GIBRAN “SELESAI” DUA MINGGU: PRESIDEN PRABOWO JANGAN PERNAH KOMPROMI!
Oleh : Marwan Batubara, Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat (GMKR)
Jakarta, 10 November 2026
Tuntutan pemakzulan Gibran oleh berbagai kalangan masyarakat, termasuk oleh FPP-TNI, KAMI, GMKR, Forum AKSI, Forum Gurubesar, dll. sudah berlangsung lebih dari satu tahun. Mereka juga menyampaikan aspirasi tersebut kepada DPR, DPD dan MPR. Namun saat itu tidak satu fraksi DPR pun berkenan menerima aspirasi atau bahkan untuk membalas surat permohonan penyampaian pendapat.
Namun setelah adanya permohonan “diskualifikasi” Gibran oleh Denny Indrayana dkk ke MK pada 10 September 2026, situasi berubah. Meskipun permohonan ditolak, Putusan MK No.01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober 2026 antara lain menyatakan bahwa Gibran tidak punya ijazah (setingkat) SMA, sebagaimana dipersyaratkan untuk kontestasi Pilpres (2024) pada pasal 169 huruf r UU Pemilu No.7/2017.
Status Gibran yang tidak memiliki ijazah setingkat SMA juga telah dinyatakan dengan gamblang oleh MA. Atas gugatan kasasi advokat Subhan Palal, melalui Putusan Nomor 742K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026, MA menyatakan Surat Keterangan penyetaraan ijazah Gibran (No.9149/D.D1/KS/2019) tidak sah dan batal demi hukum. Putusan MA ini sejalan dengan putusan MK, Gibran tidak memenuhi syarat pendidikan untuk ikut Pilpres 2024.
Ada enam alasan/delik yang menjadi dasar harus dimulainya proses pemakzulan presiden dan wakil presiden seperti diamanatkan Pasal 7A UUD NRI Tahun 1945. Salah satu alasan tersebut adalah tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Dengan merujuk putusan dua lembaga yudikatif tertinggi negara di atas, yakni MK dan MA, maka secara hukum, syarat untuk terjadinya pemakzulan Gibran sudah terpenuhi.
Menurut Pasal 7B UUD NRI Tahun 1945, proses pemakzuan secara garis besar dimulai dari proses politik di DPR untuk mencari alasan mengapa presiden atau wakil presiden layak atau harus dimakzulkan. Jika DPR sudah menemukan alasan, maka hasil proses politik tersebut (berupa hak menyatakan pendapat, HMP) dikirimkan kepada MK untuk “diuji atau dianalisis” secara hukum. Hasil poses hukum MK ini kelak dikembalikan kepada DPR.
Jika MK menyatakan telah terjadi pelanggaran hukum (dalam hal ini MK sudah lebih dulu menyatakan), maka wajib bagi DPR menyampaikan dan meminta MPR melakukan sidang umum agar proses pemakzulan dapat dituntaskan. Proses lanjutan untuk pemakzulan di MPR ini dikategorikan sebagai proses politik. Dalam hal ini, pengambilan keputusan melalui voting mensyaratkan kehadiran minimal sebanyak 3/4 dan didukung minimal 2/3 anggota MPR.
Seperti disebut dalam judul tulisan, meskipun melibatkan empat lembaga tinggi negara (DPR, MK, DPD dan MPR), kami sangat yakin proses pemakzulan dapat diselesaikan dalam waktu 2 minggu melalui penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) oleh DPR. Hal ini terutama karena pertimbangan hal-hal berikut.
Pertama, seluruh anggota parlemen (dan hakim) yang terlibat proses (menjalankan tugas konstitusioanl) melandaskan sikap dan pendirian pada prinsip moral/etika Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, serta bebas dari moral hazard, intervensi atau politik sandera.
Kedua, Proses di MK tidak akan berlangsung lama karena sebagian besar proses hukumnya sudah terjadi saat sidang-sidang perkara No.1/PHPU.PES-XXIV/2026) dilakukan.
Ketiga, alasan pemakzulan yang dinyatakan sebagai HMP sudah tersedia, yakni “tidak lagi memenuhi syarat sebagai wapres” sesuai putusan MK No. 01/PHPU.PRES/2026. Sehingga DPR tidak perlu lagi menggunakan hak pengawasan lain, terutama hak angket atau membentuk pansus, yang akan membutuhkan waktu lama, guna “mencari” alasan pemakzulan.
