GIBRAN DAN NODA SEJARAH HITAM ETIKA KEPEMIMPINAN BANGSA

Oleh : Syafril Sjofyan (Pemerhati Kebijakan Publik, Sekjen APP Bangsa, Sekjen Forum Tanah Air)

Bandung, 13 Nopember 2026

Jabatan Bisa Diraih dengan Kekuasaan, tetapi Integritas Tidak Bisa Direkayasa

Oleh: Syafril Sjofyan, Aktivis Pergerakan 1977–1978

Ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar persoalan ijazah dalam kontroversi pendidikan Gibran Rakabuming Raka. Ada persoalan integritas, kejujuran, etika kekuasaan, dan masa depan moral kepemimpinan Indonesia.

Bangsa ini tidak sedang memperdebatkan selembar dokumen pendidikan semata. Bangsa ini sedang dihadapkan pada pertanyaan mendasar, apakah seseorang boleh menduduki jabatan tertinggi kedua di Republik Indonesia ketika persyaratan pendidikan yang menjadi dasar pencalonannya kemudian menghadapi persoalan hukum yang serius.

Ini bukan persoalan kebencian pribadi. Bukan pula persoalan suka atau tidak suka terhadap seseorang maupun keluarganya. Ini adalah persoalan standar moral yang seharusnya berlaku bagi setiap orang yang memperoleh amanah memimpin 290 juta rakyat Indonesia.

Seorang pemimpin tidak cukup hanya memiliki jabatan, popularitas, dukungan partai politik, atau kekuatan keluarga. Pemimpin harus memiliki integritas. Kejujuran bukan aksesori yang boleh dipakai ketika diperlukan dan ditanggalkan ketika mengganggu kepentingan politik. Kejujuran adalah fondasi legitimasi moral seorang pemimpin. Jika fondasi itu dipertanyakan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi seseorang, melainkan kehormatan institusi dan kepercayaan rakyat terhadap demokrasi.

KETIKA KEKUASAAN KELUARGA JOKOWI MENGALAHKAN ETIKA BERNEGARA

Publik menyaksikan perubahan persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Putusan tersebut kemudian menimbulkan kontroversi nasional karena terdapat hubungan keluarga antara pihak yang memperoleh keuntungan politik dari perubahan tersebut dan Ketua MK saat itu, Anwar Usman, yang merupakan paman Gibran.

Rusaknya etika keluarga Jokowi, dengan rekayasa terencana dan terstruktur agar Gibran lolos menjadi menjadi cawapres melalu pengaruh kuasa karena Jokowi sedang berkuasa menjadi Presiden, sehingga semua jaringan termasuk institusi dibawahnya mau tidak mau harus mengikuti keinginannya seperti MK yang harus merubah UU Pilpres tentang batas umur, Pejabat KPU melakukan penyelundupan pasal pada PKPU untuk memenuhi persyaratan karena tidak ada ijazah SMA, penerbitan Suket penyetaraan dari Dirjen Dikdasmen yang tidak memenuhi aturan.

Meskipun proses hukum memiliki mekanisme dan konsekuensinya sendiri, peristiwa tersebut meninggalkan pertanyaan serius tentang konflik kepentingan, etika kekuasaan, dan independensi lembaga negara. Jika seluruh rangkaian ini dilihat secara menyeluruh, masyarakat berhak meminta pertanggungjawaban terjadinya kegagalan sistem pengawasan atau penyalahgunaan kekuasaan yang menguntungkan kepentingan politik keluarga Jokowi.

Saya tidak sedang menyatakan bahwa setiap pejabat dan institusi tersebut terbukti bersekongkol. Akan tetapi, dugaan mengenai intervensi kekuasaan harus dijawab melalui pemeriksaan yang independen dan terbuka. Negara tidak boleh berubah menjadi instrumen untuk memenuhi ambisi politik keluarga.
Republik Indonesia bukan perusahaan keluarga. Jabatan publik bukan warisan. Institusi negara bukan alat untuk memuluskan kepentingan seseorang.

