Ekonomi Syariah untuk Perekonomian Lebih Maju: Misi Besar Suhud Alynudin, “Sang Panglima” Pasca Estafet Kepemimpinan DPRD Jakarta

Jakarta, 8 Juni 2026

Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, menjadi saksi sejarah baru siang ini. Dalam Rapat Paripurna Khidmat yang digelar pukul 13.00 WIB, berlangsung estafet kepemimpinan pucuk pimpinan legislatif ibu kota. Suhud Alynudin, politikus senior yang kini resmi menyandang amanah Ketua DPRD DKI Jakarta sisa masa jabatan 2024–2029, mengucapkan sumpah janji di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Ia menggantikan Khoirudin yang diberhentikan dengan hormat akibat penugasan baru di struktur pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Pergantian ini berjalan mulus, tanpa gesekan politik terbuka, mengingat posisi ketua tetap dipegang oleh fraksi pemenang suara terbanyak. Namun di balik prosesi serah terima palu sidang tersebut, tersimpan amanah berat yang kini bertumpu di bahu sosok yang dikenal luas dengan panggilan kehormatan: “Ustadz Suhud”, namun lebih dari itu, di kalangan kader, pendukung, dan lawan politiknya, ia diakui sebagai “Sang Panglima”.

Di tangan Sang Panglima inilah kini diletakkan tanggung jawab terbesar: menghidupkan kembali ekosistem ekonomi syariah di Jakarta, sebuah sektor yang regulasi dan payung hukumnya banyak dicabut atau dihentikan pemberlakuannya pada periode sebelumnya. Langkah strategis ini diambil sebagai jalan utama membangkitkan ekonomi umat dan menjawab ketidakpastian ekonomi yang melanda belakangan ini.

Sosok Pemimpin: Ustadz, Intelektual, Dan “Sang Panglima”

Suhud Alynudin bukanlah wajah baru di kancah politik Jakarta. Lahir di Jakarta, 4 Juni 1969, ia adalah putra asli Betawi yang paham betul denyut nadi dan kompleksitas masalah ibu kota. Latar belakang pendidikannya menjadi modal utama yang membedakannya dari pemimpin-pemimpin sebelumnya: ia merupakan lulusan Bahasa Arab Universitas Indonesia, Ilmu Politik Universitas Indonesia, hingga menyelesaikan kajian strategis di Nanyang Technological University, Singapura. Perpaduan ini menjadikannya sosok langka: intelektual yang memahami akar regulasi, sekaligus tokoh agama yang memiliki landasan moral kuat.

Namun, ada satu sisi yang paling menonjol dan menjadi kunci kekuatan politiknya, yakni julukan “Sang Panglima”. Gelar ini bukan sekadar pujian, melainkan gelar kehormatan yang didapatnya melalui rekam jejak panjang memimpin pertempuran politik, strategi, dan konsolidasi kekuasaan.

Latar Belakang “Sang Panglima”: Strategi, Keberanian, dan Komando
Sejak awal berkarier, Suhud dikenal bukan hanya sebagai pemikir, tapi eksekutor ulung. Julukan ini melekat kuat saat ia dipercaya memegang peran vital sebagai Juru Bicara Nasional dan Direktur Pencapresan DPP PKS pada tahun 2018–2019. Di masa itu, ia menjadi wajah publik partai, berdiri di garda terdepan menghadapi debat politik sengit, merancang strategi komunikasi, dan memimpin pasukan pemenangan. Ia yang mengumumkan dukungan resmi partai kepada calon pemimpin, ia pula yang menjadi juru debat resmi yang menguji nyali beradu argumen di layar kaca nasional. Di sini, karakternya teruji: tegas, taktis, berani mengambil keputusan cepat, dan mampu mengendalikan situasi panas dengan logika tajam.

Kemampuan memimpin pasukan dan merancang manuver kembali dibuktikan saat ia menjabat Ketua DPW PKS DKI Jakarta (2025–2026). Di posisi ini, ia menjadi panglima tertinggi kader di ibu kota, mengatur seluruh strategi politik, pemenangan pemilu, hingga konsolidasi internal. Di bawah komandonya, PKS Jakarta tetap kokoh sebagai kekuatan politik nomor satu, mampu merangkul elemen masyarakat luas sekaligus menjaga disiplin organisasi yang ketat.

