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak:
a. saat pengangkatan pertama;
b. berakhirnya jabatan atau pensiun; atau
c. pengangkatan kembali setelah berakhirnya
masa jabatan atau pensiun,
sebagai Penyelenggara Negara.
(3). LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d wajib disampaikan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan per tanggal 31 Desember tahun laporan.
(4). LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib
disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
(5). Peraturan Komisi ini juga berlaku bagi calon Penyelenggara Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melaporkan Harta Kekayaannya sebelum menjadi Penyelenggara Negara.
Lalu pada pasal 4A berbunyi :
Pasal 4A ,ayat :
(1). Penyelenggara Negara yang wajib melaporkan
LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) terdiri atas:
a. pejabat negara pada lembaga tertinggi negara;
b. pejabat negara pada lembaga tinggi negara;
c. menteri;
d. gubernur;
e. hakim;
f. pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
g. pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
h. staf khusus menteri atau pimpinan lembaga;
i. jaksa;
j. penyidik termasuk penyidik pegawai negeri
sipil;
k. panitera pengadilan;
l. juru sita pengadilan;
m. pemimpin dan bendaharawan proyek;
n. kepala dan wakil kepala instansi vertikal kementerian/lembaga di lingkungan sipil, militer, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
o. pimpinan tinggi pratama atau pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer,
dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
p. pemeriksa, auditor, atau pejabat yang menjalankan tugas dan fungsi sejenis;
q. pejabat pembuat komitmen;
r. pejabat publik yang mengelola anggaran atau keuangan di atas Rp1.000.000.000,00 (satu
milyar rupiah);
s. pejabat fungsional pengadaan barang dan jasa; dan
t. jabatan lain yang memiliki fungsi stategis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4). Kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, anak perusahaan badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah dapat menetapkan Penyelenggara Negara yang wajib melaporkan
LHKPN selain dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).




