“SAMPAH JAKARTA BERUBAH JADI ENERGI! PULAU G REKLAMASI: SOLUSI FINAL ATASI PENUMPUKAN SAMPAH 6 METER – TIDAK ADA POLUSI, TIDAK ADA LIMBAH BERACUN!”

Jakarta, 30 Maret 2026

Kondisi sampah yang mengkhawatirkan kembali menggemparkan ibu kota. Di Pasar Rebo, Jakarta Timur, timbulan sampah telah menumpuk hingga ketinggian sekitar 6 meter di beberapa titik pemilahan sementara, sementara lokasi lain seperti kawasan Kalideres, Jakarta Barat, dan Cilincing, Jakarta Utara, juga menghadapi masalah penumpukan sampah yang serupa. Kondisi ini tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat dan kebersihan lingkungan, tetapi juga berpotensi menimbulkan risiko kesehatan serta bencana banjir akibat penyumbatan saluran drainase.

KONDISI NYATA DI LAPANGAN: SAMPAH 6 METER SERANGKAN KEHIDUPAN WARGA

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Ahmad Zaki Iskandar, mengakui bahwa penumpukan sampah terjadi akibat ketidakseimbangan antara volume timbulan sampah dengan kapasitas pembuangan yang tersedia. Menurut data yang diterima, Jakarta menghasilkan sekitar 7.500 ton sampah per hari, namun kapasitas TPA Bantar Gebang yang menjadi tempat pembuangan akhir hanya mampu menampung sekitar 6.000 ton per hari.

Di Pasar Rebo, pedagang dan warga mengeluhkan kondisi lingkungan yang semakin memburuk. “Sampah sudah menutupi sebagian jalan akses pasar, bau menyengat menyebar ke segala arah, dan kita khawatir akan muncul penyakit jika tidak segera ditangani,” ujar Siti Maryam, seorang pedagang sayur di Pasar Rebo. Selain itu, petugas kebersihan lokal mengaku kesulitan mengangkut sampah secara teratur akibat keterbatasan armada dan jadwal pengangkutan yang belum optimal.

Masalah lebih parah muncul dari risiko polusi udara akibat pembakaran sampah liar yang sering terjadi di titik penumpukan sementara, serta ancaman limbah beracun dari sampah rumah tangga dan industri yang menyebar ke lingkungan sekitar dan merusak sumber air warga.

USULAN INOVATIF FARID FATHUR (F3 STRATEGIC CONCEPT): PULAU G SEBAGAI SOLUSI FINAL

Merespons kondisi ini, pakar kebijakan infrastruktur dari F3 Strategic Concept, Farid Fathur, mengusulkan sebuah solusi revolusioner berbasis reklamasi dan energi terbarukan. Menurutnya, Pulau G yang direncanakan sebagai kawasan reklamasi di Teluk Jakarta dapat difungsikan bukan hanya sebagai kawasan pemukiman atau bisnis, tetapi juga sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) modern yang terintegrasi dengan pembangkit listrik tenaga sampah – sebuah konsep yang akan mengakhiri masalah polusi udara di Jakarta sekaligus menghindari salah kelola dan paparan limbah beracun kepada warga.

“Konsep yang kami usulkan adalah mengubah masalah sampah menjadi sumber daya. Dengan memusatkan seluruh pengolahan sampah di Pulau G, kita akan menghilangkan risiko polusi udara dari pembakaran sampah liar di berbagai titik di Jakarta. Selain itu, sistem pengelolaan yang terpadu akan mencegah salah kelola limbah beracun yang selama ini sering mengganggu kesehatan dan keamanan lingkungan warga sekitar TPA lama,” jelas Farid Fathur dalam temu media yang digelar pada hari ini.

Ia menjelaskan bahwa pengolahan sampah akan terkonsentrasi secara profesional di Pulau G, dengan sistem pemilahan canggih, pengolahan limbah beracun secara terpisah, dan pemanfaatan sampah organik dan plastik yang tidak dapat didaur ulang sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik. Energi yang dihasilkan kemudian dapat disalurkan ke wilayah Pulau Seribu dan Jakarta Utara yang sering mengalami kekurangan pasokan listrik.

“Konsep ini telah diterapkan di beberapa negara maju seperti Swedia dan Jepang, di mana pengelolaan sampah tidak hanya menyelesaikan masalah lingkungan tetapi juga berkontribusi pada keamanan energi nasional. Kawasan sekitar TPA akan dibangun dengan sistem penutupan dan filtrasi yang ketat, serta difungsikan sebagai taman hijau atau fasilitas publik untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” tambahnya.

