REFORMASI JILID II : ADILI JOKOWI, MAKZULKAN PRABOWO GIBRAN
Oeh : M Rizal Fadillah (Pemerhati Politik Dan Kebangsaan)
Bandung, 11 Juni 2026
Sekali lagi adalah suatu keniscayaan untuk perubahan dan perbaikan negara Indonesia adalah reformasi jilid II untuk mengulangi reformasi 1998 dengan skema penyempurnaan.
Refornasi jilid I atau reformasi 1998 berakar pada perlawanan mahasiswa dan elemen rakyat lainnya atas rusaknya sistem bernegara akibat KKN, Dwi Fungsi ABRI, kemerosotan ekonomi, dan lumpuhnya Parlemen.
Kini tahun 2026 rusaknya sistem bernegara mengalami situasi yang relatif sama, menantang elemen masyarakat untuk mengulangi proses perubahan melalui gerakan reformasi kembali. Menafikan perubahan secara gradual dan parsial. Sistem bernegara bobrok sejak pemerintahan Jokowi dan berkulminasi pada pemerintahan Prabowo. Pengkhianatan demi pengkhianatan terus berlanjut.
Korupsi Kolusi dan Nepotisme terjadi luar biasa di kalangan pejabat tinggi, menengah, hingga bawah. Elit negara hingga perangkat desa. Korupsi menjadi budaya dan bukan dianggap sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Yang paling keras berslogan berantas korupsi ternyata koruptor paling keras. Lembaga pemberantas korupsi bertindak seolah pembenar perilaku korup lewat pilihan dan negosiasi kasus.
Dwi Fungsi ABRI bermimikri menjadi Multi Fungsi Polisi. Kepolisian menguasai negeri dan berperan sebagai entitas politik strategis. Alat kekuasaan efektif yang dikayakan dan dimanjakan. Demi eskalasi perannya maka tuntutan rakyat untuk mengubah kinerja justru mempermanenkan pola kerja. Tuntutan ganti Kapolri dijawab dengan dibuat aturan perpanjangan masa jabatan. Rezim ini memang sadis dalam membantai aspirasi rakyatnya.
Ekonomi ambruk, kesenjangan tinggi, daya beli rendah dan kekayaan berputar hanya di kalangan atas. Jangankan bawah, ekonomi kelas menengah pun sudah menjerit. Kapitalisme individu berkolaborasi dengan kapitalisme negara. Ekonomi kerakyatan dan kekeluargaan hanya omon-omon. Sekedar membuat mulut berbusa-busa di atas mimbar. Ketika nilai rupiah anjlok yang disalahkan ekonomi global padahal dirinya sudah tidak mampu mengendalikan dan hanya bisa berpidato di atas tumpukan hutang.
Parlemen benar benar lumpuh. Partai politik merupakan maling berkedok demokrasi dan tukang stempel berdasi. Pemain sandiwara yang tidak malu beraksi di sidang komisi atau pura-pura menyerap aspirasi. Apapun langkah harus menambah isi pundi-pundi. Legislatif dan eksekutif bersama-sama menjadi mafia. Mafia kapal keruk kekayaan bangsa. Jangan harap parlemen menjadi pengawas, justru mereka adalah penjahat yang tidak terawasi. Andai bisa, bubarkan saja DPR.
Jokowi penyebab rusaknya sistem, karenanya ia harus mempertanggungjawabkan semua secara hukum. Prabowo hanya pelanjut dan penjilat tapak tapak Jokowi. Pengecut yang tersandara permainan Jokowi. Jenderal palsu TNI yang berada di bawah sepatu Polisi.
Gibran anak Jokowi hanyalah boneka mainan yang digendong Prabowo bersama Teddy.
Perubahan hanya bisa lewat reformasi yaitu rakyat yang bergerak kembali. Mulai dari tangkap dan adili Jokowi lalu makzulkan Prabowo Gibran. Ini adalah sasaran strategis yang bernama Reformasi Jilid II.
Rakyat merebut kembali kedaulatan yang telah dicuri oleh oligarki.
