Raja-Rajaan Ala Jokowi, Lebih Baik Bayar Utang Whoosh
Oleh : Syafril Sjofyan ( Pemerhati Kebijakan Publik, Aktivis Pergerakan 77-78, Sekjen APP-Bangsa, Sekjen FTA )
Bandung, 3 September 2026
Fenomena “gelar adat” ini menjadi sorotan beberapa bulan terakhir. Di Lampung Jokowi “dapat gelar” adat “Sutan” lewat “upacara adat” kemudian ramai diprotes pemuka adat asli Lampung karena prosedurnya dinilai tidak sesuai pakem. Begitu juga yang pernah terjadi di NTT.
Di Sumsel ada kasus surat DPD PSI Kab. Muara Enim tertanggal 8 Juli 2026 meminta agar Jokowi diberi gelar adat “Meraje” sebagai pemangku adat Semende. Konon biaya prosesi ditanggung Jokowi. Jokowi dan PSI belum jadi safari ke Sumsel, tertunda mungkin gegara surat tersebut bocor ke publik. Menurut petinggi PSI bulan September 2026 ini Jokowi berencana akan safari politik ke Jawa Barat, selanjutnya kedaerah lain.
Sebenarnya pada masyarakat adat gelar itu bukan “piagam penghargaan”. Ada 3 prinsip dasarnya yakni melalui “Garis Keturunan”. Gelar adat raja/sultan/datuk itu biasanya turun-temurun. Ada silsilahnya. Kalau orang luar tiba-tiba diberikan gelar adat tersebut, itu menabrak pakem. Prinsip kedua “Berjasa & Pengabdian” harus ada jasa besar ke masyarakat adat tersebut selama puluhan tahun.
Bukan karena pernah menjadi presiden. Prinsip ketiga “Keputusan Lembaga Adat” tentang pemberian gelar harus diputuskan oleh Dewan Adat setempat, bukan karena ada “permintaan”, “lobi” atau “tekanan” dari pihak luar. Apalagi kalau biayanya dari yang mau diberi gelar. Ini jelas membeli gelar adat secara tidak beretika. Merusak moral dan budaya setempat.
Kalau biayanya berasal dari Jokowi atau pendukungnya termasuk dari Partainya PSI sendiri. Seperti yang terjadi di Sumsel dimana surat permintaan tersebut sampai ke publik. Tentu, kesan masyarakat Jokowi dan PSI “meminta & membeli gelar” bukan “diberi karena dihormati”. Satu hal yang sangat berbeda. Bahkan akan membuat masyarakat dan tokoh adat setempat marah.
Apa alasan Jokowi dan PSI mengejar-ngejar gelar adat tersebut. Secara politik, dapat dibaca polanya. Kesatu, untuk membangun legitimasi pasca jabatan. Setelah tidak jadi presiden butuh “akar” baru di daerah. Gelar adat merupakan pintu masuk untuk mempengaruhi masyarakat lokal di berbagai daerah. Kedua, membangun jejaring dengan menjadi “raja adat” di banyak daerah, dengan harapan relasi dengan elit lokal memberi dukungan.
Ketiga, menurut Jokowi dan partainya PSI cara pendekatan adat & budaya penting untuk bisa memenangkan pemilu 2029 menempatkan PSI ke Senayan atau bahkan persiapan sebelum 2029 melalui percepatan Pemilu seperti yang disampaikan Budi Arie, pimpinan relawan Jokowi yang videonya viral.
Keempat, untuk pencitraan sebagai tokoh bangsa mengawal puteranya Gibran. Tujuannya untuk tetap berkuasa dan membangun dinasti keluarganya, bahkan ditegaskan oleh Farhat Abas melalui video viral bersama Budi Arie dan dihadiri Jokowi meminta agar dipasangkan Gibran dengan KDM. Untuk maju sebagai pasangan Presiden.
Jika diurut alasan dan tujuannya safari politik Jokowi dan PSI berbaju safari budaya disamping tidak beretika, ini jelas terang benderang merupakan pelanggaran jadwal kampanye secara dini. KPU dan Bawaslu harus tegas menertibkan dan menindak.
Menurut skenario Jokowi dan PSI serta para relawan pendukungnya dengan melalui kegiatan prosesi budaya dan narasi raja adat setempat, akan bisa “dihormati adat se-Indonesia” untuk dipakai membangun legacy. Biar dikenang bukan cuma sebagai presiden, juga bisa dipakai untuk membalas kritik masyakarat tentang kasus ijazah dan kebohongan mobil esemka nya. Bahwa dia sudah jadi bagian adat di berbagai provinsi, minimal jika tercapai 10 gelar raja adat dapat diperoleh.
Untuk hal ini Jokowi dan PSI semestinya diingatkan, jangan injak-injak lembaga adat didaerah. Lembaga adat itu sakral. Jangan dijadikan sebagai alat politik. Kalau mau kasih gelar, jangan minta-minta, apalagi direkayasa, jangan samakan gelar dengan piagam. Apalagi gelar adat tidak sama dengan Doktor Honoris Causa. Kalau dipaksa paksa, dan beberapa tokoh didaerah “bisa dibeli” akan berakibat negatif lama-lama masyarakat tidak lagi hormat kepada lembaga adat & budaya mereka sendiri. Menjadi cibiran.
Daripada Jokowi dan PSI mengejar gelar adat atau raja-rajaan, lebih terhormat kalau Jokowi dikenang karena berhasil membayar seluruh utang jangka panjang kereta cepat Whoosh, akibat kebijakannya masa lalu, yang telah menjadi beban rakyat melalui APBN. Itu gelar yang akan dikenang sejarah.
Kesimpulannya Lembaga Adat itu sakral karena ada garis keturunan, jasa puluhan tahun, dan melalui keputusan Dewan/ Pemangku Adat. Bukan karena ada lobi dan sponsor. Untuk itu hormati adat, gelar adat itu amanah, bukan koleksi.
