KASUS PENYIRAMAN AIR KERAS: DARI KEKERASAN TERHADAP AKTIVIS MENJADI TURNAMEN UNTUK TRANSPARANSI PENEGAKAN HUKUM

Oleh: Farid Fathur F

Jakarta, 25 Maret 2026

Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus pada bulan Agustus 2025 bukan hanya sebuah insiden isolasi. Ini adalah cerminan dari masalah struktural dalam sistem penegakan hukum Indonesia yang seringkali gagal memberikan keadilan yang transparan bagi mereka yang berani mengangkat suara kritik. Sejak kasus ini muncul ke permukaan, pertanyaan besar mengemuka: bagaimana cara menyelesaikan kasus semacam ini agar tidak hanya memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga menjadi batu loncatan untuk mengubah paradigma penegakan hukum yang kerap dikritik tidak transparan dan selektif?

Kasus Andrie Yunus adalah salah satu dari sekian banyak kasus kekerasan terhadap aktivis yang terjadi dalam dekade terakhir. Namun, berbeda dengan kasus lain yang seringkali terbenam dalam kebisingan politik, kasus ini mendapatkan perhatian luas karena adanya bukti video yang menyatakan tindakan tersebut dan dorongan dari berbagai elemen masyarakat yang menuntut keadilan yang jelas dan terbuka. ,

PEMBUKAAN: KRONOLOGI DAN DAMPak KASUS

Pada tanggal 17 Agustus 2025, saat aksi unjuk rasa yang mengusung tuntutan keadilan bagi pengemudi ojol yang dilindas anggota Brimob berlangsung di kawasan depan Istana Negara, Andrie Yunus – seorang aktivis muda yang juga menjadi koordinator relawan di wilayah Jakarta Selatan – sedang melakukan dokumentasi aksi dengan kamera genggamnya. Tiba-tiba, seorang individu yang kemudian diketahui sebagai anggota korps tertentu mendekatinya dari belakang dan menyiram wajahnya dengan cairan yang kemudian terbukti adalah air keras (asam sulfat encer).

Dampak fisik yang diterima Andrie sangat serius: kulit wajahnya mengalami luka bakar tingkat dua, sebagian matanya mengalami gangguan penglihatan sementara, dan ia harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit selama lebih dari tiga minggu. Namun, dampak yang lebih dalam adalah trauma psikologis dan efek jera yang ditimbulkan bagi aktivis lain yang kini merasa semakin terancam ketika ingin menyampaikan aspirasi rakyat.

“Awalnya saya hanya ingin mendokumentasikan kondisi aksi agar masyarakat tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saya tidak menyangka akan menjadi target dari tindakan yang begitu keji,” ujar Andrie dalam wawancara eksklusif setelah ia keluar dari rumah sakit. “Yang paling menyakitkan bukan hanya luka fisiknya, tapi rasa tidak adil yang saya rasakan ketika melihat bagaimana proses penyelidikan awalnya berjalan lambat dan tampaknya ingin ditutupi-tutupi.”

Laporan awal dari pihak kepolisian menyatakan bahwa kasus ini sedang diselidiki, namun hingga dua minggu setelah insiden terjadi, tidak ada tersangka yang diumumkan dan informasi tentang perkembangan penyelidikan sangat minim. Hal ini semakin memicu kecurigaan masyarakat bahwa ada upaya untuk melindungi pelaku atau menyembunyikan motif sebenarnya di balik tindakan tersebut.

ANALISIS MENDALAM: AKAR MASALAH DAN POLA KRIMINALISASI

1. Kurangnya Transparansi dalam Proses Penyelidikan

Berdasarkan data dari Kontras, selama periode 2014-2026 terdapat lebih dari 30 kasus kekerasan terhadap aktivis yang penyelidikannya dianggap tidak transparan. Pola yang sering muncul adalah:

• Keterlambatan dalam pengumuman tersangka: Sebagian besar kasus membutuhkan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk mengumumkan tersangka, jika memang ada.
• Keterbatasan akses informasi: Masyarakat dan keluarga korban sulit mendapatkan informasi tentang tahapan penyelidikan, bukti yang dikumpulkan, dan alasan mengapa suatu tindakan dianggap tidak memiliki unsur kejahatan.
• Penggunaan alasan “rahasia negara”: Banyak kasus yang dihentikan atau ditutup dengan alasan yang tidak jelas atau diklaim berkaitan dengan rahasia negara, padahal kenyataannya tidak memiliki hubungan apapun dengan keamanan nasional.

