HukumPeristiwa

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Akan Segera Akan Memeriksa Aduan Dugaan Pelanggaran Etik Terkait Persyaratan Pendidikan Gibran

Jakarta,19 November 2026

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan memeriksa empat aduan dugaan pelanggaran etik terkait persyaratan pendidikan Gibran saat pencalonan sebagai wakil presiden pada Pilpres 2024.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melalui ketuanya Heddy Lugito, mengatakan empat aduan tersebut telah memenuhi syarat verifikasi materiil dan dilimpahkan menjadi perkara. Sementara, satu aduan lainnya dinyatakan gugur karena pengadu tidak melengkap.

Dari lima aduan yang saya sebutkan tadi, itu empat yang sudah memenuhi syarat tentang pengaduan. Satu pengaduan dinyatakan belum memenuhi syarat, kata Heddy dalam keterangannya di Jakarta, pada hari ini Kamis (19/11/2026)

Menurutnya, empat perkara tersebut akan diperiksa sekaligus dalam satu rangkaian persidangan. Hal itu dilakukan karena terdapat kesamaan pihak teradu dan pokok aduan yang saling beririsan.

Dirinya menyebut menyebut, dari lima aduan yang masuk, empat telah memenuhi syarat verifikasi materiil. Dua aduan dinyatakan memenuhi syarat pada 4 November 2026, yakni aduan Sri Afrianis dan Dudy Agung Trisna dari Yayasan Dewi Keadilan serta Muhammad Afghan Ababil. Keduanya masing-masing diregistrasi sebagai Perkara Nomor 26.

Sementara itu, dua aduan lainnya dinyatakan memenuhi syarat dalam rapat verifikasi materiil pada 10 November 2026. Aduan tersebut disampaikan Paman Nurlette dan Novi Manaban yang diregistrasi sebagai Perkara Nomor 29-PKE-DKPP/XI/2026 serta Denny Indrayana bersama sejumlah pihak yang terdaftar sebagai Perkara Nomor 31-PKE-DKPP/XI/2026, sambungnya.

pokok aduan terhadap penyelenggara pemilu di antaranya berkaitan dengan dugaan kelalaian KPU dalam melakukan verifikasi faktual terhadap persyaratan calon presiden dan wakil presiden, khususnya dokumen pendidikan, terang Heddy.

Selain itu, terdapat aduan yang mempersoalkan dugaan KPU memasukkan ketentuan tertentu dalam Peraturan KPU (PKPU). Proses penyusunan hingga masuknya ketentuan tersebut akan turut diperiksa dalam persidangan, ujarnya.

Selain itu, Bawaslu juga menjadi pihak teradu dalam salah satu perkara. Lembaga pengawas pemilu itu diduga tidak menjalankan pengawasan secara baik terhadap proses pencalonan, pungkasnya.

Jadi, ada satu aduan yang mengadukan KPU, Bawaslu karena dianggap tidak melakukan pengawasan secara baik di proses itu. Sementara KPU dianggap tidak melakukan verifikasi faktual terhadap syarat-syarat calon, utamanya ijazah, ungkap ketua DKPP tersebut.

Sidang dijadwalkan dalam empat agenda pada 23, 24, 25 November dan 1 Desember 2026.

Heddy menjelaskan pemeriksaan empat perkara tersebut akan dilakukan melalui empat agenda persidangan yang berlangsung pada hari berbeda.

Dirinya menuturkan, Pada 23 November 2026, DKPP akan mendengarkan pembacaan pokok aduan dari masing-masing pengadu sekaligus jawaban dari pihak teradu, yakni KPU dan Bawaslu.

Selanjutnya, pada 24 November 2026, persidangan akan mendengarkan keterangan pihak terkait. Agenda berikutnya pada 25 November 2026 adalah mendengarkan keterangan saksi dan memeriksa alat bukti. Adapun agenda terakhir dijadwalkan pada 1 Desember 2026 untuk mendalami keterangan para pihak

Heddy menegaskan, DKPP merupakan lembaga peradilan etik yang bersifat pasif. Artinya, DKPP tidak bisa memeriksa atau memanggil penyelenggara pemilu tanpa adanya pengaduan yang memenuhi persyaratan.

Dirinya menambahkan, Pengadu juga wajib melengkapi identitas diri, minimal KTP, serta menyertakan sedikitnya dua alat bukti untuk mendukung pokok aduannya. Seluruh dalil pengaduan nantinya harus dibuktikan dalam persidangan yang berlangsung terbuka

DKPP tidak boleh menolak aduan. Poinnya di situ, tidak boleh. Dilarang menolak aduan dan dilarang menyuruh orang mengadukan, pungkasnya.

Aduan yang tidak memenuhi persyaratan akan diminta untuk dilengkapi terlebih dahulu. Apabila pengadu tidak melakukan perbaikan hingga tenggat waktu yang diberikan, barulah aduan tersebut dinyatakan gugur dan tidak diregistrasi sebagai perkara, ujarnya.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button