Oleh: Farid Fathur Fakhrudin
Jakarta, 5 April 2026
Langkah Presiden Prabowo Subianto yang membawa Indonesia tergabung dalam Board of Peace (BoP) dan merintis kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat di bawah pemerintahan Donald Trump kini menuai badai kritik. Bukan hanya dari kalangan sipil dan oposisi, namun juga dari pengamat yang menilai langkah ini berisiko tinggi mengingat situasi politik global yang sedang bergejolak.
Di tengah tekanan domestik yang memanas, sorotan tajam pun mengarah pada dinamika internasional. Ketika banyak pemimpin negara sahabat mulai mengambil jarak atau bahkan “berbalik badan” dari kebijakan kontroversial Trump, keputusan Indonesia untuk justru semakin mendekat dinilai oleh banyak pihak sebagai sebuah kesalahan perhitungan strategis (miscalculation).
Keputusan yang Dinilai “Salah Kaki”
Koalisi masyarakat sipil menuding bahwa kebijakan ini berpotensi merugikan kepentingan nasional. Ada kekhawatiran mendalam bahwa perjanjian dagang yang dirancang akan lebih banyak menguntungkan korporasi asing, sementara kedaulatan ekonomi dalam negeri tergerus. Lebih jauh, keterlibatan dalam forum yang dianggap sangat berpihak pada agenda satu negara ini dikhawatirkan mencederai prinsip politik luar negeri “Bebas dan Aktif” yang selama ini menjadi kompas utama bangsa.
Kritik terberat datang dari anggapan bahwa Indonesia seolah “terlalu cepat” mendukung sebuah pemerintahan yang di dalam negerinya sendiri sedang goyah. Spekulasi mengenai kemungkinan impeachment terhadap Trump dan gelombang protes massal di AS seolah menjadi peringatan keras bahwa berlayar terlalu dekat dengan kapal yang mulai bocor bisa berakibat fatal bagi kredibilitas Indonesia.
Saat Sekutu Menjauh, Indonesia Justru Mendekat?
Ironi terbesar terlihat dari sikap negara-negara lain. Perhatian dunia kini tertuju pada bagaimana pemimpin besar seperti Mahathir Mohamad yang dikenal dengan diplomasi tajamnya, selalu pandai membaca situasi dan tidak ragu mengambil jarak demi melindungi kedaulatan negaranya. Begitu pula dengan Presiden Emmanuel Macron dari Prancis dan pemimpin Spanyol yang belakangan ini menunjukkan sikap lebih independen, bahkan berani berbeda suara dengan sekutu tradisionalnya demi kepentingan Eropa dan perdamaian dunia.
Mereka memilih jalur netralitas yang tegas atau menolak terjebak dalam konflik yang dianggap “bukan urusan mereka”. Sikap ini menunjukkan kedewasaan politik: tahu kapan harus mendekat, dan tahu persis kapan harus mundur selangkah agar tidak terseret arus.
Sayangnya, langkah yang diambil saat ini justru membuat Indonesia terlihat berada di jalur yang berlawanan dengan tren tersebut. Ketika sekutu utama AS di NATO mulai melepaskan genggaman, Indonesia justru terlihat semakin erat menggenggam. Ini memunculkan pertanyaan besar: Apakah ini langkah strategis, atau justru jebakan diplomasi?.
Negara Teluk Juga Mulai Hilang Kepercayaan
Yang semakin memperkuat argumen bahwa langkah Prabowo kurang tepat adalah perkembangan terbaru di kawasan Teluk Persia. Negara-negara yang selama ini dianggap sebagai sekutu dekat AS kini justru menunjukkan tanda-tanda ketidakpercayaan yang mendalam terhadap kepemimpinan Trump.
Menurut laporan terbaru, negara-negara seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar mulai merasa frustrasi dan ragu terhadap strategi keamanan Washington. Mereka menilai tidak ada arah yang jelas, dan khawatir Trump akan membuat kesepakatan sepihak yang mengabaikan kepentingan mereka, atau bahkan menarik diri secara tiba-tiba.
Kekecewaan semakin memuncak setelah AS menangguhkan sanksi terhadap minyak Iran demi menurunkan harga global, sebuah langkah yang dinilai sangat merugikan ekonomi negara-negara pengekspor minyak di Teluk. Bahkan, ada laporan bahwa mereka mulai meninjau ulang komitmen investasi miliaran dolar ke AS. Jika sekutu yang paling dekat pun sudah mulai menjauh, apa alasan Indonesia harus tetap berpegang teguh?.
Pertanyaan Besar: Apakah “Ring 1” Terpengaruh Agen Asing?
Yang membuat situasi ini semakin pelik dan memicu kecurigaan publik adalah merebaknya isu mengenai kedalaman pengaruh intelijen asing di tanah air. Banyak pihak mulai bertanya-tanya: Apakah keputusan “aneh” ini murni keinginan sendiri, atau ada tangan-tangan asing yang bekerja di balik layar?
Isu mengenai maraknya aktivitas agen asing—mulai dari CIA (Amerika Serikat), Mossad (Israel), hingga badan intelijen negara besar lainnya—yang beroperasi relatif bebas di Indonesia bukan lagi rahasia umum. Mereka diduga memiliki jaringan luas yang menembus berbagai lapisan, termasuk kalangan bisnis, media, hingga elit politik.
Kekhawatiran terbesar kini mengarah pada kemungkinan adanya infiltrasi atau pengaruh kuat dari agen-agen ini hingga ke “Ring 1”, lingkaran terdekat yang paling dipercaya oleh Presiden Prabowo. Ada dugaan bahwa narasi-narasi yang mendorong kedekatan ekstrem dengan kebijakan Trump dan masuknya Indonesia ke dalam forum seperti BoP, sebenarnya adalah hasil engineering atau rekayasa kepentingan luar negeri yang disisipkan melalui orang-orang kepercayaan.
Jika benar demikian, maka ini bukan sekadar kesalahan strategi, melainkan potensi bahaya nyata bagi kedaulatan negara. Kepentingan nasional bisa saja dikorbankan demi melayani agenda global yang sama sekali tidak menguntungkan rakyat Indonesia. Ketidakmampuan membaca situasi global yang sudah jelas-jelas menolak Trump—bahkan oleh sekutunya sendiri—bisa jadi indikasi bahwa pengambilan keputusan sedang “dikendalikan” dari luar.
Waktunya “Berbalik Badan” demi Martabat Bangsa
Banyak pihak kini berpendapat bahwa tidak ada salahnya seorang pemimpin besar mengakui perlunya penyesuaian arah. Justru di situlah letak kebijaksanaan. Mengambil jarak, mengevaluasi ulang perjanjian, dan menegaskan kembali posisi netral Indonesia bukan berarti mundur atau kalah, melainkan sebuah tindakan elegan untuk menyelamatkan muka dan kepentingan nasional.
Meniru keberanian Mahathir, kecerdasan Macron, atau kearifan pemimpin Spanyol dalam menjaga jarak aman mungkin adalah langkah paling tepat saat ini. Indonesia tidak perlu menjadi pengikut setia pada satu kekuatan besar yang sedang dihantam badai krisis legitimasi, apalagi jika keputusan itu didorong oleh pengaruh asing yang mencengkeram.
Sudah saatnya memastikan bahwa setiap langkah diplomasi tidak hanya terlihat berani, tapi juga cerdas, bersih dari intervensi pihak ketiga, dan benar-benar menguntungkan rakyat, bukan justru membawa negara pada posisi yang canggung dan terisolasi di mata dunia.
