Oleh : Farid Fathur F (F3 Strategic Concept)
Jakarta , 3 Juni 2026
Hari ini, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ambles hingga hampir 5% menembus level psikologis 5.900, sementara nilai tukar Rupiah resmi menembus angka Rp17.900 per Dolar AS dan terus menanjak mendekati Rp18.000. Di lantai bursa dan pasar valuta asing, suasana panik terasa nyata: modal asing keluar besar-besaran, likuiditas menipis, dan kepercayaan publik terhadap arah kebijakan negara mulai runtuh.
Di balik angka-angka yang memilukan itu, tersembunyi sebuah cerita besar tentang perubahan arah pemerintahan, beban fiskal yang tak tertahankan, dan kekhawatiran akan mundurnya demokrasi di Indonesia. Apa yang terjadi saat ini bukan sekadar gejolak ekonomi biasa, melainkan dampak berantai dari kebijakan besar yang diambil pemerintah, yang kini mulai menunjukkan sisi rapuhnya.
Berikut adalah pembedahan lengkap berdasarkan data, kecenderungan pasar, dan peta politik yang sedang berlangsung.
I. JEJAK KEKUASAAN: MILITERISASI DAN DOMINASI PURNAWIRAWAN
Sejak memegang kendali pemerintahan, Presiden Prabowo Subianto menerapkan pola pembangunan dan pemerintahan yang memiliki ciri khas sangat kuat: Keterlibatan besar-besaran unsur militer dan purnawirawan TNI/Polri ke dalam ranah sipil, ekonomi, maupun birokrasi.
Data di lapangan menunjukkan pergeseran struktur kekuasaan yang sangat masif:
✅ Perluasan Struktur Pertahanan: Jumlah Komando Daerah Militer (Kodam) ditingkatkan dari 15 menjadi 21, dengan rencana menambah hingga 37 Kodam agar jumlahnya setara dengan jumlah provinsi. Hal serupa terjadi di tingkat kepolisian, di mana pembentukan Polres, Polsek, dan satuan baru terus digalakkan secara ekspansif.
✅ Dominasi Jabatan Strategis: Di kementerian, lembaga negara, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hingga lembaga baru seperti Badan Gizi Nasional (BGN), Lumbung Pangan, dan Koperasi Merah Putih, lebih dari 90% jabatan pimpinan dan posisi kunci diisi oleh mantan perwira TNI atau Polri.
✅ Perluasan Wewenang: Melalui revisi undang-undang terkait, peran militer kembali diperluas hingga ke urusan pembangunan ekonomi, ketahanan pangan, dan administrasi negara — sebuah pola yang mengingatkan publik pada konsep Dwifungsi ABRI di masa Orde Baru.
Kebijakan ini memang dibangun dengan narasi “kerja cepat, disiplin, dan terkoordinasi”. Namun, di mata pengamat politik dan kelompok demokrasi seperti Aliansi Pro Demokrasi, langkah ini adalah awal dari kemunduran demokrasi. Mereka menilai, ketika kekuasaan sipil dikendalikan oleh logika militer, maka prinsip akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan — yang menjadi nafas demokrasi — perlahan mati.
Dan analisis ini ternyata tidak hanya berhenti di ranah politik, tetapi kini terbukti menghantam perekonomian negara.
II. BGN: CONTOH NYATA KEGAGALAN PENGELOLAAN & BEBAN YANG MEMATIKAN
Puncak ledakan kepercayaan yang terjadi kemarin dan hari ini — pencopotan pimpinan BGN dan penggeledahan kantornya oleh Kejaksaan Agung — adalah bukti paling nyata dari risiko besar yang lahir dari pola pemerintahan ini.
Badan Gizi Nasional adalah lembaga andalan pemerintah dengan anggaran raksasa mencapai Rp768 Triliun per tahun. Sebagai program unggulan, lembaga ini justru dipimpin dan dikelola sepenuhnya oleh unsur purnawirawan. Apa yang terjadi kemudian?
