Jokowi Bukan Negarawan?!, Ibarat Tikus Mencuri Keju
Oleh: Syafril Sjofyan ( Pemerhati Kebijakan Publik, Aktivis Pergerakan 77-78 )
Bandung, 14 September 2026
Fakta Joko Widodo dengan nama panggilan Jokowi adalah mantan Presiden Republik Indonesia. Putranya Gibran Rakabuming Raka merupakan Wakil Presiden RI. Bungsunya Kaesang Pangarep merupakan Ketua Umum PSI. Jokowi setelah tidak lagi menjadi presiden “bernafsu” melakukan safari politik ke berbagai daerah untuk memenangkan PSI, yang pernah dia janjikan kepada partainya.
Berbagai kunjungan dilakukan Jokowi ke Lampung dan ke NTT dilakukan dengan berbagai cara berbaju kegiatan sosial/ budaya termasuk kunjungan ke pesantren disuatu desa di Cirebon berbaju silaturahmi dalam khitanan anak pemilik pondok pesantren.
Dalam kunjungan tersebut, konon disediakan kendaraan/ kereta dari titik kedatangan menuju pondok yang berjarak sekitar ratusan meter. Jokowi memilih berjalan kaki, sehingga masyarakat desa setempat dapat bersalaman dan mengikuti jalan kakinya Jokowi. Kegiatan tersebut kemudian memberikan eksposur atau perhatian publik kepada pondok pesantren dan kepada Jokowi.
Menurut saya, Joko Widodo sebagai mantan Presiden Republik Indonesia belum menunjukkan sikap seorang negarawan yang benar-benar mampu mengambil jarak dari kepentingan kekuasaan dan politik keluarga. Saya melihat adanya pola yang patut dipertanyakan.
Setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden, aktivitas politik Jokowi tampaknya tidak berhenti. Sebaliknya, muncul kesan bahwa berbagai kegiatan, kunjungan, safari budaya, dan pertemuan dengan kelompok masyarakat tetap memiliki nilai dan pesan politik.
Yang menjadi persoalan bukan sekadar hak seorang warga negara untuk bersilaturahmi atau menghadiri kegiatan masyarakat. Persoalannya adalah ketika rangkaian kegiatan tersebut secara berulang menimbulkan kesan sebagai kampanye politik dini, baik untuk mempertahankan pengaruh politik dirinya maupun untuk memperkuat posisi politik keluarganya.
Gibran Rakabuming Raka telah berada di kursi Wakil Presiden. Kaesang Pangarep Ketua Umum Partai politi bernama PSI. Dalam situasi seperti ini, setiap langkah politik Jokowi tentu tidak dapat dipandang secara sederhana sebagai kegiatan pribadi yang sepenuhnya terlepas dari kepentingan politik.
Ketika safari politik dengan pendekatan budaya mendapat penolakan atau kritik di sejumlah daerah, pola pendekatannya justru tampak berubah menjadi lebih tertutup, lebih selektif, dan masuk melalui kegiatan-kegiatan sosial atau komunitas.
Saya melihat fenomena itu ibarat film kartoon Tom & Jerry. Sang tikus mencuri dan memakan keju secara diam-diam ketika sang Kucing si Tom sedang istirahat. Ketika Tom sang kucing menjaga pintu depan untuk penolakan. Sang tikus secara akal-akalan masuk diam-diam melalui pintu samping bahkan pintu belakang.
Kunjungan Jokowi ke pondok pesantren di sebuah desa di Kabupaten Cirebon, dalam rangka menghadiri acara khitanan putra pemilik pondok. Dapat dilihat bukan hanya sebagai peristiwa sosial biasa. Apalagi kunjungan seorang mantan presiden tersebut akan menghasilkan eksposur, kerumunan masyarakat pedesaan yang ingin tahu.