Dalam kasus Andrie Yunus, kelambatan dalam mengidentifikasi pelaku dan mengumumkan hasil penyelidikan awal membuat masyarakat meragukan komitmen pihak berwenang untuk menemukan kebenaran. Bahkan ketika pelaku akhirnya diidentifikasi sebagai anggota dari suatu institusi keamanan, informasi tentang motif tindakan dan apakah ada perintah dari atas masih belum jelas.

2. Penggunaan Pasal Hukum yang Tidak Sesuai atau Selektif

Salah satu masalah utama dalam kasus kriminalisasi dan kekerasan terhadap aktivis adalah penggunaan pasal hukum yang seringkali tidak sesuai dengan tingkat keparahan tindakan atau digunakan secara selektif. Dalam kasus penyiraman air keras, pelaku seharusnya dijerat dengan pasal tentang penganiayaan berat atau bahkan upaya pembunuhan, namun dalam beberapa kasus serupa di masa lalu, pelaku hanya dijerat dengan pasal yang ringan seperti pelanggaran ketertiban umum.

Profesor Dr. Sri Wahyuni, ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia, menjelaskan bahwa hal ini terjadi karena adanya tekanan dari berbagai pihak atau kurangnya kemauan politik untuk menuntut pelaku dengan sungguh-sungguh. “Pasal hukum yang ada di Indonesia sudah cukup jelas untuk menangani kasus kekerasan terhadap aktivis. Masalahnya bukan pada hukum itu sendiri, tetapi pada cara penerapannya yang seringkali dipengaruhi oleh kepentingan politik atau kekuasaan,” jelasnya.

3. Kurangnya Pengawasan Independen terhadap Penegakan Hukum

Sistem pengawasan terhadap institusi penegak hukum di Indonesia masih dianggap lemah dan tidak mandiri. Banyak kasus menunjukkan bahwa proses penyelidikan dan penuntutan seringkali dipengaruhi oleh pihak eksternal, baik dari pemerintah maupun kelompok kepentingan tertentu. Hal ini membuat masyarakat kehilangan kepercayaan pada sistem hukum sebagai alat untuk mendapatkan keadilan.

Dalam kasus Andrie Yunus, jika tidak ada pengawasan yang independen, ada risiko bahwa kasus ini akan diselesaikan dengan cara yang tidak memuaskan, seperti memberikan hukuman yang terlalu ringan atau bahkan membebaskan pelaku dengan alasan yang tidak jelas.

SOLUSI HUKUM YANG HARUS DIWUJUDKAN UNTUK TRANSPARANSI

Berdasarkan analisis mendalam terhadap kasus ini dan kasus serupa lainnya, berikut adalah rencana solusi hukum yang komprehensif untuk memastikan bahwa kasus penyiraman air keras dan kekerasan terhadap aktivis lainnya dapat diselesaikan dengan transparansi dan memberikan efek jera bagi pelaku:

1. PROSES PENYELESIADAN DAN PENUNTUTAN YANG TERBUKA DAN ILMIAH

a. Penerapan Metode Penyelidikan yang Berbasis Ilmu Pengetahuan

• Penyelidikan harus menggunakan pendekatan scientific crime investigation yang meliputi pengumpulan bukti fisik (seperti botol bekas air keras, pakaian pelaku, dan sampel cairan yang digunakan), testimoni saksi yang diperiksa secara menyeluruh, serta data elektronik (seperti rekaman CCTV, video dari saksi mata, dan komunikasi pelaku sebelum dan sesudah insiden).
• Hasil tahapan penyelidikan harus diumumkan secara berkala kepada publik melalui kanal resmi seperti situs web Polri, konferensi pers rutin, dan media massa yang terpercaya. Setiap langkah yang diambil harus dijelaskan dengan jelas agar masyarakat memahami proses yang sedang berjalan.
• Penyelidikan harus dilakukan secara paralel oleh pihak kepolisian dan Puspom TNI jika pelaku berasal dari institusi militer atau kepolisian, dengan memastikan bahwa tidak ada konflik kepentingan dan kedua pihak bekerja sama untuk menemukan kebenaran.

b. Kebebasan dari Intervensi Eksternal

• Presiden dan pejabat tinggi pemerintah harus memberikan jaminan bahwa proses penyelidikan dan penuntutan akan berjalan secara mandiri tanpa ada tekanan atau intervensi dari pihak manapun.
• Jika ditemukan adanya upaya intervensi dalam proses hukum, pihak yang melakukan intervensi harus dikenai tindakan hukum yang tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
• Instansi penegak hukum harus membentuk tim penyelidikan khusus yang terdiri dari petugas berpengalaman dan memiliki integritas yang terbukti, dengan larangan keras untuk menerima suap atau tekanan dari luar.