DUKUNGAN MASYARAKAT DAN LANDASAN HUKUM YANG KOKOH

Masyarakat luas menunjukkan dukungan penuh terhadap konsep pengelolaan sampah terintegrasi di Pulau G. Dukungan ini semakin diperkuat oleh sejumlah peraturan hukum yang mengatur keselamatan warga dan pengelolaan sampah di Indonesia.

Peraturan Nasional

• Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah: Pasal 29 dan 44 mengatur larangan praktik open dumping dan pembakaran sampah yang tidak sesuai standar teknis, dengan sanksi pidana penjara hingga 10 tahun dan denda maksimal Rp5 miliar jika menyebabkan pencemaran lingkungan. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2012 juga mengamanatkan pengelolaan sampah rumah tangga yang benar, serta mengharuskan penutupan TPA dengan metode open dumping paling lambat lima tahun setelah berlakunya UU tersebut.
• Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Pasal 98 dan 99 mengatur tanggung jawab hukum bagi siapa saja yang menyebabkan pencemaran lingkungan yang membahayakan kesehatan manusia, dengan sanksi yang cukup berat.
• Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan beserta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024: Mengatur aspek kesehatan lingkungan yang erat kaitannya dengan pengelolaan sampah, menjamin hak masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat.
• Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.75 Tahun 2019: Mendorong penerapan tanggung jawab produsen yang diperluas (EPR) dan pengurangan sampah dari sumber, serta menetapkan target pengurangan sampah plastik yang bocor ke laut sebesar 70% pada tahun 2025.

Peraturan Daerah DKI Jakarta

• Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah: Pasal 12 ayat (2) mengamanatkan pengelolaan sampah kawasan secara mandiri untuk kawasan permukiman, komersial, industri, dan fasilitas umum. Hal ini diperkuat dengan Instruksi Gubernur Nomor 8 Tahun 2016 dan Keputusan Kepala Dinas Kebersihan Nomor 117 Tahun 2016 yang mengatur pelaksanaannya, dengan tujuan mengelola sampah di sumbernya.

Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan Jakarta, Bambang Wijaya, menyatakan bahwa konsep Pulau G sejalan dengan aturan hukum yang berlaku dan menjadi solusi yang komprehensif. “Kita tidak bisa hanya bergantung pada pembangunan TPA baru semata. Namun dengan Pulau G, kita mendapatkan solusi yang tidak hanya sesuai dengan peraturan nasional dan daerah, tetapi juga benar-benar menjamin keselamatan warga – tidak ada lagi polusi udara dari sampah, tidak ada lagi limbah beracun yang mengganggu, dan semua proses pengolahan bisa terkonsentrasi dan dikelola dengan standar internasional,” ujarnya.

DESAKAN: KEBJAKAN TERPADU BERBASIS PULAU G HARUS SEGERA DIREALISASIKAN

Masyarakat dan pakar mengimbau Pemprov DKI Jakarta untuk segera membuat kebijakan pengelolaan sampah yang terpadu dengan mengangkat konsep Pulau G sebagai prioritas utama. Kebijakan tersebut diharapkan tidak hanya menangani masalah pembuangan akhir, tetapi juga mengintegrasikan aspek pengurangan, pemilahan di sumber, dan pendaur ulangan sampah secara menyeluruh, dengan semua proses pengolahan terkonsentrasi di Pulau G untuk memastikan kepatuhan hukum dan keamanan masyarakat.

Farid Fathur menambahkan bahwa usulan mengenai Pulau G perlu segera dilakukan studi kelayakan yang mendalam oleh pihak berwenang, termasuk memperhatikan dampak lingkungan dan kelayakan teknis serta ekonomi. Ia berharap bahwa ide ini dapat menjadi bagian dari solusi jangka panjang untuk mengatasi masalah sampah di Jakarta dan menjadi contoh pengelolaan sampah terbaik di kawasan Asia Tenggara.

Pemprov DKI Jakarta melalui Sekretaris Daerah Saefullah menyatakan bahwa pihaknya sedang mengevaluasi konsep Pulau G sebagai pilihan utama yang mendapatkan perhatian serius. “Kita akan segera membentuk tim khusus untuk menyusun kebijakan terpadu dan melakukan kajian mendalam terhadap usulan ini agar dapat memberikan solusi yang tepat, berkelanjutan, dan benar-benar mengakhiri masalah sampah di ibu kota sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,” ujarnya.