Purbaya Dicopot: Siapa Memegang Setir Ekonomi Indonesia? Ngeri Kali!

Oleh : Edy Mulyadi (Wartawan Senior)

Jakarta, 15 September 2026

Presiden Prabowo Subianto bikin kejutan. Tanpa ba-bi-bu, tiba-tiba saja dia mencopot Menkeu Purbaya Yudha Sadewa.

Kejutan? Ya, betul. Sebab, kalau soal reshuffle kabinet, publik berharap nama-nama seperti Listyo Sigit, Bahlil Lahadalia, Zulkifli Hasan, Tito Karnavian, ST Burhanuddin, Pratikno dan menteri-menteri inventaris Jokowi lain justru yang paling layak disingkirkan.

Semula publik mungkin mengira ini cuma cerita pergantian Menteri Keuangan. Purbaya Yudhi Sadewa dicopot. Lalu Suahasil Nazara menggantikannya. Selesai?

Jangan buru-buru. Sebab ada satu angka yang muncul tepat di tengah rangkaian peristiwa ini: Rp120 triliun. Angka ini di luar dana sekitar Rp40 triliun yang tidak masuk dari pajak 40an perusahaan baja Cina yang beroperasi di Indonesia. Tapi khusus soal Rp40 triliun tersebut, kapan-kapan kita bahas terpisah. In sya Allah.

Rp120 triliun itu bukan uang receh. Ia terkait dengan dividen BUMN. Sebelum era Danantara, dividen BUMN menjadi salah satu sumber penerimaan APBN. Kini arsitekturnya berubah. Sebagian hasil pengelolaan aset BUMN berada dalam ekosistem Danantara, untuk kebutuhan investasi.

Pada 28 Agustus 2026, Menkeu Purbaya menyatakan akan ada setoran Rp120 triliun dari Danantara ke APBN. Dia bahkan menyebut jumlah setoran tersebut merupakan keputusan Presiden Prabowo.

Tapi beberapa hari kemudian, tepatnya pada 3 September 2026, kepada wartawan Purbaya mengungkap bahwa Danantara memprotes dan keberatan. Kok bisa? Padahal, kata Menkeu, jumlah setoran tadi sudah diputuskan Presiden.

Ternyata, ini bukan cuma soal keberatan Danantara. Sebab pada 14 September, Purbaya dicopot. Apakah ketiga peristiwa itu saling berhubungan? Belum tentu juga. Namun justru di situlah persoalannya.

Ikuti Jejak Uangnya

Kita tidak boleh tergoda membuat kesimpulan sebelum seluruh faktanya terang. Di sisi lain, kita juga tidak boleh pura-pura tidak melihat rangkaian yang menarik ini.

Mari ikuti saja jejak uangnya. Selama ini publik mengenal APBN sebagai dompet negara. Uang masuk, uang dibelanjakan. Ada Menteri Keuangan. Ada DPR. Ada mekanisme pengawasan.

Lalu muncul Danantara. Sebuah institusi yang dirancang untuk mengelola dan mengembangkan aset negara dalam skala sangat besar. Gagasannya masuk akal. Aset BUMN jangan hanya menghasilkan dividen untuk menambal APBN. Sebagian hasil pengelolaan aset tersebut diputar menjadi investasi. Tujuannya, menghasilkan nilai yang jauh lebih besar bagi negara.

Secara teori, ini sangat bagus. Negara tidak hanya menjadi pemungut hasil. Negara menjadi investor. Namun di sinilah pertanyaan berikutnya muncul. Kalau hasil pengelolaan aset negara tidak seluruhnya masuk APBN dan sebagian diputar melalui sebuah lembaga investasi negara, siapa yang menentukan uang itu diputar ke mana? Siapa yang memutuskan proyeknya? Siapa yang memilih mitra investasinya? Siapa yang menentukan perusahaan mana yang mendapat pembiayaan? Dan, siapa yang mengawasinya?

Pertanyaan-pertanyaan itu bukan tuduhan. Justru sebaliknya: itu syarat minimum agar kekayaan negara benar-benar bekerja untuk rakyat. Karena rentetan pertanyaan “siapa” itu merujuk pada pihak. Pada seseorang atau sekelompok orang. Segelintir orang, teparnya.

Purbaya sendiri bukan Menteri Keuangan yang berkarakter konservatif. Dia datang dengan pendekatan agresif untuk mendorong pertumbuhan. Penempatan sekitar Rp200 triliun dana pemerintah pada perbankan menjadi salah satu contoh kebijakannya. Purbaya tampak ingin menggunakan kekuatan fiskal secara lebih aktif untuk menggerakkan ekonomi.

Tapi pada saat yang sama, muncul tarik-menarik soal Rp120 triliun. Kemenkeu membutuhkan ruang fiskal. Danantara perlu ruang investasi.
Keduanya sama-sama bisa mengatakan:
“Saya sedang membela kepentingan negara.” Maka di sini persoalannya bukan siapa yang paling nasionalis. Persoalannya adalah: siapa yang akhirnya memegang kendali atas uang negara?

Purbaya Vs Danantara?

Pada titik inilah pencopotan Purbaya menjadi menarik. Kalau pergantian itu semata-mata karena persoalan teknis fiskal, tentu pemerintah punya alasan yang bisa dijelaskan secara terang.

Tapi sampai sekarang, penjelasan resmi mengenai alasan spesifik pencopotan Purbaya belum ada. Apa karena “perseteruan” Purbaya versus Danantara soal Rp120 triliun itu yang menjadi penyebab? Kalau benar begitu, apakah Presiden Prabowo “berpihak” kepada Danantara? Kenapa?

Bisa jadi, pertanyaan itu bukan pertanyaan yang sebenarnya. Pertanyaan “Apakah Prabowo berpihak kepada Danantara?” terlalu dini. Pertanyaan yang lebih penting adalah: “Siapa yang berhasil meyakinkan Presiden bahwa desain seperti ini, termasuk mencopot Purbaya, adalah pilihan terbaik bagi Indonesia?”

Bisa saja jawabannya sederhana: demi kepentingan negara. Mungkin juga memang untuk membangun kekuatan ekonomi jangka panjang: hilirisasi, industrialisasi, investasi strategis, dan penguatan perusahaan nasional.

Tapi politik mengajarkan satu hal: niat baik tidak otomatis menghasilkan tata kelola yang baik. Makan bergizi gratis (MBG) dan Kopdes Merah Putih, misalnya Sebuah mesin ekonomi negara bisa dirancang untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun, siapa yang memegang kunci mesinnya? Dan siapa yang memastikan mesin itu tidak kemudian menjadi kendaraan bagi kepentingan kelompok?

Tulisan ini memang baru appetizer. Kita belum akan menuduh siapa-siapa. Kita hanya akan membuntuti jejak Rp120 triliun. Dari BUMN ke Danantara. Dari Danantara ke APBN. Dari APBN ke proyek-proyek negara. Dari proyek ke para pemainnya. Dan dari para pemain itu, kita akan melihat siapa yang memiliki akses, pengaruh, dan kepentingan di sekitar kekuasaan.

Sebab pada akhirnya, persoalannya bukan lagi siapa Menteri Keuangannya. Perkara sebenarnya adalah: siapa yang sedang memegang setir ekonomi Indonesia?

Kalau benar yang sedang kita bicarakan adalah uang sebagai kekuatan dan kekuasaan, maka kata orang Batak: NGERI KALI! [*]