“BIADAB!”- MARDANI ALI SERA SERU DEWAN KEAMANAN PBB AMBIL TINDAKAN, DUKA UNTUK KORBAN TNI
Jakarta, 30 Maret 2026
Pernyataan tajam menyusul kejadian serangan terhadap kontingen Indonesia yang tergabung dalam Pasukan Perdamaian PBB (UNIFIL) di Lebanon Selatan pada Minggu (29/3/2026) yang menewaskan satu prajurit TNI. Melalui platform X, Mardani Ali Sera mengeluarkan kritik tegas terhadap tindakan yang dianggap melanggar peraturan internasional, diikuti dengan pernyataan resmi dari Partai PKS dan Fraksinya di DPR.
PERNYATAAN MARDANI ALI SERA DI PLATFORM X: “BIADAB PASUKAN PBB DISERANG”
Dalam postingan yang diterbitkan pada pagi hari ini, Mardani Ali Sera menuliskan:
“Biadab pasukan PBB diserang, Dewan Keamanan PBB harus segera ambil tindakan & investigasi internasional, krn langgar resolusi PBB tentang pasukan perdamaian. Duka mendalam utk pasukan TNI yang menjadi korban, smoga husnul khotimah, keluarga yg ditinggalkan peroleh kesabaran.”
Pernyataan tersebut menggarisbawahi bahwa serangan terhadap personel pasukan perdamaian PBB merupakan pelanggaran terhadap resolusi yang telah ditetapkan oleh PBB. Menurut Mardani, tindakan semacam itu tidak dapat dibiarkan tanpa konsekuensi dan membutuhkan tanggapan yang tegas dari lembaga internasional terkait.
PERNYATAAN PARTAI PKS DAN FRAKSINYA DI DPR: SERANGAN ADALAH PELANGGARAN HUKUM INTERNASIONAL
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui Sekretaris Jenderal Partai, Muhammad Kholid mengeluarkan pernyataan resmi menyatakan bahwa serangan terhadap kontingen Indonesia di Lebanon adalah bentuk pelanggaran berat terhadap hukum internasional dan prinsip-prinsip perdamaian dunia.
“Serangan terhadap pasukan perdamaian PBB adalah tindakan yang tidak dapat diterima dan merupakan pelanggaran terhadap Konvensi Keselamatan Personel PBB serta Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1701. Partai PKS menegaskan dukungan penuh terhadap upaya pemerintah dalam menuntut penyelidikan yang menyeluruh dan transparan,” ujar Muhammad Kholid.
Sementara itu, Ketua Fraksi PKS di DPR RI, Dan ketua Fraksi PKS Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari, S.E., M.Si., Akt, menambahkan bahwa Fraksi PKS akan mengusulkan pembahasan khusus di sidang paripurna DPR untuk mengeluarkan keputusan resmi yang menyatakan kecaman keras terhadap kejadian tersebut.
“Fraksi PKS di DPR akan mengajukan usulan agar segera dilakukan pembahasan terkait insiden ini. Kita tidak hanya akan mengecam, tetapi juga mendorong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah diplomasi yang lebih tegas, termasuk mendesak PBB untuk menjatuhkan sanksi terhadap pihak yang bertanggung jawab. Selain itu, kita akan memastikan bahwa perlindungan terhadap personel TNI yang bertugas di luar negeri semakin diperkuat,” jelas Dan ketua Fraksi PKS Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari, S.E., M.Si., Akt
Fraksi PKS juga menyampaikan dukacita mendalam kepada keluarga korban dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pengorbanan prajurit TNI yang gugur dalam rangka menjaga perdamaian dunia.
KETUA BKSAP SYAHRUL AIDI: BKSAP SIAP KELUARKAN KECAMAN RESMI
Sebagai informasi, Ketua BKSAP adalah Syahrul Aidi, yang sebelumnya telah menyampaikan posisi resmi dari badan kerja sama antar-parlemen tersebut. Syahrul Aidi menyatakan bahwa BKSAP siap mengeluarkan kecaman resmi terkait kejadian serangan ini dan akan mendorong langkah-langkah konkrit untuk menjaga keamanan personel Indonesia yang sedang bertugas di berbagai misi perdamaian internasional.
“Kita tidak akan tinggal diam melihat saudara-saudara kita yang gugur dalam menjalankan tugas untuk perdamaian. BKSAP akan menggelar rapat khusus untuk menyusun kecaman resmi dan melakukan upaya diplomatik melalui jalur parlemen guna menekankan pentingnya menghormati keselamatan pasukan perdamaian PBB,” ujar Syahrul Aidi dalam keterangan sebelumnya.
RESPON MASYARAKAT: DESAKAN TINDAKAN TEKAN DARI INDONESIA
Pernyataan Mardani, Partai PKS, Fraksi PKS, dan posisi BKSAP mendapatkan dukungan luas dari masyarakat yang mengungkapkan rasa dukacita dan kemarahan melalui berbagai platform digital. Banyak pihak yang mendesak pemerintah Indonesia untuk terus menekankan pada forum internasional agar penyelidikan dilakukan secara transparan dan tanggung jawab pihak yang bertanggungjawab ditegakkan sesuai dengan hukum internasional.
Selain itu, masyarakat juga mengapresiasi perjuangan prajurit TNI yang gugur dalam misi perdamaian, dengan harapan bahwa pengorbanannya tidak akan sia-sia dan dapat menjadi momentum untuk memperkuat perlindungan terhadap pasukan perdamaian di seluruh dunia.