Pilihan tidak menaiki kendaraan dari titik penjemputan ke Pondok Pesantren untuk berjalan kaki, “kecerdikan” sang Jerry melenggang dan terjadi mobilisasi masyarakat untuk bersalaman, menyapa dan berjalan bersama mengiringi rombongan. Menciptakan visual seolah-olah seorang tokoh masih memiliki basis massa yang sangat besar. Dalam politik, visual adalah pesan.
Seseorang Tokoh datang ke desa ke sebuah pondok pesantren. Masyarakat berkumpul. Media digerakkan, dokumentasi rekaman oleh pendukung “diviralkan” dengan narasi” tokoh yang “dicintai” masyarakat desa. Kegiatan tersebut bisa saja dapat dukungan atau bantuan dana dari dari sang tokoh.
Karena semua pihak baik yang dikunjungi dan maupun tokoh mengunjungi memperoleh manfaat. Pondok pesantren memperoleh keuntungan berupa perhatian publik, popularitas, jaringan, dan kemungkinan manfaat lainnya.
Sementara Jokowi memperoleh sesuatu, jauh lebih strategis akses langsung kepada basis sosial masyarakat, ruang pencitraan, legitimasi sosial, dan kesempatan mempertahankan pengaruh politik tanpa harus secara terbuka menyatakan bahwa kegiatan tersebut adalah kampanye politik. Di sinilah letak persoalan yang menurut saya perlu dikritisi oleh semua pihak.
Kegiatan sosial dapat menjadi kegiatan sosial. Kunjungan budaya dapat menjadi kunjungan budaya. Silaturahmi dapat menjadi silaturahmi. Tetapi ketika semuanya dilakukan berulang kali, dengan pola yang konsisten, melibatkan basis-basis sosial strategis, dan terjadi dalam konteks keberadaan anak-anaknya di pusat kekuasaan dan kepemimpinan partai politik, maka publik berhak bertanya, apakah ini benar-benar sekadar silaturahmi? ataukah silaturahmi menjadi kendaraan politik?
Jokowi sebagai mantan presiden memang memiliki hak untuk bertemu masyarakat. Tetapi seorang mantan presiden yang memiliki warisan kekuasaan selama sepuluh tahun, jaringan birokrasi, jaringan politik, pengaruh ekonomi, serta keluarga yang kini berada dalam posisi politik strategis, seharusnya memiliki kesadaran lebih besar tentang batas antara kegiatan pribadi, pengaruh politik, dan pembangunan dinasti kekuasaan.
Menurut saya kunjungan-kunjungan Jokowi setelah tidak lagi menjadi presiden dapat dibaca sebagai upaya mempertahankan pengaruh politik. Kehadiran Jokowi di berbagai komunitas sosial, budaya, dan keagamaan dapat memiliki nilai politik, meskipun secara formal dikemas sebagai silaturahmi atau kegiatan sosial.
Seorang negarawan tidak seharusnya terus-menerus menjaga pengaruh dengan menghalalkan berbagai cara, hanya karena kekuasaan formal telah berakhir. Sepertinya memang tidak perlu meminta “kesadaran negarawan” kepada Jokowi, karena sangat besar nafsunya terhadap kekuasaan, untuk membangun dinasti.
Kewarasan berpulang kepada masyarakat, pemerintah pusat dan daerah sampai ketingkat desa serta penyelengara dan pengawas Pemilu, termasuk parlemen yang anggotanya merupakan perwakilan banyak partai. Akal-akalan Tom & Jerry sedang dimainkan.
Pada akhirnya, yang sedang diuji bukan sekadar popularitas Jokowi. Yang sedang diuji adalah apakah Indonesia sedang membangun demokrasi yang sehat, atau justru membiarkan kekuasaan terus diwariskan melalui jaringan keluarga, partai, pencitraan, dan pengaruh yang bekerja bahkan setelah masa jabatan resmi berakhir.
Secara realitas keluarganya pun tidak punya kapasitas untuk memimpin bangsa yang besar dan juga sedang “bermasalah” pada persyaratan wajib untuk memperoleh kedudukan Wapres.