Gaya kepemimpinannya sebagai Panglima tercermin jelas dalam cara kerjanya di dewan. Sudah tiga periode menjabat anggota DPRD, mendalami bidang pemerintahan, hukum, dan keamanan, Suhud dikenal memiliki peta medan yang lengkap. Ia paham siapa aktornya, apa regulasinya, dan di mana titik lemahnya. Berbeda dengan pendahulunya, Khoirudin, yang dikenal tenang dan diplomatis, Suhud selaku Panglima bergerak dengan perencanaan matang, vokal dalam mengkritik kebijakan yang salah, dan berani menyerang penyimpangan di akarnya.

“Kami wakil rakyat, bukan bawahan pemerintah. Mengawasi adalah tugas konstitusional, bukan bentuk permusuhan,” ujar Suhud, kalimat yang menggambarkan gaya komandonya: tegas pada prinsip, namun tetap santun dan berlandaskan hukum.

Catatan penting lainnya: sepanjang kariernya sebagai panglima dan politikus, rekam jejaknya bersih total. Tidak ada satu pun titik hitam, kasus korupsi, atau masalah etika yang melekat. Ini menjadikannya panglima yang tidak hanya kuat strateginya, tapi juga dihormati karena integritasnya.

Kini, Sang Panglima memegang komando tertinggi di DPRD Jakarta. Pasukannya jelas: 106 anggota dewan. Medan tempurnya nyata: perundang-undangan dan kesejahteraan rakyat. Dan misi perangnya sudah ditetapkan: memenangkan pertempuran ekonomi demi kemajuan Jakarta.

Warisan Yang Harus Diperbaiki: Regulasi Syariah Yang Dicabut

Salah satu medan tempur terberat yang kini dihadapi Sang Panglima adalah kondisi regulasi ekonomi berbasis syariah di Jakarta yang nyaris tergerus. Pada periode kepemimpinan sebelumnya, sejumlah Peraturan Daerah (Perda) dan kebijakan pendukung ekonomi syariah dicabut, dibekukan, atau tidak dijalankan secara maksimal. Padahal, Jakarta merupakan pusat ekonomi nasional dengan potensi pasar halal terbesar, serta populasi penduduk mayoritas muslim yang seharusnya menjadi kekuatan penggerak ekonomi umat.

Akibat penghentian kebijakan tersebut, terjadi pelemahan sistemik. Pasar rakyat yang dikelola dengan prinsip keadilan tidak mendapat prioritas; Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berbasis syariah kesulitan mendapatkan akses pembiayaan yang sesuai prinsip agama; integrasi sertifikasi halal tidak berjalan efektif; dan perbankan syariah belum memiliki insentif khusus untuk tumbuh lebih pesat di ibu kota. Akibatnya, putaran ekonomi di kalangan umat tidak terakumulasi dengan baik, dan potensi triliunan rupiah nilai ekonomi halal Jakarta terbuang sia-sia.

Kondisi ini diperparah oleh ketidakpastian ekonomi makro yang masih membayangi. Fluktuasi harga, inflasi, tekanan daya beli masyarakat, hingga ketidakpastian kebijakan ekonomi global membuat banyak sektor usaha terguncang. Di titik inilah, hadirnya kembali payung hukum ekonomi syariah dianggap sebagai strategi pertahanan dan serangan utama. Prinsip syariah yang melarang spekulasi berlebihan, riba, dan ketidakadilan, serta mengutamakan kemitraan dan keberkahan, diyakini mampu menjadi penyangga stabilitas ekonomi di tengah gejolak.

Bagi Sang Panglima, memulihkan ekonomi syariah bukan sekadar urusan agama, melainkan strategi pertahanan ekonomi rakyat agar tidak mudah jatuh saat krisis datang.

Misi Utama: Ekonomi Syariah Sebagai Kekuatan Kemajua

Dalam pernyataan perdananya usai pelantikan, Suhud Alynudin menegaskan arah kebijakan legislasi yang akan dibawa selama memimpin. Ia menempatkan pemulihan dan penguatan ekonomi syariah sebagai prioritas utama, dengan visi besar: “Ekonomi Syariah untuk Perekonomian Lebih Maju.”