JANGAN MENYEBUT PENGUNDURAN DIRI SEBAGAI TINDAKAN KESATRIA

Saya keberatan apabila pengunduran diri Gibran kelak dibingkai sebagai tindakan ksatria tanpa melihat latar belakang dan pertanggungjawaban moralnya. Ada perbedaan mendasar antara mengundurkan diri karena mempertahankan prinsip dan meninggalkan jabatan karena tekanan akibat persoalan hukum, politik, atau legitimasi publik.

Kita memiliki sejarah yang memberikan teladan penting melalui Mohammad Hatta. Pada 1956, Hatta mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Keputusan tersebut lahir dari perbedaan pandangan prinsipil mengenai arah kehidupan bernegara dengan Presiden Soekarno.

Hatta tidak sedang melarikan diri dari pertanggungjawaban. Ia mengambil keputusan politik berdasarkan keyakinan dan prinsip kenegaraan yang dipegangnya. Itulah pengunduran diri yang memiliki dimensi kehormatan sejarah. Karena itu, tidak tepat menyamakan begitu saja setiap pengunduran diri pejabat dengan sikap ksatria Mohammad Hatta.

Dalam persoalan Gibran, ukuran moralnya sangat berbeda. Gibran mundur karena bukti putusan MK putusan MA tentang keabsyahkan persyaratan Pendidikan artinya cacat moral tidak jujur terhadap ijazahnya untuk menjadi pejabat, perbuatan yang merusak generasi muda dan demokrasi.

Mundur dari jabatan tidak otomatis menghapus persoalan. Mundur dari kekuasaan tidak berarti bebas dari tanggung jawab moral dan hukum

FAKTA HUKUM TIDAK BOLEH DIHAPUS DENGAN PENCITRAAN

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 6 Oktober 2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan pendidikan setingkat SMA. Kemudian 30 Oktober, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 mengabulkan kasasi Subhan Palal dan membatalkan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan Nomor 9149/D.D1/KS/2019.

Pada 11 November 2026, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen menerbitkan Keputusan Nomor 206 Tahun 2026 yang mencabut surat keterangan tersebut. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra juga menyatakan bahwa pencabutan tersebut merupakan pelaksanaan putusan MA dan tidak ada lagi dasar hukum untuk mempertahankan surat keterangan itu.

Jadi ini bukan lagi sekadar perdebatan opini di media sosial. Tetapi putusan pengadilan tertinggi yang mengikat sebagai fakta hukum yang tidak boleh dihapus dengan pencitraan. Ini merupakan Noda Hitam dalam Sejarah kepemimpinan bangsa Indonesia sepantasnya hak politi Gibran harus dicabut.

MUNDUR SETELAH 120 ANGGOTA DPR MENGAJUKAN HAK MENYATAKAN PENDAPAT

Pada 11 November 2026, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait persoalan persyaratan Wakil Presiden Gibran. Usulan tersebut direncanakan masuk agenda Rapat Paripurna DPR pada 12 November 2026 yang direncanakan siang hari.

Namun, pada 12 November 2026, Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada MPR. Beberapa jam sebelum Rapat paripurna DPR yang semula dijadwalkan membahas usulan HMP yang kemudian dibatalkan. Urutan peristiwa ini sangat penting untuk dicermati.

Mengapa pengunduran diri itu dilakukan tepat ketika proses penggunaan hak konstitusional DPR mulai memasuki agenda kelembagaan? Apakah pengunduran diri tersebut merupakan keputusan yang lahir dari kesadaran moral, atau merupakan pilihan politik ketika menghadapi proses pertanggungjawaban yang semakin serius?

Yang jelas, pengunduran diri tidak boleh menjadi jalan pintas untuk mengakhiri seluruh pertanyaan mengenai proses pencalonan, persyaratan pendidikan, dan tanggung jawab para pejabat yang terlibat.
Bahkan apabila pengunduran diri tersebut diproses sesuai ketentuan konstitusi, persoalan pertanggungjawaban atas tindakan masa lalu tetap harus ditempatkan secara proporsional.
Jabatan bisa ditinggalkan, tetapi persoalan integritas tidak dapat ditinggalkan begitu saja

PALING BERBAHAYA ADALAH KERUSAKAN STANDAR MORAL GENERASI MUDA