GANTI KAPOLRI DAN JAKSA AGUNG, SEKARANG JUGA !

Oleh : (M Rizal Fadillah Pemerhati Politk Dan kebangsaan)

Bandung, 3 Agustus 2026

Ketika penegakan hukum menjadi sarana strategis untuk perbaikan bangsa dan negara, maka institusi penegak hukum lah yang pertama dan utama harus dibenahi. Kepolisian dan Kejaksaan dituntut untuk melakukan penyegaran demi tumbuhnya harapan. Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanudin mesti diganti. Bukan saja keduanya warisan rezim lama, tetapi juga buruk kinerja. Lagi pula masa jabatan Kapolri dan Jaksa Agung sudah terlampau lama.

Ewuh pakewuh Prabowo kepada Jokowi atas titipan keduanya sudah mesti diakhiri. Di samping kebutuhan adanya komando tunggal, juga ternyata kedua lembaga penegak hukum ini berebut lapak hingga saling memakan. Terakhir Kejaksaan merambah dan memakan pejabat MBG sementara Kepolisiaan menggasak 74 Kg emas dan setengah trilyun simpanan Jampidus. Korupsi dan pencucian uang rentan untuk saling menyandera. Konflik pun telah semakin terbuka.

Inilah waktunya Prabowo untuk segera mengganti Kapolri dan Jaksa Agung. Meskipun tuntutan publik lebih terarah pada penggantian Kapolri namun citra buruk akibat penangkapan dan penahanan Febrie Adriansyah baru-baru ini menguatkan tekanan agar Jaksa Agung juga segera diganti. Presiden layak membangun keseimbangan dalan penanganan kasus agar perebutan lapak antara kedua instansi di atas tidak dimenangkan oleh salah satunya.

Kapolri Listyo Sigit memang berwajah kusut dan buruk. Sewaktu menjadi Kabareskrim peristiwa pembantaian KM 50 tahun 2020 terjadi, lalu Kanjuruhan tahun 2022, kerusuhan Agustus 2025, kemudian penggagalan reformasi Polri, kriminalisasi aktivis, sabotase program MBG, hingga pertarungan dengan Kejaksaan tahun 2026. Pembangkangan pada Presiden tercium sangat menyengat. Perlindungan pada Jokowi  vulgar dan sudah di luar nalar. Listyo bergerilya menggerus wibawa Prabowo.

Saatnya penggatian Kapolri dan Jaksa Agung sekarang juga. Hal ini dikarenakan :

Pertama, konflik Kepolisian dengan Kejaksaan yang tajam seolah bisa diredam dengan perdamaian palsu Kapolri dan Jakgung. Segera dibuat saja perdamaian asli abadi di luar instansi. Pecat keduanya. Presiden akan mendapat apresisasi besar dari publik jika tegas dan berani memberhentikannya.

Kedua, isu politik hangat adanya kerusuhan Agustus September dapat diantisipasii dengan memblokir kerja Kapolri yang bekerja untuk kepentingan Jokowi, Gibran, dan Kaesang. Pengulangan kerusuhan Agustus September tahun lalu dapat dicegah. Kerusuhan bila terjadi jelas by design.

Ketiga, penggantian Kapolri dan Jakgung saat ini menjadi modal keberanian moral Prabowo untuk mengganti Panglima TNI dan Mendagri pro Jokowi kemudiannya. Pemerintahan Prabowo akan mendapat dukungan rakyat tepat dua tahun masa jabatan kepresidenannya yaitu bulan Oktober 2026, jika selesai melakukan berbagai penggantian

Tanpa penggantian Kapolri dan Jaksa Agung sekarang juga, maka Presiden Prabowo akan kesulitan untuk menghadapi aksi-aksi rakyat yang semakin kuat menghendaki dirinya mundur atau terguling.
Terlambat berarti tamat.
Waspada, sesungguhnya Jokowi dan Kapolri dengan dukungan  oligarki sedang bermain game untuk mempercepat proses eskalasi politik.

Ganti Kapolri dan Jaksa Agung, sekarang juga !