c. Pengungkapan Identitas dan Motif Tindakan

• Setelah tersangka terbukti bersalah melalui proses hukum yang adil, identitas lengkap pelaku beserta motif tindakan harus diumumkan secara jelas kepada publik. Jika terbukti ada keterlibatan institusi atau pihak tertentu di balik tindakan tersebut, hal ini juga harus diungkapkan secara transparan.
• Tidak ada alasan yang sah untuk menyembunyikan identitas pelaku kecuali jika ada ancaman yang serius terhadap keselamatan mereka atau keluarga mereka, namun hal ini harus dijelaskan secara rinci dan mendapatkan persetujuan dari hakim yang menangani kasus tersebut.
• Motif tindakan harus diungkapkan secara jelas, baik itu karena prasangka pribadi, perintah dari atas, atau kepentingan tertentu yang ingin membungkam suara kritik dari aktivis.

1. PARTISIPASI DAN PENGAWASAN MASYARAKAT YANG BERKUALITAS

a. Pembentukan Tim Pengawas Independen

• Membentuk tim pengawas independen yang terdiri dari praktisi hukum berpengalaman, akademisi dari bidang hukum dan ilmu politik, serta perwakilan dari organisasi masyarakat sipil yang memiliki integritas yang terbukti. Tim ini harus memiliki wewenang untuk mengakses semua informasi terkait kasus, menghadiri proses penyelidikan dan sidang, serta memberikan laporan berkala tentang perkembangan kasus kepada publik.
• Anggota tim pengawas harus dipilih melalui proses yang transparan dan tidak memiliki hubungan apapun dengan pihak pelaku atau institusi yang terkait dengan kasus, untuk memastikan objektivitas dalam pengawasan.
• Laporan yang dibuat oleh tim pengawas harus diumumkan secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat melalui situs web resmi atau media massa.

b. Akses Informasi Publik yang Memadai

• Proses sidang harus dibuka untuk publik dan media massa, kecuali bagian yang berkaitan dengan rahasia negara atau hak-hak pribadi korban yang membutuhkan kerahasiaan. Jika ada bagian yang ditutup, alasan penutupan harus dijelaskan secara rinci dan mendapatkan persetujuan dari hakim.
• Hasil putusan pengadilan harus diumumkan secara luas melalui berbagai kanal, termasuk surat kabar nasional, televisi, dan media sosial resmi pengadilan. Putusan harus dijelaskan dengan jelas mengenai alasan hakim memutus demikian dan bagaimana hukuman yang diberikan sesuai dengan pasal hukum yang berlaku.
• Semua dokumen terkait kasus, seperti berkas penyelidikan, surat tuntutan jaksa, dan putusan pengadilan, harus dapat diakses oleh masyarakat setelah proses hukum selesai, kecuali bagian yang dianggap sensitif dan perlu dirahasiakan.

1. PENEGAKAN HUKUM YANG KONSISTEN, TEGAS, DAN ADIL

a. Penerapan Pasal Hukum yang Sesuai dengan Tingkat Keparahan Tindakan

• Pelaku penyiraman air keras harus dijerat dengan pasal pidana yang sesuai, seperti Pasal 467 ayat (2) KUHP tentang penganiayaan berat yang mengakibatkan luka berat, dengan ancaman hukuman maksimal hingga 12 tahun penjara, atau Pasal 468 ayat (1) KUHP jika terbukti ada niat untuk membunuh.
• Jika terbukti bahwa tindakan tersebut dilakukan atas perintah dari pihak lain, baik dari dalam maupun luar institusi pelaku, maka pihak yang memberikan perintah juga harus dikenai tuntutan hukum sebagai pelaku utama.
• Hukuman yang diberikan harus cukup berat untuk memberikan efek jera tidak hanya bagi pelaku langsung, tetapi juga bagi mereka yang mungkin berniat melakukan tindakan serupa di masa depan.

b. Tanggung Jawab Institusi dan Evaluasi Sistem

• Jika pelaku berasal dari institusi keamanan seperti TNI atau Polri, maka institusi tersebut harus melakukan evaluasi internal yang mendalam untuk mengetahui mengapa tindakan semacam ini bisa terjadi dan siapa yang bertanggung jawab atas kegagalan pengawasan.
• Pejabat yang bertanggung jawab atas pengawasan pelaku harus dikenai tindakan disiplin yang tegas, mulai dari teguran resmi hingga pemecatan atau tuntutan hukum jika terbukti ada kesalahan dalam menjalankan tugasnya.
• Institusi terkait harus membuat kebijakan baru yang lebih ketat tentang penggunaan kekerasan dan bagaimana menangani aktivis serta demonstran, dengan mengacu pada standar internasional tentang hak asasi manusia dan penggunaan kekerasan oleh aparat keamanan.

