Kesantunan Kritikus vs Kejujuran Elit

Oleh : Syafril Sjofyan (Pemerhati Kebijakan Publik, Aktivis Pergerakan 77-78, Sekjen APP-Bangsa, Sekjen Forum Tanah Air)

Bandung, 18 Juni 2026

Menteri Agama dan dari elit kekuasaan menasehati demonstran, aktivis mahasiswa harus santun. Kesantunan memang penting dalam demokrasi, tetapi kejujuran dan integritas pejabat publik merupakan fondasi yang lebih mendasar.

Masyarakat umumnya dapat menerima perbedaan pendapat, kritik yang keras dan pedas, bahkan demonstrasi yang lantang. Namun, ketika korupsi, penyalahgunaan wewenang, atau ketidakjujuran terjadi di kalangan pejabat negara, tidak pernah diminta harus jujur. Padahal dampaknya jauh lebih besar karena menyangkut uang rakyat dan kepercayaan publik.

Dari sudut pandang tersebut, sebagian masyarakat mempertanyakan mengapa pesan moral kepada demonstran sering menekankan etika berbicara dan kesantunan, sementara pesan yang sama kuatnya mengenai kejujuran, anti korupsi dan keteladanan pejabat publik tidak selalu terdengar dengan intensitas yang sama.

Kesantunan dalam menyampaikan aspirasi memang penting, tetapi kejujuran dalam mengelola amanah publik jauh lebih penting. Rakyat dapat memaklumi kata-kata yang keras, pedas para aktivis dan mahasiswa, tetapi sulit memaklumi korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan kebohongan yang merugikan negara. Karena itu, nasihat moral seharusnya tidak hanya ditujukan kepada demonstran, melainkan juga kepada para pejabat, menteri, dan elite yang mengelola kekuasaan”.

Dalam demokrasi yang sehat, standar etika idealnya berlaku untuk semua pihak. Aktivis, mahasiswa para demonstran dituntut santun dan bertanggung jawab, sementara pejabat negara dituntut jujur, transparan, dan bebas dari korupsi. Tanpa keteladanan dari pemegang kekuasaan, seruan mengenai kesantunan sering dianggap masyarakat kehilangan kekuatan moralnya.

Berbagai peringatan mengenai potensi penyimpangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah disampaikan sejak awal oleh masyarakat, akademisi, media termasuk dari dewan guru besar tentang MBG selama 2 tahun. Bahwa kelola MBG jadi lahan korupsi banjakan oleh para tikus dari atas sampai bawah. Tidak pernah didengar. Setelah di kritik sangat pedas, tajam bahwa MBG Maling Berbaju Gizi dan Prabowo tidak intelektual dsbnya, terutama disampaikan vulgar oleh Tiyo Ardianto (BEM UGM).

Baru kemudian 3 Pimpinan MBG dipecat dan ditangkap. Sudah terlambat!. Korupsi sudah terjadi kerugian negara luar biasa. Seharusnya bisa dicegah sejak dari awal jika kritik diperhatikan dan dilakukan evaluasi, bukan balik berkilah secara sinis terhadap para pengkritik bahkan mereka dianggap kurang ajar, antek asing, tidak murni dsbnya.

Penindakan yang baru dilakukan setelah muncul kritik keras dan pedas di ruang publik menunjukkan adanya kelemahan sistem pengawasan. Persoalannya bukan sekadar siapa yang mengkritik dan dengan bahasa apa kritik itu disampaikan, tetapi mengapa peringatan peringatan sebelumnya tidak segera ditindaklanjuti.

Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, keberhasilan tidak hanya diukur dari kemampuan menangkap pelaku setelah korupsi terjadi, tetapi juga dari kemampuan mencegah korupsi sejak awal melalui transparansi anggaran, audit berkala, pengawasan independen, keterbukaan pengadaan barang dan jasa serta perlindungan terhadap pelapor (whistleblower).

Dari sudut pandang kebijakan publik, inti kritik yang lebih kuat dan pedas justru korupsi baru ditindak setelah menjadi skandal besar, maka negara sedang bekerja secara reaktif. Yang dibutuhkan masyarakat adalah sistem yang mampu mendeteksi dan menghentikan penyimpangan sebelum uang rakyat hilang.

Untuk hal tersebut jangan keras kepala. Para Elit kekuasaan jangan munafik. Lakukan moratorium. Termasuk program strategis lainnya seperti Kopdes Merah Putih yang juga jadi lahan banjakan korupsi. Jangan sudah terbakar, baru dilakukan pemadaman.