1. Pengelolaan Administrasi Lemah: Logika komando militer tidak cocok dengan tata kelola keuangan negara yang membutuhkan ketelitian, regulasi, dan transparansi. Akibatnya, muncul banyak kejanggalan administrasi, pemborosan, dan pelanggaran prosedur.
2. Indikasi Korupsi & Pungli: Terungkap praktik jual-beli izin pendirian dapur umum, penandaan harga bahan pangan (mark-up), dan pemilihan pemasok yang tidak transparan. Uang negara yang sangat besar raib atau tidak memberikan hasil sesuai harapan.
3. Krisis Kepercayaan: Begitu kasus ini terbongkar, pasar langsung bereaksi keras. Investor bertanya: “Kalau program andalan anggaran ratusan triliun dikelola sembarangan dan rusak parah, bagaimana dengan lembaga lain? Di mana lagi uang negara dikorupsi?”
Penting dipahami: Masalah BGN bukan terjadi karena uang negara habis atau utang jatuh tempo, melainkan karena pengelolaan yang buruk. Dan ini menjadi bukti nyata peringatan Aliansi Pro Demokrasi: Ketika demokrasi melemah dan pengawasan hilang, korupsi merajalela, dan negara rugi besar.
III. MENGAPA RUPIAH JEBOL DAN PASAR LARI? HITUNGAN DINGIN EKONOMI
Kondisi politik dan tata kelola di atas memiliki hubungan langsung dengan nilai tukar Rupiah yang kini menyentuh Rp17.900 dan diprediksi tembus Rp20.000 pada tanggal 15 Juni mendatang, sesuai analisis para pelaku pasar di Financial Club Niaga.
Berikut adalah hitungan dan kecenderungan pasar yang tak terbantahkan:
🔴 1. BEBAN ANGGARAN TAK TERTAHANKAN
Membangun struktur militer yang besar, menambah ribuan jabatan baru, dan menjalankan program raksasa seperti Makan Bergizi Gratis membutuhkan biaya yang luar biasa besar.
- Tahun ini, negara harus menyiapkan dana sekitar Rp1.400 Triliun hanya untuk pembayaran pokok dan bunga utang.
- Defisit anggaran makin melebar, sementara pendapatan negara tertekan karena ekonomi melambat dan ekspor melemah.
- Pasar melihat ini sebagai bom waktu: Negara memaksakan belanja besar-besaran dengan cara utang dan cetak uang, sementara pengelolaannya berantakan. Risiko gagal bayar dan ketidakstabilan makroekonomi makin tinggi.
🔴 2. KETIDAKPASTIAN POLITIK = BIAYA RISIKO TINGGI
Ini faktor utama kenapa Dolar melonjak meski ekonomi global sedang berfluktuasi:
- Dunia & Investor Asing TIDAK SUKA Militerisasi: Lembaga keuangan internasional, bank dunia, dan investor besar memiliki aturan main yang jelas: Mereka enggan menanamkan modal di negara yang arah demokrasinya mundur, hukumnya tidak tegas, dan militer menguasai ekonomi.
- Munculnya “Biaya Risiko”: Karena situasi dianggap tidak aman dan tidak pasti, setiap investasi di Indonesia kini dianggap berisiko tinggi. Akibatnya, modal asing ditarik keluar besar-besaran. Uang yang ada di dalam negeri pun lari mencari perlindungan ke aset aman, yaitu Dolar AS.
🔴 3. GEJOLAK TENGAH BULAN: SEMUA FAKTOR BERTEMU
Para analis pasar memprediksi tanggal 12 – 18 Juni 2026 sebagai titik kritis di mana Rupiah berpotensi anjlok ke Rp19.500 – Rp20.200. Mengapa pas tanggal itu?
1. Jatuh Tempo Utang: Ada kewajiban bayar utang negara dan korporasi sekitar US$8 – 10 Miliar. Permintaan Dolar melonjak drastis.