Keempat, merujuk trias politika, kedudukan lembaga-lembaga tinggi negara pada tiga cabang kekuasaan, yakni legislatif, ekseskutif dan legislatif adalah sama tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi dibanding yang lain. Jika pada cabang kekuasaan yudikatif MK dan MA telah membuat putusan (proses) hukum final dan mengikat, maka mestinya tidak ada lagi alasan bagi DPR untuk mencari alternatif atas putusan hukum tersebut.
Kelima, terlepas ada motif terselubung atau moral hazard, kita akan terlihat sebagai bangsa bodoh, primitif, hipokrit dan abai hukum (sehingga tidak kredibel), jika lembaga parlemen-nya (DPR) masih coba mencari alternatif atas alasan hukum yang sudah terang benderang ditetapkan MK (dan MA) tersebut. Motif buruk tersebut harus dieliminasi.
Keenam, dengan langsung menggunakan HMP, DPR dan partai-partai akan menunjukkan jati diri sebagai partai yang bebas dari politik sandera dan tidak (lagi) berada dalam cengkeraman dinasti Jokowi gank Solo oligarkis.
Ketujuh, selama lebih setahun DPR tidak pernah menggubris permohonan aspirasi publik seperti diungkap di awal tulisan. Dengan berbagai kejadian politik dan hukum dalam tiga bulan terakhir, termasuk skandal penyadapan Presiden, sekaranglah saatnya bagi DPR dan partai-partai untuk menebus kesalahan, yakni dengan segera memproses pemakzulan melalui HMP.
Kedelapan, dengan memproses pemakzulan secara sangat cepat, NKRI akan terbebas dari politik menghalalkan segala cara yang selama ini dijalankan dinasti Jokowi gank Solo oligarkis. Hal ini akan mempertegas bahwa Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan sebagaimana dijalankan oleh Jokowi & oligarki selama ini.
Kesembilan, skandal Gibran dan dinasti Jokowi harus selesai dengan singkat. Dengan demikian fokus penyelenggara negara dan seluruh komponen bangsa bisa mengarah pada hal-hal-hal mendesak dan prioritas, termasuk visi misi Asta Cita Presiden Ptabowo. Harap dicatat, kita menghadapi defisit APBN membengkak, kurs USD/Rp naik, harga barang jasa naik, IHSG terpuruk, PHK meningkat dan hidup mayoritas rakyat semakin susah.
Meskipun ada hal-lain lain yang menjadi alasan, sembilan hal di atas rasanya sudah lebih cukup bagi DPR dan kelak MPR untuk segera “menyelesaikan” Gibran dalam tempo sesingkat-singkatnya. Karena itu sangat penting bagi lembaga-lembaga terkait, termasuk para pimpinan partai dan Presiden Prabowo untuk memenuhi tuntutan rakyat dan mengutamakan aspek hukum dibanding politik atas skandal pelanggaran hukum pidana berat ini.
Sesuai Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945, Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Selama era Jokowi oligarkis, kepentingan politik mengangkangi hukum, Indonesia berubah menjadi negara kekuasaan. Sekarang saatnya Presiden Prabowo yang banyak berkata “bekerja untuk rakyat”, untuk menunjukkan diri sesuai kata dan perbuatan. Prabowo harus menjalankan pemerintahan dan agenda politik yang tunduk pada prinsip moral (Pancasila) dan ketentuan hukum (konstitusi & UU), termasuk dalam skandal Gibran yang layak makzul.
Presiden Prabowo adalah aktor penentu dan rujukan partai-partai dalam proses pemakzulan Gibran melalui HMP. Sejalan dengan itu Presiden Prabowo harus konsisten berpegang teguh pada prinsip moral dan hukum agar tidak tertipu dengan upaya licik Gibran yang menyatakan akan mundur. Namun saat yang sama Gibran mengulur waktu dan membentuk opini akan “fight” membuktikan keabsahan di PTUN melalui kasasi. Dalam hal ini, kita mengingatkan Prabowo untuk tidak terjebak masuk jurang perangkap gank Solo. Maka, kita menuntut Prabowo untuk tidak pernah berkompromi dengan upaya Gibran agar bebas dari sanksi hukum pelanggaran pidana berat, yang sekaligus ingin tetap melanjutkan ambisi amoral dinasti Jokowi oligarkis.
