TIDAK CUKUP TEKNIS: MUHAMMAD KHOLID TEGASKAN KRISIS RUPIAH ADALAH KRISIS KEPERCAYAAN
Jakarta, 20 Mei 2026
Pernyataan di Rapat DPR: Intervensi BI Percuma Tanpa “Strategi Kelola Ekspektasi Pasar”.
Di tengah serangkaian pernyataan standar dan permintaan formalitas yang mendominasi Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Bank Indonesia pada Senin (18/05), muncul pandangan yang berbeda, tajam, dan menyentuh inti permasalahan sesungguhnya. Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS yang juga Sekjen DPP PKS, Muhammad Kholid, menegaskan bahwa tekanan terhadap Rupiah saat ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan kebijakan moneter rutin atau intervensi pasar semata. Menurutnya, akar masalah yang sesungguhnya terletak pada kegagalan otoritas ekonomi dalam membangun kepercayaan dan mengelola persepsi publik serta pelaku pasar.
Pernyataan Kholid ini menjadi penanda penting yang membedakan arah pandangannya dengan nada umum rapat yang cenderung berisi apresiasi dan permintaan perbaikan prosedural. Bagi Kholid, membiarkan nilai tukar bergejolak atau sekadar meminta lembaga terkait bekerja lebih giat lagi, tidak akan membuahkan hasil jika psikologi pasar masih berada dalam ketidakpastian.
Strategi Kelola Ekspektasi: Kunci Yang Hilang
Dalam paparannya, Kholid menekankan perlunya pendekatan baru yang disebutnya “Strategic Management of Expectation” atau pengelolaan ekspektasi secara strategis. Pandangan ini didasarkan pada teori ekonomi Rational Expectation yang dipopulerkan peraih Nobel Ekonomi, Robert Lucas. Intinya, pelaku pasar, investor, maupun pelaku usaha tidak lagi mengambil keputusan hanya berdasarkan data ekonomi masa lalu atau kondisi hari ini, melainkan berdasarkan persepsi mereka terhadap apa yang akan terjadi di masa depan.
“Pelaku pasar, investor, hedge fund, industri, itu membuat penilaian yang rasional bukan hanya berdasarkan data kemarin atau hari ini, tetapi ekspektasi masa depan. Itu tugas besar otoritas, termasuk otoritas moneter,” tegas Kholid.
Kritik tersirat di sini sangat jelas: Selama ini Bank Indonesia dan pemerintah terlalu fokus pada instrumen teknis — menaikkan suku bunga, menjual cadangan devisa, atau mengatur likuiditas — namun melupakan bahwa kekuatan utama stabilitas mata uang terletak pada rasa aman dan kepastian arah kebijakan. Tanpa manajemen ekspektasi yang kuat, kata Kholid, segala operasi moneter berisiko kehilangan ruh dan kredibilitasnya, sehingga hasilnya tidak akan maksimal atau bahkan percuma.
Meluruskan Trauma 1998: Kondisi Berbeda, Persepsi Sama
Salah satu poin paling menarik dan krusial dari pandangan Kholid adalah sorotannya terhadap fenomena Anchoring Bias atau keterikatan persepsi masa lalu. Ia mengamati bahwa meskipun sudah berlalu hampir 3 dekade, persepsi publik dan pasar masih sangat dibayangi trauma krisis moneter 1998. Setiap kali Rupiah melemah atau gejolak ekonomi muncul, ketakutan akan kejatuhan ekonomi sebesar 1998 otomatis muncul kembali, padahal secara fundamental dan struktur ekonomi, kondisinya sangat jauh berbeda.
“Dulu saat krisis 1998, utang luar negeri sektor swasta sangat besar, berjangka pendek, dan tidak didukung cadangan devisa yang cukup. Sekarang kondisinya totally different. Struktur utang kita lebih sehat, cadangan devisa terjaga, dan ketahanan perbankan jauh lebih kuat,” jelas Kholid.
Namun ironinya, fakta fundamental yang baik ini kalah telak oleh persepsi negatif. Menurut Kholid, inilah kegagalan terbesar komunikasi pemerintah. Otoritas belum mampu menjelaskan secara tegas, konsisten, dan berbasis data mengapa situasi hari ini aman dan tidak sama dengan masa kelam itu. Akibatnya, pasar bereaksi berlebihan, menjauhi Rupiah dan berbondong-bondong mencari Dolar AS hanya karena rasa takut yang sebenarnya tidak berdasar pada kondisi riil saat ini.
KSSK Harus Jadi “A-Team”, Solid Dan Satu Suara
Untuk memulihkan kepercayaan yang retak itu, Kholid menuntut kerja sama yang kokoh antar lembaga pengelola ekonomi. Ia menyoroti peran vital Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang beranggotakan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, OJK, dan LPS. Menurutnya, keempat lembaga ini harus tampil sebagai satu tim tangguh atau “A-Team” yang solid, tidak saling silang pendapat, dan berbicara dengan satu nada yang sama ke publik.
“KSSK harus tampil solid untuk menangani ekspektasi masa depan. Otoritas harus loud and clear — berbicara lantang, tegas, dan gamblang — menyampaikan bahwa kondisi hari ini tidak sama dengan 1998. Kita pernah melewati berbagai krisis sebelumnya: 2008, 2013, hingga Pandemi, dan kita mampu bertahan. Optimisme dan tingkat kepercayaan itu harus dikelola dengan baik secara institusional,” tegasnya.
Selain optimisme, Kholid juga mengingatkan pentingnya kejujuran. Pemerintah dan otoritas harus berani mengakui tantangan yang ada sekaligus menunjukkan bukti nyata adanya reformasi dan perbaikan. Pasar, kata dia, membutuhkan kepastian bahwa ada perubahan nyata dan soliditas luar biasa antara kebijakan moneter, industri jasa keuangan, dan kebijakan fiskal pemerintah.
Teguran Keras Untuk Bank Indonesia
Secara khusus, Kholid juga menyampaikan pesan tegas kepada Bank Indonesia. Ia memin.ta otoritas moneter untuk memperkuat apa yang disebut Forward Guidance — panduan kebijakan ke depan. Selama ini, komunikasi BI sering dianggap terlalu berbelit, samar, dan tidak memberikan kepastian arah kebijakan beberapa bulan ke depan.
Bagi Kholid, ketidakpastian arah kebijakan inilah yang justru memicu spekulasi dan membuat Rupiah makin rentan terguncang.
Pernyataan Muhammad Kholid ini menjadi penanda bahwa di tengah rapat yang banyak berisi basa-basi dan apresiasi rutin, masih ada suara di parlemen yang memahami bahwa ekonomi modern tidak hanya soal angka statistik, tapi juga soal psikologi dan kepercayaan.
Pesan utamanya sangat jelas: Selama otoritas ekonomi belum mampu memenangkan “perang persepsi” dan membangun kembali kepercayaan publik, jangan harap Rupiah bisa berdaulat dan stabil hanya dengan senjata kebijakan teknis semata.