2. Rapat The Fed (16-17 Juni): Bank Sentral AS diprediksi mempertahankan suku bunga tinggi, bahkan berpotensi menaikkan lagi. Ini membuat Dolar makin kuat dan uang makin malas masuk ke Indonesia.
3. Kasus Hukum Belum Selesai: Pembongkaran BGN masih berlanjut, kasus ijazah mantan Presiden Jokowi masuk tahap P21, dan gesekan politik makin terbuka. Ketidakpastian makin memuncak tepat di tanggal tersebut.
Semua faktor ini bertemu di satu waktu, menciptakan badai sempurna yang membuat nilai Rupiah tak punya daya tahan
IV. ANALISIS POLITIK: PRABOWO AKAN TERKOYAK?
Kembali ke peringatan Aliansi Pro Demokrasi bahwa “Prabowo akan terkoyak” akibat kebijakan militerisasi dan dominasi purnawirawan, data ekonomi dan politik saat ini membuktikan hal itu sedang terjadi, dan akan makin parah ke depannya.
Kekoyakan itu terjadi dari dua sisi:
- Terkoyak dari Dalam:
Prabowo membangun kekuatan besar dengan asumsi mereka patuh, setia, dan kuat. Namun, realitasnya:
- Di dalam lingkaran militer sendiri terdapat banyak kelompok, kepentingan, dan persaingan. Tidak semua sejalan.
- Saat masalah muncul (seperti kasus BGN), bukannya bersatu, justru saling lempar tanggung jawab, saling bocorkan data, dan saling lapor. Perpecahan internal sudah terlihat jelas.
- Beban anggaran yang terlalu berat akan memicu persaingan memperebutkan sumber daya negara. Semakin besar kekuatan yang dibangun, semakin sulit dikendalikan, dan semakin besar risiko runtuhnya dari dalam.
- Terkoyak dari Luar:
- Dukungan Rakyat Menipis: Publik mulai khawatir kembali ke masa lalu, kebebasan berkurang, dan ekonomi makin sulit. Ketidakpuasan tumbuh seiring mahalnya harga barang dan melemahnya daya beli.
- Isolasi Internasional: Dunia mulai memandang Indonesia dengan keraguan. Demokrasi yang mundur membuat posisi Indonesia makin lemah di mata dunia, investasi makin enggan masuk, dan kerja sama ekonomi makin sulit.
Kekuasaan yang dibangun di atas kekuatan militer dan anggaran besar ternyata rapuh. Karena saat uang habis, ekonomi rusak, dan kepercayaan hilang, maka pondasi kekuasaan itu runtuh seketika.
V. KESIMPULAN: TANPA DEMOKRASI YANG KUAT, EKONOMI TAK AKAN BANGKIT
Gejolak hari ini, mulai dari IHSG anjlok, Rupiah jebol, hingga kasus BGN yang meledak, mengajarkan satu pelajaran mahal: Demokrasi dan ekonomi adalah dua sisi mata uang yang tak terpisahkan.
Ketika demokrasi melemah, pengawasan hilang, dan kekuasaan terpusat tanpa kontrol, maka korupsi merajalela, pengelolaan negara kacau, dan kepercayaan pasar rontok. Kebijakan militerisasi yang dianggap akan memperkuat negara, justru berbalik menjadi beban berat yang memiskinkan rakyat.
Prediksi pasar bahwa Dolar akan tembus Rp20.000 pertengahan bulan ini bukan sekadar angka spekulasi, melainkan peringatan keras dari dunia usaha dan ekonomi: Selama arah kebijakan tidak berubah, selama risiko politik dan hukum masih tinggi, dan selama demokrasi terus mundur, maka Rupiah akan terus terpuruk, dan beban rakyat akan makin berat.
Di tengah semua ini, pertanyaan besar kini menggantung: Apakah pemerintah akan menyadari bahaya ini dan memperbaiki arah, atau membiarkan kekuasaan yang sedang dibangun itu terus terkoyak hingga hancur bersama ekonomi negara? Waktu yang akan menjawab, dan pasar sedang menunggu.