“Kita tidak sedang menciptakan ekonomi baru, tapi sedang mengembalikan ketertiban dan keadilan dalam perekonomian. Ekonomi syariah bukan hanya soal agama, tapi soal sistem ekonomi yang adil, transparan, bebas dari spekulasi, dan menyejahterakan banyak pihak. Ini jawaban nyata atas ketidakpastian ekonomi yang kita hadapi,” tegas Suhud.

Sebagai seorang Panglima yang terbiasa menyusun strategi besar, ia merumuskan tiga pilar utama yang menjadi fokus kerja besarnya:

Pertama, Pemulihan Regulasi: Menyerang Kembali Kebijakan yang Melemahkan.
Suhud berkomitmen meninjau ulang, merevisi, dan kembali mengesahkan Perda-Perda yang dicabut maupun yang belum maksimal. Mulai dari pengelolaan pasar rakyat, pembinaan UMKM, penguatan lembaga keuangan syariah, hingga integrasi sistem jaminan produk halal. Dengan bekal keahlian hukum dan pemerintahan, Sang Panglima tahu persis celah aturan dan cara menyusun regulasi agar kuat secara hukum namun tajam sasarannya di lapangan.

Kedua, Penguatan Ekonomi Ummat: Membangun Kekuatan dari Bawah.
Kebijakan akan diarahkan agar anggaran dan fasilitas pemerintah lebih berpihak pada pelaku usaha yang berlandaskan prinsip syariah. Tujuannya jelas: memutar kembali modal ekonomi agar beredar dan berkembang di tengah masyarakat, memperkuat kemandirian ekonomi umat, serta mengurangi ketergantungan pada sistem ekonomi yang rentan krisis dan ketimpangan. Ini adalah strategi memperkuat barisan pertahanan ekonomi Jakarta.

Ketiga, Menjadikan Syariah sebagai Solusi Modern: Memenangkan Kepercayaan Publik.
Suhud menegaskan ekonomi syariah harus inklusif dan modern. “Ini bukan ekonomi yang tertutup atau kaku, tapi sistem ekonomi yang relevan untuk semua kalangan, yang menjamin keberkahan dan keberlanjutan. Kita ingin Jakarta menjadi percontohan bagaimana sistem ekonomi berbasis nilai moral mampu melahirkan kemajuan ekonomi yang nyata,” tambahnya.

Modal Politik & Harapan Masyarakat

Langkah Suhud Alynudin memiliki dasar politik yang sangat kokoh. Posisi ketua yang dipegang PKS sebagai fraksi terbesar, ditambah koalisi yang solid bersama Gerindra, PDI-P, NasDem, dan Golkar, memberikan ruang gerak luas bagi Sang Panglima untuk menerjemahkan visinya ke dalam produk hukum. Dukungan ini menjadi kunci agar rancangan peraturan daerah terkait ekonomi syariah dapat berjalan lancar dari pembahasan hingga pengesahan.

Selain itu, kombinasi unik dalam dirinya — sebagai Ustadz yang memegang nilai agama dan sebagai Panglima yang memiliki kekuatan strategi politik — menjadikan sosoknya memiliki legitimasi moral dan politik tertinggi. Di mata masyarakat, kebijakan ekonomi syariah yang didorong oleh sosok yang memahami hukum, agama, dan strategi kekuasaan sekaligus, memiliki bobot kepercayaan yang jauh lebih tinggi.

Bagi warga Jakarta, pergantian tongkat estafet ini bukan sekadar soal siapa yang duduk di kursi ketua. Ini adalah momen harapan baru: harapan akan kembalinya keadilan ekonomi, harapan agar potensi besar ekonomi umat tidak lagi terabaikan, dan harapan bahwa di tengah ketidakpastian ekonomi, Jakarta kini dipimpin oleh sosok yang punya peta jalan jelas dan keberanian bertindak.

Kini, mata publik tertuju pada gedung Kebon Sirih. Palu sidang sudah berubah tangan, komando sudah dipegang, dan agenda besar sudah diletakkan di meja kerja. Tugas Suhud Alynudin — Sang Panglima — ke depan berat, namun jelas arahnya: membangkitkan ekonomi syariah sebagai kekuatan utama kemajuan perekonomian Jakarta.