BUKTI HUKUM TAK TERBANTALKAN: KASUS BABEH ALDO SELARAS DENGAN PUTUSAN HAKIM TERTINGGI YANG MENGHAPUS JERATAN UU ITE TERHADAP JURNALIST (Investigasi Jilid II ANALISIS HUKUM & YURISPRUDENSI)
Oleh : Tim Investigasi Persuasi Media
Jakarta, 10 Juli 2026
š¹ PENGANTAR: POLA KASUS YANG SAMA PERSIS
Kriminalisasi terhadap Babeh Aldo bukan hal baru di Indonesia. Namun sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan pengadilan tingkat pertama telah secara tegas membatalkan jeratan serupa, menegaskan bahwa tugas jurnalistik dan pengawasan publik tidak boleh dijadikan tindak pidana. Berikut landasan yuridis yang sepenuhnya mendukung posisi Babeh Aldo.
š¹ PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI: MENGIKAT SELURUH PENEGAK HUKUM
- Putusan MK No. 105/PUU-XIV/2016
Inti Putusan: Pejabat negara, ASN, lembaga pemerintah, dan badan hukum publik tidak berhak melaporkan kritik, pertanyaan, atau pengawasan masyarakat sebagai pencemaran nama baik atau pelanggaran UU ITE. Hak perlindungan nama baik lewat jalur pidana hanya berlaku untuk hubungan pribadi antarperorangan.
Kesesuaian: Laporan Direktur PDAM Balangan dan ASN Riezky Amalia secara hukum tidak memiliki dasar, karena keduanya adalah pejabat publik yang harus terbuka terhadap kritik.
- Putusan MK No. 145/PUU-XXIII/2025
Inti Putusan: Sengketa terkait karya jurnalistik wajib diselesaikan lewat jalur pers terlebih dahulu: hak jawab, koreksi, dan penilaian etik Dewan Pers. Jalur pidana hanya boleh diambil sebagai jalan terakhir jika terbukti ada niat jahat nyata dan merugikan hak pribadi.
Kesesuaian: Babeh Aldo sudah merilis ralat dan berdamai ā proses pidana yang dipaksakan melanggar aturan ini.
š¹ YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG: JELASKAN UU ITE TIDAK BOLEH DIALIHGUNAKAN
- Putusan MA No. 1158 K/Pid.Sus/2020
Kasus Serupa: Jurnalis yang melaporkan dugaan penyimpangan dana desa dan gaya hidup mewah kepala desa dijerat Pasal 27 UU ITE.
Amar Hakim: Terdakwa dibebaskan sepenuhnya. Hakim menegaskan:
“Konten berupa pertanyaan dan klarifikasi adalah bagian dari tugas jurnalistik dan hak publik untuk mengetahui kebenaran. Tidak ada unsur niat jahat, sehingga UU ITE tidak dapat dijadikan dasar penjeratan.”
- Putusan MA No. 86 K/Pid.Tipikor/2024
Kasus Serupa: Proses hukum tetap dilanjutkan meskipun sudah terjadi perdamaian dan klarifikasi antara pelapor dan terlapor.
Amar Hakim: Penyidikan dinyatakan tidak sah dan dihentikan.
“Penyidik wajib mempertimbangkan fakta perdamaian dan tidak memaksakan proses jika tidak ada kerugian yang berarti, sesuai prinsip keadilan restoratif.”
- Putusan PN Jakarta Selatan No. 712/Pid.Sus/2022
Kasus Serupa: Aktivis menerima foto dari warga, ternyata editan, sudah diralat namun tetap dijerat UU ITE.
Amar Hakim: Perkara dihentikan.
“Menerima informasi dari pihak ketiga lalu menyampaikannya sebagai bahan klarifikasi bukan memanipulasi data. Ralat segera adalah bukti tidak adanya niat jahat.”
š¹ KUHP BARU: LARANGAN TEGAS PENGGUNAAN UU ITE SEBAGAI ALAT BALAS DENDAM
Penerapan pasal UU ITE dalam kasus ini bertentangan dengan prinsip dasar KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023):
- Pasal 2 KUHP Baru: Pidana hanya boleh dijatuhkan jika perbuatan itu jelas dilarang hukum dan memenuhi seluruh unsur pidana secara mutlak. Tanpa niat jahat, unsur pidana tidak terpenuhi.
- Pasal 3 ayat (2) KUHP Baru: Penegakan hukum wajib mengutamakan keadilan dan kepentingan umum, bukan untuk membungkam kritik atau kepentingan pribadi.
UU ITE dibuat untuk melindungi masyarakat dari kejahatan siber ā bukan menjadi senjata pejabat untuk membungkam jurnalis yang membongkar dugaan kejahatan narkoba di lembaga negara.
š¹ KESIMPULAN: PROSES HUKUM INI TIDAK BERDASAR
Seluruh putusan hakim dan aturan hukum yang berlaku menunjukkan bahwa:
1. Laporan pejabat/ASN terhadap kritik publik tidak memiliki dasar hukum
2. Tugas jurnalistik investigasi dilindungi dan tidak boleh langsung diproses pidana
3. Sudah ada ralat dan perdamaian, sehingga seharusnya diterbitkan Surat Penghentian Penyelidikan (SP3)
Pemaksaan proses hukum terhadap Babeh Aldo adalah pengingkaran terhadap yurisprudensi yang sudah ada, serta bentuk penyalahgunaan wewenang yang harus segera diperbaiki.