1. UPAYA PENCEGAHAN KASUS SERUPA DI MASA DEPAN

a. Pengendalian Bahan Berbahaya yang Ketat

• Pemerintah harus mengeluarkan regulasi yang lebih ketat terkait penjualan, penyimpanan, dan penggunaan bahan berbahaya seperti air keras, asam, dan bahan kimia lainnya yang dapat digunakan untuk melakukan kekerasan.
• Setiap pembelian bahan berbahaya harus dicatat dengan jelas mengenai identitas pembeli, jumlah yang dibeli, dan tujuan penggunaannya. Toko atau perusahaan yang menjual bahan berbahaya tanpa melakukan pencatatan yang benar harus dikenai sanksi hukum yang berat.
• Pemerintah juga harus melakukan pemantauan secara berkala terhadap penggunaan bahan berbahaya di berbagai sektor untuk memastikan bahwa tidak ada yang digunakan untuk tujuan yang tidak sah atau membahayakan orang lain.

b. Pendidikan dan Pelatihan yang Berkelanjutan

• Memberikan pelatihan secara berkala kepada aparat keamanan tentang standar penggunaan kekerasan yang sesuai dengan hukum internasional dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Pelatihan harus mencakup bagaimana menangani situasi demonstrasi dengan damai dan cara menghormati hak setiap orang untuk menyampaikan pendapat.
• Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak asasi manusia dan cara menyampaikan pendapat secara damai melalui program pendidikan di sekolah, kampus, dan komunitas. Hal ini diharapkan dapat mengurangi potensi konflik antara aktivis dan aparat keamanan.
• Melakukan kerja sama dengan organisasi internasional yang bergerak di bidang hak asasi manusia untuk mendapatkan pembaruan tentang praktik terbaik dalam menangani aktivis dan demonstran, serta untuk melakukan evaluasi terhadap sistem penegakan hukum di Indonesia.

c. Pembentukan Komisi Independen untuk Hak Asasi Manusia

• Membentuk komisi independen untuk hak asasi manusia yang memiliki wewenang untuk menyelidiki kasus pelanggaran HAM, termasuk kekerasan terhadap aktivis, secara mandiri dan transparan. Komisi ini harus memiliki kekuatan untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan institusi terkait serta dapat melakukan tindakan hukum jika diperlukan.
• Anggota komisi harus dipilih melalui proses yang demokratis dan transparan, dengan menjamin bahwa mereka memiliki integritas dan keahlian yang sesuai untuk menjalankan tugasnya.
• Komisi harus memberikan laporan tahunan tentang kondisi hak asasi manusia di Indonesia, termasuk perkembangan kasus kekerasan terhadap aktivis dan langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah untuk menangani masalah ini.

PENUTUP: DARI KASUS KEJADI MENJADI KESADARAN BERSAMA

Kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus adalah kesempatan emas bagi Indonesia untuk menunjukkan bahwa negara ini benar-benar serius dalam menjaga hak asasi manusia dan memberikan keadilan yang transparan bagi semua orang, tanpa memandang status atau latar belakang mereka. Jika kasus ini dapat diselesaikan dengan benar, maka ia akan menjadi contoh bagi kasus serupa di masa depan dan dapat membantu memperbaiki citra Indonesia di mata internasional sebagai negara yang menghargai demokrasi dan hukum.

Namun, untuk mencapai hal ini diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak – pemerintah, institusi penegak hukum, masyarakat sipil, dan rakyat Indonesia secara keseluruhan. Tidak ada satu pihak saja yang dapat menyelesaikan masalah ini; diperlukan kerja sama dan kesadaran bersama bahwa kekerasan terhadap aktivis bukan hanya masalah bagi korban dan keluarganya, tetapi juga masalah bagi seluruh bangsa yang sedang berusaha membangun demokrasi yang kuat dan adil.

“Andrie bukan hanya korban individu – dia adalah simbol dari semua aktivis yang telah menderita karena berani berbicara tentang kebenaran. Jika kita tidak melakukan sesuatu untuk memberikan keadilan padanya, maka kita juga telah gagal sebagai bangsa yang menghargai kebebasan berpendapat dan hak asasi manusia,” ujar Farid Fathur, aktivis yang juga ketua koordinator pemantau pemilu 2024 Kemarin dalam acara solidaritas untuk Andrie Yunus yang digelar di Jakarta baru-baru ini.

Semoga kasus ini tidak hanya menjadi cerita sedih tentang kekerasan terhadap aktivis, tetapi juga menjadi titik balik bagi Indonesia untuk membangun sistem hukum yang lebih transparan, adil, dan dapat dipercaya oleh semua rakyatnya.

-Catatan Redaksi Persuasi